I. Pendahuluan People’s Republic of China (PRC) kembali ke era open-door policy setelah 30 tahun (1949-1979) hidup dalam ekonomi autarky, di bawah Partai Komunis China (PKC) Mao Zedong. Autarky adalah perekonomian self-reliance dan tertutup dari interaksi perekonomian global. China kini kembali menarik perhatian ekonomi dunia. Sejarah China modern relatif unik dibanding negara-negara lain di Asia. Sebenarnya, gerakan China modern dan gerakan menegakkan sistem demokrasi telah di mulai sejak awal abad 20, ketika revolusi kaum nasionalis tahun 1911 mampu meruntuhkan 2000 tahun sistem kerajaan menjadi sistem republik. Revolusi ini ternyata menimbulkan konflik baru yang berkepanjangan dan memunculkan PKC di 1921 yang akhirnya justru mengalahkan kaum nasionalis di tahun 1949.
Indonesia was one of the “celebrities” from developing countries. It had been admired for its fast growing economic development for almost the last three decades (1971-1996), as shown in Table 1. During 1965-1985 alone, all major economies of East and Southeast Asia, including Indonesia, were among the “top twenty” in the world that showed the highest per capita real GDP growth rate (Islam and Chowdhury, 1997). In 1993, the World Bank labeled countries from East and Southeast Asia as the “miracle economies” of the world. In 1996, the IMF forecasted 7% growth rate of Indonesian economy assuming that it remained smooth to run (Abdulkadir, 1998). To wrap up the admiration, in its report on 30 May 1997, and at the brink of the Indonesia’s crisis, the Bank still praised the country’s economic performance with average economic growth of 7.5 percent and suggested that it will continue through the year 2005 (The World Bank, May 1997).
As a result of the January 1992 ASEAN IV Summit in Singapore, ASEAN Free Trade Area (AFTA) was created to be institutionalized within 15 years or 2007. At the September 1994 AEMM (ASEAN Economic Ministerial Meeting), the timetable for the implementation of AFTA was to be speeded up to 10 years or 2003. In the last meeting in Chiang Mai, Thailand, it was agreed to implement AFTA scheme starting 2002. The idea of free trade zone for regional economy arrangements in countries of Southeast Asia has long been discussed since ASEAN Summit in Bali in 1976.
Keinginan Presiden Abdurrahman Wahid untuk menunda tuntutan hukum tiga konglomerat mengundang reaksi keras banyak pihak. Tampaknya Presiden menganggap bahwa tuntutan hukum kepada pengusaha tersebut dapat mengganggu peran ekspor mereka. Bila keinginan Presiden ini kemudian menjadi kebijakan resmi pemerintah, menurut pengeritik, upaya menegakkan supremasi hukum diramalkan akan makin terhambat. Argumentasi bahwa peran ekspor dapat dibarter dengan penundaan tuntutan hukum sesungguhnya mengandung unsur humor dan barangkali juga sinisme, yang memang telah menjadi gaya khas retorika Presiden. Humor, karena ekspor digunakan sebagai komponen bail-out untuk penundaan suatu tindakan penyelewengan hukum. Sinisme, mungkin juga Presiden sampai pada kesimpulan bahwa aparatur hukum memang tidak dapat diandalkan untuk benar-benar menegakkan hukum. Jadi, daripada repot-repot, ambil saja kebijakan yang mungkin dapat memberikan manfaat langsung. Manfaat ekspor jelas kelihatan, sedangkan tuntutan hukum belum tentu jelas hasilnya. Toh, banyak bukti para pengusaha yang sebelumnya dianggap telah melakukan penyelewengan ekonomi ternyata dapat berhasil lolos dari tuntutan hukum karena keahlian khusus mereka di dalam sidang pengadilan manapun di Indonesia. Uniknya, seperti ingin membuktikan bahwa sinisme itu tidak benar, Kejaksaan Agung kemudian langsung menyatakan salah satu dari tiga pengusaha tersebut sebagai tersangka resmi dalam kasus penyelewengan uang negara BLBI.
Dibanding masa Orde baru yang pertumbuhan ekonominya mencapai sekitar 7,5% pertahun untuk lebih 25 tahun, pertumbuhan ekonomi di era reformasi hanya mencapai angka tertinggi 4,8% di tahun 2000. Angka pertumbuhan paling rendah -13,2% terjadi pada tahun 1998, yang dipahami sebagai angka dampak krisis terberat, yang mengubah bangsa Indonesia memasuki era baru penuh harapan. Lima tahun kemudian, tahun 2003, pertumbuhan ekonomi ternyata hanya mencapai 4,1%. Ekspektasi terbaik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2004 adalah 4,8%. Bila dibanding dengan kinerja ekonomi Negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Korea Selatan, yang juga terkena krisis di tahun 1997-1998, pertumbuhan ekonomi mereka relatif lebih baik. Malaysia mencapai 8,5% dan Korea Selatan 9,3% di tahun 2000. Thailand 6,0% di tahun 2003. Bila pertumbuhan Indonesia banyak didorong faktor konsumsi, ketiga negara Asia itu telah memanfaatkan sektor ekspor sebagai pendorong utama pertumbuhan tahun 2003. Pertumbuhan ekspor paling tinggi pada tahun 2003 adalah Korea Selatan sebesar 20,0%, sedangkan negara-negara seperti Thailand adalah 15,6%, Vietnam 10,5%, India 10,0%, Taiwan 8,8% dan Malaysia 8,0%. Angka-angka ini memang masih lebih rendah dibanding China yang mampu menggenjot ekspornya tumbuh sebesar 35,0%. Sementara Indonesia hanya mampu di angka 5,6% pada tahun tersebut. Pada tahun 2003, dalam kaitan menarik investor, China, Vietnam dan Thailand adalah negara-negara yang terbaik pertumbuhan modalnya yakni masing-masing sebesar 11,5%, 9,5% dan 8,0%. Sementara itu, pertumbuhan investasi riel di Indonesia hanya 2,5%. Angka pertumbuhan investasi ini memang lebih baik dari tahun sebelumnya yang sebesar -0,2% tetapi masih jauh dibanding negara-negara Asia tersebut. Selama periode 1998-2002, dimana hampir sembilan negara ASEAN lainnya mengalami rata-rata pertumbuhan Foreign Direct Investment yang positif, Indonesia adalah satu-satunya dengan pertumbuhan negatif.
1. Mengapa situasi perekonomian yang relatif menggembirakan sepanjang tahun 2004, tiba-tiba meledak di pertengahan tahun 2005? Apa yang salah? Sejak tahun 2003, tingkat inflasi yang terus menurun menjadi 6,8% atau 5,1% menurut versi pemerintah (dari 11,9% atau 10% [vp] tahun 2002) yang rI would like to thanks USAID for inviting me (again) to share my concern on this very important session discussing the private sector involvement in generating employment. As we already knew, an unemployment rate, open or disguised, tells not only a matter of statistical number stating the state of the economy of a country, but also more importantly describes the welfare level of the people and the size of the economy to supply growth.
1. Komisi XI DPR RI yang membidangi Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, Kantor Menteri Negara BUMN (kinerja keuangan BUMN), Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Setjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R,I telah dipercaya menyelesaikan RUU Perbankan Syariah menjadi UU. Selama pembahasan RUU tersebut telah dilakukan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Deputy Gubernur BI bidang Syariah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia/ASBISINDO dan Dewan Syariah Nasional MUI dan kini memasuki tahap perumusan di Tim Kecil Komisi XI. Setelah tahap ini selesai, dan melalui mekanisme pengambilan keputusan di DPR, RUU inisiatif DPR tersebut akan diajukan kepada Presiden untuk pembahasan tingkat lanjut bersama Pemerintah.
Dibacakan Oleh : DR. H. Harry Azhar Azis, MA Anggota DPR RI No. : A - 447
Assalamualaikum Wr.Wb., Salam sejahtera untuk kita semua, Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR-RI, Yang terhormat Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya Yang terhormat Para Anggota DPR-RI dan Hadirin yang kami muliakan,
Mengawali pendapat fraksi pada bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat, sejahtera lahir dan batin.
1. Kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 ternyata menjadi benchmark situasi perekonomian tahun 2006 dan akan terus berlanjut di tahun 2007. Inflasi Oktober 2005 yang mencapai 8,7% (MoM) merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005, yang walaupun menurun di November 2005 (1,3%), telah mendongkrak angka inflasi menjadi 18,4% (YoY), yang merupakan angka inflasi tertinggi selama 6 tahun ini. Angka inflasi ini per Desember 30, 2005 (YoY), menjadi 17,1%, angka yang jauh dari target UU APBN-P II No 9/2005. Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%. Core inflation naik ke 9,4%, menunjukkan kebijakan moneter tidak efektif. Inflasi dua digit ini (CPI) jauh melampau angka ekspektasi inflasi target APBN (8,6%) atau inflasi nota Keuangan 2005 (7%) Presiden ke DPR 16 Agustus 2005. Inflasi dua digit tidak berubah sampai Q3 tahun 2006, yang berimplikasi luas pada perekonomian 2006. Misalnya, Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih tinggi 17,92%, dibanding Februari 2005 7,15% (YoY) dan Februari 2004 4,6% (YoY). Pada Agustus 2006, inflasi menurun ke 14,9 (YoY) atau inflasi inti 9,68% (YoY) artinya tetap masih tinggi, padahal target inflasi 2006 sebesar 8%. Memang inflasi kumulatif (Januari-Agustus 2006) masih cukup rendah yaitu 3,67% sehingga masih ada harapan. Yang menarik, Gubernur BI memprediksi inflasi tahun 2005 sebesar 14% (Kompas, 25 Oktober 2005) dan bahkan Menteri PPN/BAPPENAS (ketika itu Sri Mulyani) lebih berani lagi menjanjikan inflasi 2005 tidak lebih 12% (Suara Karya, 26 Oktober 2005). Mengapa prediksi pejabat yang paling berwenang di Indonesia ini keliru dan berbeda dengan kehendak UU 9/2005 tentang APBN-P II? Kekeliruan prediksi ini menyebabkan perekonomian Indonesia kehilangan peluang PDB sekitar Rp 80T di tahun 2005, hampir sama dengan nilai subsidi BBM sebesar Rp93T akibat kenaikan harga BBM, yang bila dikonversi kepada lapangan kerja kita kehilangan peluang penciptaan lapangan kerja sekitar 1,3 juta (dengan asumsi 20% dari Rp 80T untuk biaya TK dengan upah minimal Rp 1 juta/bulan). Dengan dependensi rasio 4,5, maka 6 juta orang miskin bisa tertolong. Hanya karena kesalahan prediksi inflasi 3,1% (BI), apalagi kesalahan 5,1% (BAPPENAS), atau bahkan kesalahan terhadap APBN-P II tahun 2005 sebesar 8,5%. Mungkinkah kesalahan yang sama akan terjadi lagi di tahun 2006 ini dan 2007 nanti? Pada tahun 2007, pemerintah memprediksi inflasi sebesar 6,5%.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2009 akhirnya diselesaikan, disetujui, dan disahkan menjadi UU APBN 2009 pada sidang paripurna DPR 30 Oktober lalu. Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN 2009 memang harus disahkan paling lambat akhir Oktober.Bila tidak, maka pemerintah terpaksa harus menjalankan kembali APBNP tahun 2008 untuk tahun anggaran 2009. Asumsi makro ekonomi yang disepakati DPR dan pemerintah: pertumbuhan ekonomi 6,0 persen, inflasi 6,2 persen, nilai tukar dolar AS/Rp 9400, SBI 3 bulan 7,5 persen, harga BBM 80 dolar AS/barel, lifting minyak 960 ribu barel/hari, lifting gas 7.526 MMSCFD, produksi batu bara 250 juta ton, dan PDB Rp 5.327 triliun.
Buku HMI dan Kekuasaan Kaderisasi HMI dalam mengisi Struktur Kekuasaan di Indonesia, yang ditulis Sidratahta Muchtar, sangat menarik perhatian saya. Dalam buku ini, walau tidak secara tegas menyatakan kekuasaan politik atau jabatan-jabatan politik dan birokrasi adalah sasaran kaderisasi HMI, dalam Bab Kesimpulan, disebutkan “sangat banyak kalangan HMI yang berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan khususnya di lembaga legislatif dan birorkrasi.” Ironisnya, dalam Bab Kesimpulan itu disebutkan pula, “…orientasi kekuasaan itu telah menyebabkan HMI dewasa ini mengalami degradasi baik sistem perkaderan maupun wacana dan tradisi pemikiran-pemikirannya.” Memahami pernyataan itu, mungkin perlu ada penelitian lebih lanjut, dengan indikator yang lebih akurat, terutama mengenai yang pertama apakah benar kaderisasi HMI adalah ditujukan untuk mengisi atau dengan bahasa yang lebih lugas “merebut” kekuasaan politik. Sedangkan mengenai premis kedua, apakah benar bahwa dewasa ini telah terjadi degradasi sistem perkaderan atau degradasi tradisi intelektualisme HMI karena HMI berorientasi kepada kekuasaan. Benarkah HMI berorientasi kepada kekuasaan?
1.Inflation Targeting Framework (ITF) yang dikenalkan BI sejak Juli 2005 telah menjadi praktek kebijakan moneter beberapa Negara seperti New Zealand, Australia, Inggris, Kanada, Korea Selatan dan Amerika Serikat sejak Bernanke menggantikan Greenspan. Para pendukung ITF percaya bahwa dengan menetapkan besaran target inflasi di awal tahun atau akhir tahun untuk ekspektasi inflasi tahun berikutnya, kebijakan ekonomi-makro yang mendukung pertumbuhan ekonomi dapat diharapkan lebih stabil, sustainable, transparent dan yang lebih penting tanpa kuatir atas perubahan tingkat inflasi yang terlalu besar. Dengan target inflasi, BI dan Pemerintah tentu (seharusnya) akan bekerjasama secara erat agar target itu betul-betul dapat tercapai.
Merupakan suatu keniscayaan sejarah, bila gerak suatu organisasi mengikuti model pendulum yang terus berayun secara zig zag mengikuti ritme dan dimanika yang merupakan hasil dari proses interaksi antara struktur dan aktor dalam organisasi tersebut. Hal yang sama terjadi pada HMI yang merupakan salah satu organisasi Mahasisa Islam terbesar di Indonesia juga mengalami periode gerak pendulum yang bergerak keatas yang merepsentasikan periode keemasan dan kebawah yang merepsentasekan periode krisis kader.
1.The stability of Indonesian financial system has been discussed and gained widely supports especially since the financial crisis of 1998 that ruined not only the authoritarian regime but also the country’s economy.Before the crisis, there had been indications on poor corporate governance, poor risk management, rampant cronyism benefited from public largesse to powerful bureaucrats, politicians and rent-seeker businessmen, huge corporate borrowing by groups from banks with links of ownership, unhedged bank financing, poor policy coordination fiscal and monetary authorities, of which all of these constitute reckless and fraudulent behavior in banking and financial services. The crisis itself has been too costly to Indonesia as much as Rp 650 trillion or about US$ 71 billion and still has prolonged negative impacts on County’s budget and has been further deteriorating Government’s ability to promote welfare and development programs.
1.Terwujudnya perbankan Nasional yang sehat, kuat dan efisien telah menjadi salah satu tugas dan tanggungjawab utama Bank Indonesia seperti dijelaskan oleh Pasal 8 UU nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dua tugas lainnya adalah melaksanakan kebijakan moneter yang sound dan melancarkan sistem pembayaran. Konsep mewujudkan perbankan yang sehat telah diformulasi sejak 9 Januari 2004 dengan apa yang disebut sebagai Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang seperti penjelasan visinya adalah untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan system keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. API ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi Buku Putih Pemerintah sesuai Inpres No 5/2003 dalam rangka mengatasi efek krisis yang terus berlanjut. Dalam konteks ini, melalui API diharapkan dunia perbankan dapat dibangun kembali, setelah krisis ekonomi tahun 1997. Launching API ini mendahului UU No 3/2004, yang diterbitkan 15 Januari 2004, sehingga sedikit banyak lebih mengacu kepada UU No 23/1999 tentang BI sebelum diubah menjadi UU No 3/2004.
