Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengusulkan pembentukan lembaga pengawas penyerapan anggaran seiring dengan masih rendahnya penyerapan anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga (KL), karena tidak ada suatu lembaga khusus yang ikut mengontrol.
Fungsi pengawas tersebut sebelumnya pernah dijalankan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Kuartal terakhir masih akan menumpuk penyerapan anggarannya, dan saya tidak tahu dimana kelemahan mekanisme pengawasannya. Saya mengusulkan ada satu lembaga pengawasan dalam konteks penyerapan ini. Menurut saya Bappenas adalah lembaga yang paling cocok. Karena Bappenas bisa mengukur dan menyusun perencanaan, jadi juga sekaligus diberikan kewenangan untuk mengawasi," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hari Azar Azir di Jakarta, hari ini.
Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution enggan memberikan komentar perihal Mantan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI Miranda Swaray Gultom. Darmin memilih untuk menghindar ketika dimintai tanggapan mengenai Miranda yang menjadi tersangka cek pelawat.
"Saya nggak mau komentar itulah," kata Darmin ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2012).
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus bisa membuktikan sumber dana dalam kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Apakah dana tersebut hanya berasal dari Miranda S Goeltom atau ada pihak lain.
"Sekarang yang harus dibuktikan oleh KPK adalah sumber dana yang Rp 24 miliar itu apakah dari Nunun, Miranda, atau pihak lain," ujar Harry di DPR, Kamis (26/1/2012).
JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding berusaha mendongkrak citra dan popularitas pemerintahannya yang terus anjlok dengan membuat program keluarga harapan (PKH). Program ini juga dianggap sama dengan praktik politik uang (money politics) untuk menyogok rakyat yang marah atas kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.
Penilaian itu disampaikan ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Ichsanuddin Noorsy, Direktur Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia Ray Rangkuti, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz, yang disampaikan secara terpisah di Jakarta kemarin.
Dewan Perwakilan Rakyat menilai pengawasan terhadap penyaluran dana trasfer daerah kurang. Saah satu penyebabnya, kata Anggota Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis, Dewan tak berwenang mengawasinya. "Ada kealpaan penyusunan regulasi di DPR, sehingga transfer daerah tidak termasuk dalam pengawasan dewan," katanya usai paparan panitia kerja transfer daerah di Gedung DPR RI, Rabu, 25 Januari 2012.
Ia menilai kewenangan pengawasan transfer daerah seharusnya di tangan Komisi Keuangan. "Ketika dana itu berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, seharusnya pengawasan masih kewenangan pusat."
Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis memastikan Rancangan Undang-Undang Penyederhanaan Mata Uang atau Redenominasi belum masuk prioritas dalam Program Legislasi Nasional. "Kalau masuk Prolegnas, langsung kami tolak," katanya di gedung Dewan, Selasa 24 Januari 2012.
Menurut Harry, Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasar Modal lebih diprioritaskan dibanding RUU Redenominasi. "Tapi itu tidak masuk di 2012," ujarnya. Beberapa RUU yang masuk Prolegnas yaitu RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Asuransi, dan Bank.
Komisi Keuangan DPR mempertanyakan ketidakjelasan penerimaan Bank Indonesia (BI) tahun 2012 sebesar Rp27,3 triliun. Dana yang dinilai tak jelas asal-usulnya itu masuk dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia tahun 2012. "Hingga saat ini tidak ada pembahasan anggaran penerimaan yang Rp27,3 triliun itu," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis di Dedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2012.
"Ke depan harus dicari opsi terbaik sehingga pencapaiannya lebih optimal. Saat ini mengerucut tiga opsi, yakni pembatasan BBM subsidi, pengalihan konsumsi (konversi) BBM ke bahan bakar gas, dan kenaikan harga BBM subsidi," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis di Jakarta, Senin (23/1).
Menurut dia, dalam Undang-Undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, tidak disebutkan adanya kebijakan untuk menaikkan tarif BBM bersubsidi. Untuk itu, jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM, maka keberadaan UU APBN 2012 tetap harus direvisi.
Kebijakan pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp1,8 triliun untuk 1,5 juta keluarga miskin sebagai lanjutan program keluarga harapan (PKH) dinilai belum menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz menilai perlu adanya evaluasi dari program tersebut. Tujuannya untuk mengaitkan angka kemiskinan setiap daerah.
"Sampai sekarang belum ada (evaluasi). Itu perlu ada," paparnya ketika dihubungi, Jakarta, Sabtu (21/1). Evaluasi program yang telah berjalan akan memberikan manfaat guna memastikan penggunaannya.
Politisi Partai Golkar Harry Azhar Azis meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih serius dalam menangani masalah pelanggaran HAM yang terus terjadi di Indonesia. Ia juga meminta agar Presiden SBY tidak secara terus menerus mengelabui rakyatnya dengan segala macam wacana yang ada.
"Jelas itu sudah merupakan pelanggaran HAM yang sudah dilakukan oleh aparat TNI dan Polri kepada masyarakatnya. Dua institusi itu sudah jelas berada di bawah kontrol Presiden SBY, jadi sudah selayaknya seorang Presiden segera turun tangan mengendalikan situasi seperti ini," jelas Harry dihubungi oleh Mediaindonesia.com di Jakarta, Minggu (22/1).
