35 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR memunculkan banyak kekhawatiran. Selain ada yang ketuaan, ada juga yang berlatar belakang politisi.
Dari segi usia, dari 35 calon itu ada calon yang umurnya sudah 64 tahun. Padahal, dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2006 Tentang BPK pasal 18 huruf C menyebutkan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan keputusan Presiden atas usul BPK karena telah berusia 67 tahun.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara (SKLN) tentang gugatan pemerintah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sidang ini akan membahas divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara. Sidang digelar hari ini, Selasa 21 Februari 2012, pukul 14.00 WIB.
Juru bicara dan salah seorang hakim MK, Akil Mochtar, mengatakan materi gugatannya adalah pemerintah tidak ingin jual beli saham itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Dari pihak pemerintah kemungkinan diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo.
DPR berharap panitia seleksi (Pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertahankan minimal tiga orang calon dari Bank Indonesia. Hal ini agar salah satunya bisa ditempatkan sebagai direktur eksekutif perbankan OJK.
Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan, di dalam OJK akan ada tiga bidang utama yaitu perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank, yang masing-masing bidang akan dipimpin oleh direktur eksekutif. Dan untuk mempermudah jalannya OJK, ia menilai posisi direktur eksekutif pengawas perbankan harus berasal dari kalangan BI.
"Ini agar fleksibel dan siap, karena OJK kan lembaga baru," tuturnya kepada INILAH.COM di Jakarta.
Minority shareholders in the diversified manufacturing company Texmaco Group plan to file a lawsuit against the government for alleged mismanagement after taking over the company in 2000.
The government took over Texmaco after the group defaulted on loans from several state banks during the 1997-1998 Asian financial crisis. The government controls some 70 percent of the group, with the remaining shares held by previous owners.
Owner and former company president director Marimutu Sinivasan said the government had reneged on its commitments on necessary facilities and assistance in order to salvage the company from total bankruptcy.
Pemerintah pusat diminta lebih awal membayarkan dana bagi hasil (DBH) Migas, untuk setiap triwulannya. Pengalaman 2011, pada triulan IV, DBH diserahkan pada Desember, sehingga tidak maksimal penggunaannya. Di sisi lain, DBH Kepri diharap naik dari sebelumnya.
Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kepri, Aida Ismeth, pemerintah pusat mesti memberikan porsi lebih besar.
“Setidaknya, Kepri dapat 15,5 persen dari DBH nasional,” harapnya, Minggu (19/2).
Batam (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis mendorong revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terkait pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi.
"UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No. 33 tahun 2004 perlu direvisi," kata Harry Azhar Azis, di Batam, Minggu.
Menurut Harry skema pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) masih terlalu kecil bagi daerah penghasil.
Jakarta - DPR meminta Bank Indonesia (BI) untuk menyelenggarakan program pensiun dini, sehubungan dengan bergesernya pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Bank Indonesia harus membuka opsi pensiun dini. Ini harus masuk dalam SOP (standar operational procedure) BI," tutur anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (19/2/2012).
Jakarta, Padek—Kabar baik bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan prajurit TNI/Polri. Kenaikan rata-rata 10 persen gaji mereka bakal dibayarkan Maret mendatang. Karena kenaikan seharusnya sudah dimulai sejak Januari lalu, seperti biasa, pemerintah juga bakal merapelnya untuk tiga bulan sekaligus pada bulan depan.
Pembayaran rapel kenaikan gaji PNS segera dilakukan setelah presiden menandatangani tiga Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji PNS dan TNI/Polri. Presiden juga menandatangani tiga PP lainnya untuk para pensiunan.
”Nanti kita bayar secepatnya. Jadi, kalau sempat Maret akan dibayarkan. Lalu dua bulan kemarin akan diberikan rapel,” kata Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin di kantornya kemarin.
WAKIL Ketua Komisi XI (bidang keuangan dan perbankan) Harry Azhar Azis terkejut dengan kabar adanya dugaan temuan sejumlah lukisan palsu yang menjadi koleksi Bank Indonesia.
"Itu temuan siapa?" tanya politisi Partai Golkar itu saat berbincang dengan Jurnal Nasional di Jakarta, Kamis (16/2).
Harry mengatakan, permasalahan itu perlu mendapatkan penelitian lebih lanjut. Menurutnya, tidak perlu tergesa-gesa mengatakan palsu atau tidak. Sebab perlu ada perbandingan penilaian dari seorang kurator.
With the court proceedings still ongoing into the death of a customer while in the hands of Citibank debt collectors, the central bank is under new pressure to act on public outcry over reported physical abuse by Bank UOB Indonesia debt collectors.
Speaking at a hearing at the House of Representatives on Tuesday, Bank Indonesia (BI) deputy governor Halim Alamsyah said UOB could have its permits revoked should the bank be found guilty in court of illegal conduct.
“We will revoke Bank UOB’s permits if they are proven guilty,” Halim told lawmakers overseeing finance and banking.
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi lembaga yang kuat untuk melakukan pengawasan lembaga keuangan. Namun, di saat angin politik berhembus kencang, transisi OJK ini menghadapi berbagai resiko seperti intervensi politik yang dikhawatirkan mengganggu iklim usaha.