Krisis Indonesia sejak 1997 telah meruntuhkan hampir semua sendi ekonomi, kecuali Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau Micro, small and medium enterprises (MSMEs). Dibanding sektor Perbankan dan industri, yang swasta maupun pemerintah, krisis tidak berdampak signifikan atas kinerja UKM. Alasan ketahanan UMKM dalam situasi krisis adalah source of funds UKM 73% bersifat self-funding, 4% dari Bank swasta, 11% dari Bank Pemerintah dan 3% dari supplier. Total kredit yang disalurkan perbankan untuk UMKM tahun 1999 sekitar 1,2% dari PDB (sekitar Rp 12 triliun) dan diperkirakan akan mencapai sekitar 3% dari PDB tahun 2005 (sekitar Rp 61 triliun). dari Produk Nasional Bruto atau PDB (Timberg, 1999; Siaran Pers BI 14 Maret 2005). Kalau mau dibandingkan dengan nilai dana untuk rekapitalisasi Bank-bank ketika krisis yang mencapai 60% dari PDB saat itu, alokasi kredit untuk UMKM memang tidak ada artinya sama sekali. Dana rekap, yang dikeluarkan dalam bentuk obligasi, yang sampai sekarang menjadi masalah itu bernilai sebesar Rp 401 triliun (Rp. 265 triliun untuk bank pemerintah dan 27 triliun untuk bank swasta, Rp 109 untuk BTO dan Rp 1 triliun untuk BPD). Seperti yang diungkapkan oleh Anwar Nasution, Deputi Senior Gubernur BI di Kongres Perbanas ke XIV pada 8 September 2000 Nilai obligasi ini jauh melebihi penerimaan negara dalam APBN tahun 2000 yaitu sebesar Rp 153 triliun atau RAPBN tahun 2001 sebesar Rp 230 triliun.
Kembali kepada pertanyaan di atas, apakah kaderisasi HMI membawa anggotanya menuju wilayah kekuasaan politik. Jawabnya bisa ya atau tidak. Pertama, tidak semua kader HMI memiliki orientasi politik praktis atau bersedia menjadi politisi atau birokrat. Sebagian mereka memilih jalur pengusaha, sebagian lagi jalur intelektual dan professional, da’i, makelar, wartawan, petani, supir, tukang ojek atau mungkin pengangguran, walau dengan terpaksa. Prosentase alumni HMI yang terjun ke dunia politik relatif kecil. Kedua, jarak waktu dari anggota atau pengurus HMI menjadi politisi, apalagi yang kemudian memegang jabatan politik, bisa panjang atau pendek, yang semua bergantung momentum, kemampuan, relasi patron-client dan lainnya. Ketiga, kaderisasi HMI tidaklah secara spesifik mengarahkan anggota HMI menjadi politisi, tetapi lebih kepada pembentukan kualitas kepemimpinan, sesuatu yang memang tidak ditemui secara kurikula di dunia perguruan tinggi formal. Kepemimpinan yang terbentuk diharapkan bukan hanya berkembang di arena politik, tetapi di semua bidang yang menjadi minat anggota. Denga alasan-alasan itu, kaderisasi HMI tidak difokuskan menjadikan anggotanya pemimpin politik. Bahwa kualitas kepemimpinan berpengaruhi terhadap pilihan politik, pada dasarnya memiliki kans yang sama untuk pilihan pada bidang pekerjaan lain.
Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat sudah harus menyampaikan ke DPR selambat-lambatnya pertengahan Mei 2009 tentang pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro untuk APBN 2010. DPR bersama pemerintah membahas materi yang disampaikan itu sebagai pembicaraan pendahuluan dalam menyusun kebijakan umum dan prioritas anggaran.
Pembicaraan pendahuluan tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal seperti amanat Pasal 13 UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara telah dilakukan DPR dan pemerintah pada 11 Juni 2009. Minggu ini diselesaikan pembahasan besaran sementara belanja negara pusat dan daerah.
Pemburu rente (rent-seeking) didefinisikan sebagai perilaku pengusaha yang memperoleh keuntungan dengan sama sekali tidak berkontribusi bagi peningkatan produktifitas perekonomian tetapi malah menimbulkan tambahan kerugian pada masyarakat. Di Indonesia, perilaku ini dikenal sebagai penyumbang terbaik bagi apa yang disebut high-cost economy. Tullock[1] menemukan bahwa perilaku ini cenderung terjadi pada mereka yang memegang kendali struktur monopoli. Di sektor ekonomi ia memonopoli sumber daya, distribusi dan pasar sementara di sektor publik menjadi pengontrol kebijakan di pemerintahan maupun legislatif. Kunio[2] menyebut perilaku ini tidak mungkin berkembang bila tidak terjadi kerjasama saling menguntungkan antara pemburu rente di sektor ekonomi dan kaum predator pembuat kebijakan di sektor publik. Fenomena ini disebutnya sebagai ersatz capitalism atau pseudo-capitalism (kapitalisme semu)suatu terminologi perekonomian yang terlihat maju dalam jangka pendek tetapi rentan dalam jangka panjang.
MATA publik kian terbuka setelah Pansus Hak Angket Bank Century bekerja lebih dari sebulan. Terbuka tidak hanya terhadap berbagai kejanggalan dalam kasus Bank Century, tapi lebih dari itu terbuka betapa amburadulnya lembaga bernama Bank Indonesia.
Pemanggilan pejabat dan mantan pejabat BI oleh Pansus Bank Century menjadi kunci yang membuka kebobrokan di tubuh bank sentral Indonesia itu. Bobrok tidak hanya segi perilaku pejabatnya, tapi juga buruk dalam sistem kerjanya
Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan secara lebih mendalam dalam sebuah rencana pembangunan nasional
On the other side, Riau Archipelago, especially Batam, Bintan, and Karimun (BBK), the nearest islands of Indonesia to Singapore, has long been seen as strategic areas for international trade that benefit to Indonesian development. Traditional trade between these islands and Singapore, Malaysia and/or other Southeast Asian countries has been developed over centuries. In 1970, Batam become the first island in this archipelago to be developed after Central Government convinced the mutual benefit of trading with Singapore.
Disampaikan pada program SESPIBI Bank Indonesia 17 Maret 2010
Bagaimana memahami perintah “koordinasi” dalam kaitan kata “independensi.” Apakah seperti Perppu Nomor 4/2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan, yang tidak disetujui DPR itu? Pasal 5 Perppu No 4/2008 menyebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) keanggotaannya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota. Pada Pasal 10 ayat 3 disebutkan dalam hal tidak tercapai mufakat, Ketua KSSK menetapkan keputusan.
Pasal ini dipahami Gubernur BI tunduk pada keputusan Menteri Keuangan, artinya tidak independen! Mengapa sebagian mengartikan independensi BI seperti “Negara dalam Negara?” Dalam konteks koordinasi, bagaimana bila BI dan pemerintah mengambil kebijakan berbeda? Misalnya BI menaikkan suku bunga tetapi pemerintah menambah belanja stimulus. Apakah independensi BI tunduk pada kepentingan lebih besar, seperti negara? Siapa itu? Keputusan Presiden saja atau Presiden bersama DPR disebut kebijakan negara, seperti layaknya untuk pengesahan UU?
Pada Acara: Wisuda Lulusan Ahli Madya Manajemen Industri
Akademi Pimpinan Perusahaan Departemen Perindustrian 25 Maret 2010
Tujuan akhir pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemakmuran masyarakat dengan indikator tingkat pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi lebih baik. Target pemerintah tahun 2014, angka ini menjadi 5-6% dari 8,1% (2009). Pengangguran Jawa, khususnya Jakarta, Banten, dan Jawa Barat lebih tinggi dibanding kawasan lain, di atas 10% tahun 2007 dan 2008. Ancaman pengangguran juga melanda kelompok terdidik. Tahun 2008, BPS menyebut pengangguran Sarjana 12,6%, Diploma III sebesar 11,2%, SMK 17,2%, SMU 14,3%, SMP 9,4% dan SD/tidak sekolah 4,6%. Dari sisi umur, 2/3 penganggur berusia muda.
Perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia cukup pesat dalam lima tahun terakhir.Tahun 2004, jumlahnya mencapai 2.374 perguruan tinggi dan tahun 2008 mencapai 2.996 perguruan tinggi.Dengan kata lain terjadi penambahan sebanyak 622 perguruan tinggi atau sebesar 26,2 %. Hal yang sama juga dengan jumlah program studi yang dikelola dimana tahun 2004 sebanyak 12.097 program studi dan tahun 2008 menjadi 15.170 program studi atau terjadi peningkatan sebanyak 25.04 %.
Desentralisasi sebagai alat mencapai tujuan bernegara, khususnya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada rakyat (public services closer to the people). Hal ini dimaksudkan memberi pelayanan umum yang lebih baik dan proses keputusan publik lebih demokratis dirasakan langsung oleh rakyat. Desentralisasi diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pengeluaran, memungut pajak (taxing power), dan Dewan Perwakilan dipilih rakyat, Kepala Daerah dipilih langsung rakyat, dan dalam hal tertentu transfer fiskal dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal di Indonesia diatur dalam UU 33/ 2004 (sebelumnya UU No. 25 Tahun 1999) tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan daerah. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi sistem perimbangan keuangan tentang sumber-sumber pendanaan daerah guna mendukung penyelenggaraan Desentralisasi.
Perkiraan penerimaan pajak yang menurun disebabkan oleh penerimaan pajak pada Tahun Anggaran 2009 yang menurun dibandingkan targetnya dalam APBN-P 2009, sementara, “Kasus Gayus” dapat memberikan analisis lain. RAPBN-P 2010 pada dasarnya menyesuaikan perkembangan ini. Adapun usulan pemerintah mengenai penerimaan pajak, yaitu menurun sebesar Rp 9,5T, tax ratio juga diturunkan dari 12,4% (APBN 2010) menjadi 11,7% (RAPBN-P 2010) dikarenan terjadi kenaikkan PDB. Sedangkan, sumber penerimaan pajak yang turun adalah : PPh non-migas (Rp 2,57T), PPn impor (Rp 19,71T), serta PBB (Rp 1,18T) dan pajak perdagangan internasional ( bea masuk dan bea keluar) sebesar Rp 4,28T.
Setelah perdebatan panjang, akhirnya semua fraksi di Badan Anggaran DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2010 usulan Presiden, 25 Februari lalu itu menjadi UU APBNP 2010. RUU itu disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR, 3 Mei 2010. UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3, memberi waktu pembahasan APBN Perubahan satu bulan masa sidang terhitung 2 Maret, ketika Rapat Paripurna DPR resmi menerima usulan Presiden.
Disampaikan pada Wisuda Mahasiswa/i STIE Ibnu Sina-Batam 19 Juni 2010
Masa depan Batam masih tergantung situasi Singapura. Hingga April 2009, dari 517 perusahaan PMA, 369 (71,4%) adalah dari Singapura. Minat investor Singapura sangat besar atas Provinsi ini karena alasan tenaga kerja, teknologi dasar, sumberdaya alam dan ketersediaan lahan (Heng, 2006). Singapura dan Batam memiliki hubungan searah dengan time-lag 1 triwulan.
Perkembangan industri di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) terlihat tergantung perkembangan industri manufaktur Singapura, yang merupakan kantor pemasaran resmi industri BBK. Lihat Batam Industrial Park dan Bintan Industrial Estate yang dibangun Singapore Economic Development Board (SEDB). Ketika permintaan ekspor manufaktur Singapura menurun, aktivitas industri disini juga menurun. Selama investor Singapura masih bertahan di BBK, masa depan Batam lebih ditentukan oleh situasi ekonomi Singapura.
Dana pembangunan pedesaan yang mulai diwacanakan kembali sebaiknya dilihat dalam konteks strategi kebijakan pembangunan kewilayahan. Sampai sekarang, pemerintah tidak dapat menjelaskan pola besaran dana APBN dan value added kesejahteraan bagi penduduk yang bertempat tinggal di masing-masing wilayah negara Indonesia. Penduduk perkotaan di beberapa kota di Indonesia, karena penekanan kebijakan sektoral, menikmati income per kapita tinggi dan fasilitas publik menggiurkan yang dibiayai uang negara. Sementara, banyak penduduk desa di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun tidak mengalami perubahan sama sekali.
Disampaikan pada Seminar,"Dukungan Legislatif Dalam Pengembangan BPR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat & UMKM, 09 Juli 2010
Pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah membutuhkan strategi pembiayaan tepat. Model yang dikembangkan sekarang adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank yang ditunjuk bank “plat merah” seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hingga April 2010, realisasi KUR masih minim, yaitu 67%. Penyaluran tertinggi pada BPD yang tersebar di Jawa. Sementara, wilayah lain yang memerlukan dukungan ini, terutama di kepulauan masih harus menunggu
Rancangan APBN-P 2010 yang diajukan pemerintah ke DPR pada 25 Februari 2010 mengusulkan kenaikan TDL sebesar rata-rata 15% atau 5% lebih tinggi dari yang disepakati bersama DPR. Dalam pembahasan di Panitia Kerja Badan Anggaran DPR, beberapa fraksi, termasuk F-PG, F-PKS, dan F-PDIP, menolak kenaikan sebesar itu.
Wakil Ketua Komisi XI & Anggota Pansus RUU OJK DPR RI
Disampaikan pada Diskusi RUU OJK 06 Agustus 2010
LSPEU, Hotel Four Seasons Jakarta
Setelah menunggu lebih 11 tahun, amanat Undang-Undang (UU) 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI), disahkan 17 Mei 1999, mulai direalisasi. Pada 17 Juni lalu, Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK). Pasal 34 ayat 1 UU 23/1999 menetapkan tugas mengawasi Bank dilakukan lembaga pengawasan sektor keuangan independen, dan dibentuk dengan UU. Ayat 2 menegaskan pembentukannya dilakukan selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tenggat waktu ternyata disepakati DPR dan Pemerintah diundur menjadi 31 Desember 2010 oleh UU 23/2004, sebagai amandemen UU 3/1999, yang disahkan 15 Januari 2004
Makalah seminar “Revitalisasi Nasionalisme Pemuda dalam Menghadapi Permasalahan Ekonomi Bangsa”. 27 September 2010, Universitas Muhammadiyah Malang.
Generasi muda harapan bangsa. Sebagai penerus, kepekaan atas masalah bangsa perlu diukir dengan pengetahuan dan pengalaman. Sebagian generasi muda yang apatis dan hedonis harus diimbangi spirit aktivisme yg eager dalam penguatan kualitas diri dan sosial. Semangat otonomi daerah dan globalisasi menuntut generasi muda bangsa untuk responsif atas perubahan. Otonomi daerah mencipta fiscal competition antar daerah . Globalisasi mendorong peluang dan tantangan bagi kompetisi kompetensi dan networking.
Pembangunan ekonomi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana menjelaskan pembangunan ekonomi tetapi pengangguran dan kemiskinan masih berkelana di tengah masyarakat banyak? Bagi Rostow (1960), pembangunan ekonomi akan sustainable bila kemajuan industri dan jasa didukung maju pertanian, sektor penyerap terbesar lapangan kerja.
Kemiskinan terkait lapangan kerja. Penduduk miskin perdesaan lebih besar dari perkotaan (Grafik 1 dan 2). Jumlah dan persentase penduduk miskin periode 1996–2009 berfluktuasi dari tahun ke tahun:
Initial public offering (IPO) atau penjualan perdana saham PT Krakatau Steel (PT KS) menuai kritik. Berbeda dengan penjualan saham perusahaan swasta, penjualan saham milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menarik perhatian publik.
