Komisi XI DPR tidak akan memanggil calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai memiliki cacat moral dan pengalaman kerja. Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan, pihaknya memiliki waktu satu bulan untuk uji kelayakan dan kepatutan calon DK OJK berdasar undang-undang yang berlaku.
Rencananya, lanjut Harry, pada dua minggu pertama, Komisi XI akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pelaku industri perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non perbankan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meminta pendapat atas 14 nama calon DK OJK.
"Dari rapat dengar pendapat, ada kemungkinan nanti tidak kita panggil calon-calon itu kalau cacat moral, tidak capable atau track record-nya buruk," ungkapnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (19/5/2012).
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, Komisi XI DPR akan terlebih dahulu mengadakan rapat internal sebelum melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau DK OJK. Salah satu agenda rapat adalah memutuskan apakah komisi tersebut perlu mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak, termasuk panitia seleksi calon anggota sebelum uji dilakukan.
"Mungkin barangkali dua minggu kami mengadakan RDP dengan panitia seleksi (pansel), baru kami memutuskan apakah kami meneruskan dengan seleksi fit and proper itu," kata Harry ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (13/5/2012
PT Pertamina (Persero) menyatakan, realisasi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) selama tahun 2009 hingga 2011 masih mendominasi pada sektor pertanian yang sudah mencapai Rp 858 miliar lebih. Senior Vice President PT Pertamina Budi Himawan mengatakan hal tersebut saat menyampaikan laporan kinerja operasi dan keuangan PT Pertamina di hadapan tim Komisi XI DPR pada rapat bersama dengan sejumlah instansi BUMN yang dipimpin Ketua Tim Komisi XI Harry Azhar Azis di Kendari, baru-baru ini.
Budi juga menyebutkan, penyaluran dana kemitraan terbesar kedua disalurkan pada sektor perdagangan yang mencapai hampir Rp 500 miliar, kemudian sektor perkebunan mencapai Rp 178 miliar lebih, jasa senilai Rp 172 miliar lebih, sektor industri Rp 150 miliar lebih, serta peternakan dan perikanan masing-masing senilai Rp 98 miliar dan Rp 80 miliar. Sementara bantuan kemitraan dan bina lingkungan lainnya mencapai Rp 15 miliar lebih, tidak termasuk bantuan dana hibah yang sudah disalurkan selama empat tahun terakhir sebesar Rp 164,3 miliar lebih.
Dengan demikian, menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, tampak bahwa peningkatan APBN tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan bahkan dapat dikatakan tidak tepat sasaran. Sebab, itu menunjukkan tidak berimbangnya kenaikan indikator kesejahteraan terhadap APBN.
"Pencapaian kesejahteraan rakyat secara holistik dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri atas gabungan indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli," katanya dalam sebuah seminar di FE-UI Depok, Senin (14/5/2012)
Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Dr Harry Azhar Azis Ph.D mengemukakan, PDRB yang senjang menjadi bukti jika struktur ekonomi Indonesia dalam pendekatan regional gagal total. Dia membeberkan data, tahun 2008, Sumatera memiliki PDRB 21, 6 persen, Jawa, 60, 7 persen. Bandingkan dengan Sulawesi yang hanya 4,6 persen. Perbandingan ini sangat jauh.
"Maka dalam kerangka itu, untuk mencegah makin makin lebarnya ketimpangan antar wilayah perlu upaya mendorong penyebaran pusat pertumbuhan baru. Dengan hanya mengandalkan Jawa dan Jabodetabek, tidak cukup kuat menghela perekonomian nasional," jelas Harry.
JAKARTA (Suara Karya): Komisi XI DPR RI menyatakan belum menerima 14 nama calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan diseleksi DPR melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menyatakan pihaknya kemungkinan ke-14 nama tersebut masih berada di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Karena, setelah diajukan pemerintah melalui rapat paripurna DPR, ke-14 nana calon yang dimaksud langsung diserahkan ke Bamus DPR. "Ternyata kemarin itu, menurut laporan sekretariat Komisi XI, Komisi XI belum menerima 14 nama calon dewan komisioner OJK yang akan mengikuti fit and proper test," kata Harry, di Jakarta, akhir pekan lalu.
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI (Komisi Keuangan) DPR RI, Harry Azhar Aziz, mengkritik intervensi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepem-LK) dalam pemilihan calon Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Kalau saya kira ini kemunduran jadinya dan sudah ada intervensi dari pemerintah. Langkah Bapepam-LK ini menurut saya tidak bagus," kata Harry ketka dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (6/5/2012)
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz mendorong daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan porsi pembagian hasil pertambangan yang besar, termasuk divestasi saham Newmont.
Karena itu, kata Harry Azhar di Jakarta, Kamis, pemerintah pusat semestinya mendorong agar daerah dapat memiliki saham yang juga lebih besardi PT Newmont Nusa Tenggara (NTT).
"Jadi, sisa saham divestasi yang tingal 7 persen, sebaiknya diserahlan pada daerah saja," kata Harry Azhar Azis terkait pro dan kontra pembelian sisa divestasi 7 persen saham Newmont, apakah untuk pusat atau daerah.
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membatasi anggaran belanja pegawai alias anggaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga maksimal 50%. Saat ini banyak Kementerian/Lembaga dan Daerah yang ternyata beban anggaran paling banyak di anggaran PNS. "Hal ini perlu dilakukan, kita ingin anggaran belanja pegawai itu hanya maksimal 50% dari total anggaran," ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis kepada detikFinance di Jakarta, Kamis (3/5/2012).
Jakarta - Jumlah anggaran perjalanan dinas PNS tahun ini bisa mencapai Rp 18 triliun. Ini dinilai pemborosan, apalagi PNS sekelas dirjen jika tugas ke luar negeri seringkali bawa istri dan berpuluh staf. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis kepada detikFinance, Rabu (2/5/2012). "Dirjen biasanya kalau keluar negeri bawa isteri dan berpuluh-puluh staf yang itu juga dibiayai negara," tuturnya.
.jpg)