Wakil Presiden Direktur Bank Permata, Herwidayatmo menyatakan, kalangan perbankan sudah siap dengan kehadiran OJK yang akan menjadi lembaga pengawas keuangan.
Namun, proses pemilihan komisaris OJK yang harus melewati proses politik di DPR mendatangkan kekhawatiran kalau kebijakan OJK bisa menjadi komoditas politik dan bisa mengganggu sektor keuangan.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengatakan DPR meminta BI untuk mengambil langkah tegas terkait tindak penganiayaan oleh penagih utang tersebut.
"Kalau memang UOB terbukti bersalah, maka BI harus memberi sanksi," katanya.
Menurut dia, setelah kasus penganiayaan oleh penagih utang terhadap nasabah kartu kredit ini selesai, Komisi XI DPR akan kembali membahas Peraturan Bank Indonesia (PBI) khususnya yang terkait penagihan kartu kredit.
Agar Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) dapat segera disahkan DPR, pemerintah harus memperhatikan tiga hal. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz mengatakan tidak ada masalah dalam RUU JPSK asalkan yang pertama, tidak dikaitkan dengan kasus Bank Century.
"Selain itu, tidak ada imunitas pejabat pembuat policy (kebijakan)," katanya kepada INILAH.COM melalui pesan singkatnya di Jakarta, Selasa (14/2/2012).
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan penerimaan pajak dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang masih beromzet minim justru akan mencederai harga konsumsi untuk kalangan menengah ke bawah dan mengusik perkembangan UKM.
Pasalnya, sebagian besar UKM akan meningkatkan harga barang produksi untuk menyesuaikan beban biaya yang ditanggung. Kenaikan harga barang tentu akan menimbulkan dampak inflasi, meskipun tidak signifikan.
“Kalau pengenaan PPN itu nanti korbannya konsumen PKP. Kalau kena pajak otomatis mereka meningkatkan harga, seperti pangan dan harga beli di masyarakat, seperti kasus Warteg waktu itu,” ujar Harry kepada Bisnis, hari ini, (13/02).
JAKARTA - Pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada April 2012 mendatang. Pada bulan yang sama pemerintah masih bimbang hendak membatasi penggunaan BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo pekan lalu di Jakarta mengatakan rencana menaikkan TDL hingga 10 persen akan dibahas dengan DPR RI. Sebelumnya, Kementerian ESDM akan melakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi namun belakangan berkembang wacana kebijakan itu akan digantikan dengan rencana menaikkan harga BBM sebab pemerintah belum siap menyiapkan infrastruktur untuk pembatasan BBM bersubsidi.
Dikonfirmasi hal tersebut, Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan kenaikan harga BBM dan TDL secara bersamaan akan memberikan efek besar terhadap potensi kenaikan harga barang dan jasa.
Major political parties have cited the low salary of civil servants' as the main reason for the country's poor bureaucratic services and rampant corruption.
Party leaders pledged Monday to find a way to increase the salaries of government officers' in the upcoming administration.
"Low salaries have led many civil servants to give mediocre public services while some others abuse their authority and are corrupt," Golkar Party legislator Harry Azhar Azis told The Jakarta Post.
In a bold step to further prop up lending, the central bank said on Friday that it will nominate the lending interest rate for the nation's commercial banks by the close of the first quarter, an unprecedented move in Indonesia.
Bank Indonesia governor Darmin Nasution said on Friday that commercial lenders have not offered any "positive" response to the central bank's earlier lending rule, which required the lenders to publish their prime lending rates. That rule, introduced in March last year, applied to all banks with assets worth more than Rp 10 trillion ($1.11 billion).
Hoping that the country's lenders would follow by example, the central bank has cut its own key policy rate three times in the past five monthly meetings. But many of Indonesia's commercial banks have not lowered their lending rates correspondingly.
Usulan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap, terus diperjuangkan DPD Realestat Indonesia (DPD REI) Sumbar di tingkat nasional.
Setelah sebelumnya mendapat respons dari Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Ketua DPD REI Sumbar Alkudri kembali menyuarakan usulan itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (9/2).
Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan benchmark suku bunga dasar kredit (SBDK) setelah pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) rampung pada Maret 2012.
Hal itu dinilai penting karena penurunan suku bunga acuan (BI rate) menjadi 5,75 persen tidak bisa diandalkan sebagai satu-satunya cara.
"Kami bahas RBB, bicara dengan Kementrian Keuangan, Kementerian BUMN. Kami mempengaruhi harga Surat Berharga Negara (SBN). Semua itu bagian mendorong suku bunga kredit," ujar Gubernur BI, Darmin Nasution ditemui usai memberikan sambutan dalam seminar Indonesia: Sustaining Growth During Global Sustainability di Gedung BI, Jakarta, hari ini.
JAKARTA (Suara Karya): Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Pemerintah agar memperbesar porsi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dengan begitu, perbankan bisa segera menurunkan tingkat suku kredit ke level yang lebih rendah.
"Jika pemerintah ingin menurunkan bunga KPR bersubsidi, maka dana pemerintah yang digabung dengan dana komersial perbankan harus diperbesar," kata Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perumahan Rakyat, Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT Sarana Multigriya Finansial, di Jakarta, Kamis (9/2).