Saham BUMN masuk kategori aset negara yang pengelolaannya ada dalam pengawasan DPR dan masyarakat luas. Ke depan, masih ada beberapa saham BUMN lain, seperti Bank BNI, Bank Mandiri, dan mungkin Garuda Indonesia. Walau kritik terus mengalir, atas keputusan pemerintah, PT KS tampaknya tetap melakukan pendaftaran (listing) di bursa saham pada 10 November kemarin.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI & Anggota Pansus RUU OJK DPR RI
Tenggat waktu ternyata disepakati DPR dan Pemerintah diundur menjadi 31 Desember 2010 oleh UU 23/2004, sebagai amandemen UU 3/1999, yang disahkan 15 Januari 2004. Yang menjadi pertanyaan, Pasal 34 ini baik di UU 23/1999 maupun di UU 3/2004, tidak berubah substansinya kecuali deadline dari 31 Desember 2002 menjadi 31 Desember 2010. Mengapa semua pemerintahan sejak tahun 1999 tidak mengajukan RUU ini di masa pemerintahannya? Mengapa harus menunggu setelah kasus bank Century menjadi perhatian publik yang sangat luas, baru RUU ini diajukan ke DPR?
Makalah Seminar ISMEI di Makassar, 02 Desember 2010
Di Indonesia, desentralisasi dimulai dengan UU Pemerintahan Daerah No 22 dan 25 Tahuin 1999, diubah menjadi UU No. 32 dan 33 tahun 2004, dan mungkin diubah lagi. Keputusan politik menjadi “motor” kebijakan untuk meredam separatis dan ketidakpusan daerah karena sentralisme Orde Baru. Desentralisasi seolah keniscayaan bagi negara ini dan binneka tunggal ika seperti ungkapan Obama. Fenemona dual trend, globalisasi dan desentralisasi, menarik dikaji lanjut.
Desentralisasi terkait alokasi dana dan pengambilan keputusan lokal. Beberapa studi menunjukkan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah lebih optimal dan cenderung lebih murah serta demokratis (Campbell, Peterson, dan Brakarz (1991)) dalam Richard M. Bird (1998). Indikator penting mengukurnya adalah pertumbuhan ekonomi daerah apakah terjadi persaingan sehat dan pemerataan ekonomi antar daerah dibanding masa sebelumnya.
Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan) dan Anggota Pansus OJK DPR RI
Rancangan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan yang ajuan Pemerintah kini dibahas intensif Pansus DPR. Dalam Rapat kerja Pansus tanggal 20 Oktober lalu, antara DPR dan Pemerintah, disepakati 110 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari 611 DIM. 95 DIM lain yang bersifat redaksional dan 410 DIM substantif diteruskan pembahasannya oleh Panitia Kerja (Panja) yang Anggotanya setengah jumlah Anggota Pansus mencakup 9 fraksi. Wakil Pemerintah dalam Panja dipimpin Dirjen Bappepam-LK Kementerian Keuangan
Makalah untuk Launching Pengalihan BPHTB dan PBB-P2, “Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan BPHTB dan PBB P2 oleh Daerah”. 2 Desember 2010, Surabaya
Dengan ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang Undang (UU) dalam Sidang Paripurna DPR 18 Agustus 2009, selesailah pembahasan selama tiga tahun lebih atas RUU ini sejak dibentuknya Panitia Khusus RUU PDRD pada 14 Juni 2006. RUU yang semula diusulkan pemerintah memuat 18 Bab dan 164 Pasal akhirnya disepakati DPR dan Pemerintah menjadi 18 Bab dan 185 Pasal, yang mengatur jenis pajak dan retribusi yang boleh dipungut pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan sifatnya yang closed list agar tercipta kepastian hukum, Pemerintah Daerah tidak dapat lagi memungut jenis pajak selain yang telah ditentukan dalam UU ini.
Naskah Orasi Ilmiah Wisuda Stisipol Tanjun Pinang, 09 Desember 2010
Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan Indonesia bersinggungan langsung dengan perdagangan bebas. Jauh sebelum Indonesia merdeka, di wilayah ini berlangsung prdagangan saling menguntungkan dengan Singapura dan Malaysia. Tanjung Pinang atau Pulau Bintan menjadi hub perdagangan Indonesia dengan negara tersebut. Pada waktu itu, Singapura dan Malaysia belum seperti kita kenal sekarang. Bahkan, sekarangpun kekayaan (PDB) Indonesia (sekitar Rp 7000T) lebih tiga kali lebih besar dari Singapura (sekitar Rp 1600T). Dengan maksud meningkatkan perdagangan global, sejak tahun 1970, Pemerintah Jakarta mengembangkan Batam dengan Keppres 65/1970 tentang Pengembangan Pulau Batam untuk pelabuhan ekspor pertanian dan eksplorasi minyak lepas pantai.
Tahun 2011 adalah tantangan baru perekonomian Indonesia.Ekonomi global 2010 dan 2011 masih masih melambat (IMF,2010). Amerika Serikat tumbuh 2,6% dan penganggurannya 9,6% (2010).Krisis utang Eropa di PIGS (Portugal, Irlandia, Greece dan Spayol) membuat kawasan Eropa tumbuh 1,7% (2010). Negara maju tumbuh 2,2%.Perdagangan dunia 7,0% dan ekonomi global 2011 diperkirakan tumbuh 4,2% dimana Asia Pasifik, terutama India dan China, masih sebagai motor ekonomi dunia.
Sejak pertengahan Agustus ketika Nota keuangan RAPBN 2011 dibacakan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR, Pemerintah dan DPR sibuk membahas RUU APBN 2011 menjadi UU pada akhir Oktober 2010. APBN hanya sah dilaksanakan bila disetujui DPR. Menurut UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, setelah APBN disahkan, APBD 2011 seluruh daerah sudah harus disahkan paling lambat pada akhir November 2010. Sehingga terhitung 1 Januari 2011, APBN/D dapat dilaksanakan. Kesibukan rutin tahunan dua lembaga negara kini makin mendapat sorotan kritis masyarakat.
Pelaksana UU adalah pemerintah karena itu perlu ada penjelasan lebih rasional tentang kinerja khususnya terkait dengan sisi supply komoditas perekonomian sebagai penyumbang inflasi. Misalnya, mengapa kenaikan harga-harga komoditas itu terjadi tanpa kendali kekuasaan pemerintah? Mengapa kebijakan dan anggaran yang dimiliki pemerintah tidak dijalankan secara maksimal agar target inflasi yang telah ditetapkan oleh UU APBN/P dapat dicapai?
Selain pemerintah, BI sebagai lembaga negara yang independen juga atau bahkan seharusnya paling bertanggung jawab soal inflasi. Bunyi Pasal 7 Ayat 1 UU No 3/2004 tentang BI sangat tegas yaitu tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada penjelasan ayat ini ditegaskan ukuran kestabilan nilai rupiah adalah inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Angka inflasi nasional yang dipublikasi Biro Pusat Statistik (BPS) ternyata lebih rendah dibanding inflasi beberapa daerah. Dari 66 kota basis perhitungan, inflasi umum Indonesia tahun 2010 mencapai 6,96% atau 31% lebih buruk dari target inflasi seperti perintah UU APBNP 2010.
Beberapa kota bahkan tingkat inflasinya lebih jelek lagi seperti Sibolga mencapai 11,8% (123% dari target nasional), Mataram 11,1% (110%), Jambi 10,5% (98%), Bandar Lampung 9,9% (87%), Banjarmasin 9,1% (72%) dan Denpasar serta Sorong 8,1% (52%). Bahkan, Batam yang daerah perdagangan bebas sesuai UU 44/2007 dimana sisi distribusi seharusnya tidak bermasalah ternyata inflasinya juga masih tidak sebagus yang diharapkan yaitu 7,4% (40%). Data ini terungkap dalam Focus Group Discussion diselenggarakan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), 6 Januari 2011 lalu, di Batam, Kepulauan Riau.
Disampaikan pada Lokakarya Kinerja Ekonomi Kepri - di Batam 22 Januari 2011
Sejak diterbitkan UU 44/2007 Tentang Perubahan atas UU 36/2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, era baru dalam pengelolaan pertumbuhan ekonomi makin bebas dan terbuka. implementasi UU ini melalui PP 46/2007, PP 47/2007, dan PP 48/2007 sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.
Berbagai insentif di kawasan bebas ini diharapkan menjadi magnet bagi investor. Aglomerasi ekonomi menjadikan Batam sebagai salah satu yang termasuk kawasan bebas (free trade zone). Letaknya yang 15 km dari Singapura menjadikan Batam kawasan andalan Indonesia, sebagai kawasan industri maupun lalu lintas perdagangan internasional. [2]
Inflasi adalah fenomena ekonomi yang meruntuhkan level kesejahteraan rakyat, langsung maupun tidak langsung. Mengenali faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, model kebijakan menanganinya serta mempertegas lembaga-lembaga negara yang bertanggungjawab menjadi suatu keharusan. Dalam tata pengelolaan sekarang, lembaga yang bertanggung jawab menangani inflasi tidak jelasdan terkesan saling lempar tanggungjawab antara otoritas moneter (Bank Indonesia) dan otoritas fiskal (Pemerintah).
“Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial”. 28 - 29 Januari 2011, Jakarta.
Pesan sebagai negara berdaulat termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-2: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.
Namun, potensi ancaman tetap harus diperhatikan terutama bila makna kedaulatan Indonesia terganggu. Sumber daya alam yang melimpah serta kekuatan sumber daya manusia seharusnya memperkuat kedaulatan bangsa di kancah internasional.
Demikian ditegaskan DR Harry Azhar Aziz, Presidium kolektif Kahmi Pusat yang juga, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dalam paparannya saat stadium general dalam rangka pelantikan pengurus Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi), Kabupaten Padangpariaman dan Kota Pariaman Sabtu (12/3) malam bertempat di gedung pertemuan Aula Saiyo Sakato Pemkab Padangpariaman.
Lebih jauh dikatakan, Harry Azhar Aziz, paling tidak ada empat indikator ukuran dari kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yatu tingkat pengangguran , angka kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan di kalangan masyarakat, dan Human Depelopment Indeks atau HDI.
Kalangan parlemen menilai pencapaian laju pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 6,1% belum merupakan suatu pencapaian yang baik mengingat kontribusi terbesar pertumbuhan itu masih dari sektor transportasi dan telekomunikasi.
"Jadi menurut saya masih salah policy. Harusnya pertanian yang lebih besar karena sektor itu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, hari ini.
Di sisi lain, paparnya, laju inflasi yang cukup tinggi yakni 6,96% pada 2010 juga menunjukkan bahwa tingginya laju pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti pemerataan net income ke seluruh lapisan rakyat.
"Kalau net income positif itu hanya tersebar ke beberapa daerah atau sektor tertentu, artinya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin."
Saya <up date> lagi soal Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) dan Anggaran Penerimaan dan belanja negara (APBN) dng kasus tahun 2008,. Sengaja saya posting lagi ini krn masih banyak yg bertanya ttg ini, prinsip2 sampai skrg tdk berubah.
Makalahpertemuan KAHMI Padang Pariaman, Sumatera Barat,11 Maret 2011
Tahun 2011 adalah tahun tantangan bagi perekonomian Indonesia. Ekonomi global 2010 dan 2011 masih melambat (IMF,2010). Amerika Serikat tumbuh 2,6% dan penganggurannya 9,6% (2010). Krisis utang Eropa di PIGS (Portugal, Irlandia, Greece dan Spayol) membuat kawasan Eropa tumbuh 1,7% (2010). Negara maju tumbuh 2,2%.
Perdagangan dunia 7,0% dan ekonomi global 2011 diperkirakan tumbuh 4,2% dimana Asia Pasifik, terutama India dan China, masih sebagai motor ekonomi dunia. Beberapa lembaga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 dengan berbeda, seperti ADB 6,1% pada 2010 dan 6,3% pada 2011, Bank Dunia (6,0% dan 6,2%), IMF (6,0% dan 6,2%), Standart Chartered (6,0% dan 6,2%), Danamon (6,0% dan 6,4%) serta APBN (5,8% dan 6,4%)
Makalah Rakornas II TPID 2011 ” Optimalisasi Penanganan Masalah Produksi, Pasokan dan Distribusi Komoditas Pangan Strategis Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Harga Dan Ketahanan Pangan Nasional”, Jakarta, 16 Maret 2011
Realisasi inflasi tahun 2010 (6,96%) dapat dianggap kegagalan pencapaian indikator ekonomi makro karena tidak sesuai target APBNP (5,3%). Komisi XI DPR kemudian membentuk Panja Inflasi mempertegas pola tanggungjawab institusi negara berwenang agar pengendalian inflasi makin fokus dan terkoordinasi. PDB Indonesia dimana 57% konsumsi rumah tangga dan 23,7% investasi ternyata rapuh atas shock inflasi, baik sebab internal (controllable) maupun eksternal (uncontrollable).
Pendapat senada juga diutarakan Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis dalam kesempatan terpisah. Menurut dia, kenaikan gaji PNS untuk golongan terendah masih dalam taraf wajar, karena mengikuti perkembangan inflasi yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga.
Namun, untuk golongan IV (pejabat) dirasakan tidak perlu, karena sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya. Pemerintah memastikan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI/Polri, dan pensiunan akan cair mulai 1 April 2011. Kenaikan mencapai 15 persen terhitung mulai Januari 2011. PNS bisa mengajukan rapel kenaikan gaji mulai Januari 2011 yang juga berlaku bagi pensiunan
Makalah Seminar Sehari ”Kebijakan Anggaran Belanja Pusat dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah”, Tanjung Karang, Lampung, 7 April 2011
Otonomi daerah sebagai bentuk dari desentralisasi di Indonesia bukan kebijakan baru. Di Cina, desentralisasi adalah agenda reformasi sejak tahun 1980, sementara India menerapkan sistem desentralisasi sejak awal tahun 1990. Bahkan, World Bank menjadikan desentralisasi sebagai agenda utama reformasi birokrasi (Bardhan, 2002). Prinsip desentralisasi terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu desentralisasi fiskal, administratif, dan politik (Schneider, 2003) . Dari keseluruhan dimensi tersebut, desentralisasi fiskal memegang peran utama dalam sistem pemerintahan terdesentralisasi.
Desentralisasi di Indonesia berlangsung bersamaan lahirnya demokrasi dan diperkuat keluarnya dua paket regulasi otonomi daerah, yaitu UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut mengalami revisi menjadi UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 yang memberikan otonomi fiskal lebih luas kepada daerah dengan porsi DAU yang lebih besar, yaitu 26% PDN (Pendapatan Dalam Negeri) Neto dari sebelumnya 25% PDN Neto
*Makalah Training BLM Universitas Riau, 14 April 2011, Pekanbaru, Riau
I. Pendahuluan
Pesan sebagai negara berdaulat termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-2: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Namun, potensi ancaman tetap harus diperhatikan terutama bila makna kedaulatan Indonesia terganggu. Sumber daya alam yang melimpah serta kekuatan sumber daya manusia seharusnya memperkuat kedaulatan bangsa di kancah internasional.
Era Soeharto, Indonesia mendapat gelar “Macan Asia” karena pertumbuhan ekonomi tinggi yang sustainable. Rata-rata pertumbuhan ekonomi 1966–2007 mencapai 6,5%; bahkan pada awal krisis 1997, pertumbuhan ekonomi masih 4,5%. Tingkat inflasi berfluktuasi dari 76,7% (1961) melonjak 635% (1966) menjadi 5,17%, tapi pernah -1,72 (1952) dan 0.01 (1956). Pada masa orde baru, tingkat inflasi berhasil mencapai titik terendahnya pada tahun 1971 sebesar 0,81%. Bandingkan dengan 2,78% (2009) di era reformasi sebagai inflasi terendah.
* Makalah Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, 24 April 2011 di Natuna, kepulauan Riau.
Generasi muda harapan bangsa. Sebagai penerus, kepekaan atas masalah bangsa perlu diukir dengan pengetahuan dan pengalaman. Sebagian generasi muda yang apatis dan hedonis harus diimbangi spirit aktivisme yg eager dalam penguatan kualitas diri dan sosial. Semangat otonomi daerah dan globalisasi menuntut generasi muda bangsa untuk responsif atas perubahan. Otonomi daerah mencipta fiscal competition antar daerah .
Globalisasi mendorong peluang dan tantangan bagi kompetisi kompetensi dan networking. Masalah pokok adalah kemiskinan dan ketimpangan antar daerah. Sikap meniru (imprinting) seperti gaya hidup boros, konsumtif, apatis, egois, adalah cacat globalisasi di kalangan muda. Generasi muda tangguh dan berpendidikan adalah harapan masa depan.
*Makalah Workshop Tenaga Ahli DPR RI, 25-27 April 2011
Pendapatan negara dan hibah tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp. 1.086,4 T (15,5 persen terhadap PDB), atau mengalami kenaikan Rp. 94,0 T (9,5 persen) dari target APBN-P tahun 2010. Sumber pendapatan negara dan hibah, utamanya berasal dari perpajakan dimana tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp. 839,5 T atau terjadi kenaikan sebesar 12,94 persen dibandingkan APBN-P tahun 2010.
Karena itu, tax rationya pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 12 % atau terjadi kenaikan sebesar 0,1 % dibandingkan tahun sebelumnya yang 11,9 %. Meski terjadi peningkatan, bila dibandingkan dengan prestasi sebelumnya, maka dapat dikatakan peningkatan tahun 2011 jauh lebih rendah. Karena sepanjang periode 2005 hingga 2009, rata-rata tax rasionya sebesar 12,52 persen.
Makalah seminar diselenggarakan oleh Dewan pengurus Cabang Purna Prakarya Muda Indonesia Kota Batam, Gd Pemuda Hang Jebat, Sukajdi, Batam, 22 April 2011
I. Pendahuluan
Keperawatan adalah wilayah kerja yang terintegrasi dalam dunia kesehatan dan sangat menentukan keberhasilan pengobatan serta pendorong meningkatnya indikator kesejahteraan melalui kesehatan. Selama ini, perlindungan hukum terhadap insan keperawatan sangat lemah, sehingga seringkali mengalami benturan ketika akan mengembangkan potensi maupun kapasitasnya.
Pengajuan RUU Keperawatan inisiatif DPR dimaksud untuk atasi keresahan insan keperawatan. Terdapat poin penting dalam RUU tersebut, yaitu sertifikasi, badan independen (konsil) yang mengatur kriteria dan regulasi profesionalisme perawat, serta kewenangan Dinas Kesehatan di daerah dalam memberi keterangan tingkat kapabilitas perawat. Selain itu, di dalam RUU Keperawatan juga disebutkan tugas dan kewenangan perawat berdasarkan tingkatan profesionalismenya.
Makalah Lokakarya Regional “Sumatera Sebagai Pusat Pengembangan Ekspor Nasional” Hotel Novotel, Batam 4 Mei 2011
Pendekatan pembangunan regional tampaknya belum menjadi perhatian serius. Free Trade Zone Batam Bintan Karimun yang diharapkan menjadi percontohan pembangunan regional masih terus mengalami “uji coba.” Munculnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mulai dicanangkan Pemerintah bisa menjadi embrio pembangunan regional ke depan yang makin fokus masih harus dilihat perkembangannya.
Economic linkage atau regional economic connectivity mulai menjadi perhatian kebijakan anggaran dan regulasi.Inti pembangunan regional adalah penekanan pada sektoral tertentu di region tertentu. Regional resources (migas, tambang kebun, hutan maupun kelautan), infrastruktur (terutama jalan, jembatan dan pelabuhan) dan struktur pasar, pola pembiayaan serta sumber daya manusia dan teknologi masih harus didesain fokus pada masing-masing regions’ competitiveness.
Sumber: Siaran Pers Bank Indonesia http://www.bi.go.id
Sebagai tindak lanjut permasalahan dana PT. Elnusa dan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batubara, Sumatera Utara yang terjadi di PT. Bank Mega, Tbk, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Jababeka, Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan khusus untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan intern bank serta kelemahan pada penerapan manajemen risiko yang tercermin dari kelemahan sistem dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) dan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Mei 2011 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :
Harry Azhar Azis tak bisa memastikan pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan bakal selesai pada masa sidang kedua tahun ini. Wakil Ketua Komisi XI DPR yang juga anggota pansus RUU tersebut, bahkan berujar aturan itu bisa saja kandas selama-lamanya.
Apa pasal? Antara legislatif dan eksekutif masih saling adu 'syaraf' dalam menentukan skema pemilihan dewan komisioner. Hal tersebut yang menjadi pangkal deadlock pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada penghujung tahun lalu.
Padahal ikhtiar pembentukan OJK sudah berjalan selama 12 tahun, sejak krisis Asia melanda 1997/1998, membuat sejumlah bank gulung tikar karena dinilai sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang menyatu rentan konflik kepentingan.
Pendahuluan Rapat paripurna DPR RI pada 22 Juli 2011 lalu baru saja ditutup. Rapat tersebut menutup sejumlah keraguan banyak pihak apakah harga BBM dinaikkan atau tidak ? Nyatanya pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM karena berbagai alasan. Padahal sejak awal tahun telah ada pernyataan tidak resmi pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan baru terkait harga BBM karena faktor harga minyak sudah kian meroket menembus batas 100 US$/barrel.
Kebijakan tersebut patut menjadi perhatian karena pada saat yang sama partai pemerintah yakni Partai Demokrat tengah melakukan rapat kordinasi nasional (Rakornas) guna membahas masalah berkaitan dengan kasus internal partai yang membuat nama baik partai menurun. Dalam kacamata politik saat ini, menaikkan harga BBM di saat partai pemerintah tengah menghadapi “pencitraan negatif” dan mengalihkannya pada program infrastruktur dan kesejahteraan rakyat bisa merupakan pilihan tepat. Jika tidak, bisa saja kecaman masyarakat bawah tidak ada habisnya. Kepercayaan terhadap pemerintah justru turun drastis.
Bulan Agustus telah dilakukan serah terima Ketua Harian PKMN KAHMI dari Ketua yang lama Viva Yoga Mauladi MSi kepada Ketua yang baru Dr Harry Azhar Azis MA. “Peralihan Ketua Harian ini merupakan ketentuan dalam ART KAHMI Pasal 9 dan Keputusan Rapat PKMN KAHMI” , kata Sekretaris Eksekutif PKMN KAHMI Ismet Djafar. Sebelum Viva Yoga Mauladi, Ketua Harian dijabat oleh Dr Abidinsyah Siregar.
Sesuai Keputusan Rapat PKMN pada awal kepengurusan, jabatan Ketua Harian akan bergilir setiap 6 bulan hingga masa kepengurusan ini berakhir pada akhir 2012. Masih ada dua Pimpinan lagi yang akan bertugas sebagai Ketua Harian berikutnya yaitu Ir Mubyl Handaling dan Tamsil Linrung.[]
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dr Harry Azhar Azis MA, Rajin Berkunjung, Jaga Silaturahmi Ramadan
Sejak Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) lahir, sudah dua periode, memiliki wakil di DPR RI. Sebagai provinsi baru, selama dua periode memiliki wakil di pusat, hanya nama politisi Partai Golkar, DR Harry Azhar Azis, yang tetap bertahan. Bahkan, pada Pemilu 2009 lalu, pria kelahiran Tanjungpinang ini, menang telak dengan selisih suara cukup besar, dibanding pesaingnya.
Dukungan masyarakat yang cukup besar ini, dinilai Harry sebagai respon masyarakat, atas keberadaannya di DPR, pada periode sebelumnya. Atas dasar itu juga, Harry selalu menjaga komitmennya untuk tetap di barisan terdepan dalam perjuangan kepentingan Kepri di pusat.
DALAM struktur belanja negara kita sekarang, siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat sebesar-besarnya? Sebelum dianalisis lebih jauh maka kita perlu membedahnya satu persatu. Belanja APBN-P 2011 Rp. 1.320.751,3 miliar dibagi dua alokasi balanja pusat Rp. 908.243,4 miliar dan transfer ke daerah Rp. 412.507,9 miliar.
Belanja pusat terdiri dari belanja pegawai Rp.182.875,0 miliar (20,4 %), belanja barang Rp. 139.787,9 miliar (15,39 %), belanja modal Rp. 136.877 miliar (15,07 %), pembayaran bunga utang Rp. 106.583,8 miliar (11,74 %) serta subsidi Rp. 237.194,7 miliar (26,12 %), belanja hibah Rp. 405 miliar (0,04 %), belanja sosial Rp. 66.046 miliar(7,27 %), belanja lain-lain sebesar Rp. 15.566 miliar (1,71 %) dan sisanya untuk dana penyesuaian dan optimalisasi K/L. Sementara transfer daerah dana perimbangan Rp. 347.538,6 miliar dan dana otsus serta penyesuaian Rp. 64.969,3 miliar.
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah harus mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk memperbaiki kinerja penggunaan dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kebijakan ini diperlukan karena setiap tahunnya penyerapan di kementerian dan lembaga negara tidak mengalami perbaikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Bahkan bisa dikatakan terus memburuk. "Kalau masih mengacu pada UU Keuangan Negara yang ada saat ini, penyerapan anggaran tidak akan pernah benar dan pasti akan rendah.
Maksimalnya baru di akhir tahun, namun kualitasnya jeblok. Jelas, ini bukan hal yang membanggakan, karena tentunya kegiatan yang dilakukan akibat penyerapan anggaran hanya bersifat asal jalan saja. Bagi kementerian atau lembaga negara, yang penting anggaran yang diberikan oleh negara bisa terserap," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis kepada Suara Karya di Jakarta, Kamis (8/9).
Pada malam yang berbahagia ini, kita berkumpul bersama untuk berhalal bihalal dan sekaligus memperingati berdirinya KAHMI, Korps Alumni HMI, yang kini berusia 45 tahun. KAHMI yang lahir 17 September 1966 merupakan wadah untuk meneruskan perjuangan bagi mantan anggota dan kader HMI, Himpunan Mahasiswa Islam.
HMI yang didirikan 5 Februari 1947, yang kini berusia 64 tahun, merupakan salah satu organisasi mahasiswa paling tua dan terbesar dalam sejarah pergerakan mahasiswa dan kaum muda di Indonesia. Dalam suasana halal bihalal dan peringatan HUT KAHMI ini, selayaknya kita, khususnya keluarga besar alumni HMI, makin mepererat tali silaturahmi dalam semangat kebersamaan dan merenung kembali sejauhmana peran kita baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mewujudkan cita-cita HMI.
Disampaikan pada Seminar Koran Jakarta, Plaza Bapindo 29 November 2011
Krisis utang yang melanda negara-negara periferi Eropa dan Amerika belum mencapai solusi jangka panjang meskipun IMF dan Uni Eropa telah menggelontorkan dana Ktalangan besar. Kesepakatan terakhir Uni Eropa sebesar 1 Triliun Euro. Solusi yang ditawarkan saat ini adalah pengetatan fiskal melalui pengetatan belanja, dan tampaknya berpengaruh terhadap sumber likuiditas serta IHSG. Belajar dari 2008, Indonesia dapat mengatasi krisis hingga pertumbuhan ekonomi tetap positif 4,5%. Selain karena tingkat konsumsi domestik yang tinggi, hal tersebut juga diperkuat oleh minimnya pelaku pasar modal di Indonesia, yaitu 2% dari jumlah penduduk[3].
Ketahanan industri besar baik yang di sektor riil maupun jasa sangat bergantung pada kinerja pasar modal yang rentan shock eksternal, karena tingginya unsur spekulasi dan minimnya regulasi profit taking. IHSG masih bergerak dalam kisaran lebih baik dibanding indeks-indeks Asia. Tercatat laju penurunan IHSG pada 30 September 2011 dibandingkan Desember 2010 sebesar -4,17%; sementara indeks bursa Malaysia, Singapura, Shanghai, Hongkong, dan Tokyo mengalami penurunan masing-masing sebesar -8,68%; -16,14%; -15,98%; -23,63%; dan -14,94%[4].
Menjelang tahun 2012, ekonomi Indonesia dihadapkan situasi global tidak menentu. Krisis keuangan global berlanjut. Krisis Yunani, Italia, Hongaria, termasuk Amerika Serikat menjadi penyebabnya. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Tahun 2010 mencapai 5,1%, 2011 diperkirakan menurun ke 4%. Perdagangan dunia melambat, pertumbuhan hanya 7,5%, lebih rendah dibanding 2010 sebesar 12,8%. Perlambatan di 2012 diperkirakan perekonomian dunia 4% dimana pertumbuhan ekonomi negara maju 1,9 %. Volume perdagangan turun drastis menjadi 5,8 % pada 2012.
Keyakinan fundamental ekonomi Indonesia 2012 masih kokoh dipertanyakan. Pertumbuhan ekonomi diprediksi 6,7% atau sedikit naik dibanding 2011 sebesar 6,5%. Ini cukup bagus sejak krisis ekonomi 1997 dimana pertumbuhan ekonomi minus 13,1%. Daya beli masyarakat terjaga dan masih ada “gain” dari volume perdagangan dunia. Peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BB+ versi The Fitch's Asia-Pacific Sovereign Ratings. Kenaikan peringkat ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, rasio utang publik rendah dan menurun, likuiditas eksternal menguat, dan kerangka kebijakan makro yang hati-hati[1]
Mengemban amanat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR (bidang finansial dan perbankan), membuat Dr Harry Azhar Azis membulatkan tekad menyejahterakan rakyat. "Saya akan terus mendorong agar APBN bisa membumi dan membawa kemakmuran rakyat," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR dari dapil Provinsi Kepulauan Riau ini.
Pria kelahiran Tanjung Pinang, Kepri, 25 April 1956, ini memang tak diragukan lagi pemahamannya menyangkut keuangan dan perbankan. Karena itu, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Badan Anggaran DPR. Suami Amanah Abdulkadir ini banyak menimba ilmu di negeri Paman Sam, hingga meraih gelar doctor of philosophy (PhD) dari Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma; dan master of arts (MA) bidang kebijakan ekonomi publik dari University of Oregon, Eugene, Oregon, AS.
Dalam pertemuan G20 yang beranggotakan 20 negara, medio tahun 2011, shadow banking sempat menjadi pembahasan. Isu shadow banking ini mencuat dengan mengambil contoh kolapsnya Lehmann Brothers, institusi keuangan internasional di Amerika Serikat (AS) pada pengujung tahun 2008.
Kehancuran Lehmann menjadi puncak krisis kredit perumahan murah atau subprime mortgage di AS, yang merembet ke krisis keuangan global sampai sekarang. Nah, para pemimpin G20 tak ingin kejadian tersebut terulang kembali. Karena itu, mereka menyiapkan satuan tugas yang menggodok pengetatan peraturan praktik shadow banking.
Harus Lebih Rinci Sebaiknya utang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dirinci. Misalnya, dalam APBN harus diterangkan sumber utang dari mana, kapan jatuh tempo, berapa bunga kupon dan syarat-syarat lainnya. Lalu, peruntukannya untuk program proyek apa saja. Selama ini, memang sudah tersedia rekening dalam APBN.
Selain itu, pemerintah harus mengawasi realisasi penggunaan dana hasil utang terutama dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mencegah kebocoran. Sementara khusus untuk sumber pendanaan dari utang berupa instrumen surat berharga (Surat Utang Negara) harus mempertimbangkan kupon yang diberikan. Kupon yang diberikan terlalu rendah, membuat SUN tidak laku. Ini harus dapat dijelaskan oleh pemerintah. (Agus)
HARRY AZHAR AZIS, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Dewan Komisioner (DK) OJK mesti mengedepankan kompetensi, moral, dan integritas kandidat di sektor keuangan.
Dengan mencermati prospek ekonomi global yang cenderung masih menunjukkan kemuraman, pembentukan OJK harus dijalankan secara serius dan hati-hati.
Apalagi, di tengah situasi ketidakpastian penanggulangan krisis utang di Eropa makin memicu perlambatan ekonomi dunia, khususnya di negara-negara emerging markets seperti Indonesia.
Sumber: http://padang-today.com 13 Maret 2011
