Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz di Jakarta, Rabu (7/12/2011), menyatakan, Rancangan Undang-Undang Redenominasi Uang belum mendesak dibahas pada 2012. Sebab, lebih banyak RUU lain yang mendesak dibahas.
RUU Redenominasi, menurut Harry, belum masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2012. Kalau pun pemerintah sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada Selasa lalu menginginkan RUU Redenominasi dibahas pad 2012, maka prosedurnya harus dimasukan terlebih dahulu dalam Prolegnas 2012.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai melakukan uji kelayakan atau fit and proper test empat kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia, Komisi XI DPR akan memutuskan dua nama Rabu (7/12/2012) malam.
"Keempatnya sudah kita fit and proper test. Nanti malam akan diputuskan dalam komisi," ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis kepada Tribunnews di Jakarta, Rabu (7/12/2011)
Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis menilai empat kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia memiliki peluang yang berimbang. Keempat calon memiliki kapasitas mempuni untuk menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Dalam pengamatannya, Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo mempuni dalam analisis moneter dan pengendalian moneter serta dampak sistemik krisi. Sementara Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran Ronald Waas ahli di bidang sistem pembayaran, termasuk mengoptimalkan potensi domestik.
Komisi XI DPR menggelar fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Sistem Pembayaran, kemarin. Kursi itu diperebutkan Perry Warjiyo dan Ronald Waas. Keduanya Direktur BI.
Rapat yang dipimpin Harry Azhar Azis dari Fraksi Partai Golkar itu dimulai pukul 10.30 WIB. Perry Warjiyo mendapatkan kesempatan pertama untuk memaparkan visi dan misinya. Perry hadir lebih awal, pukul 10.00 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang coklat. Yang bersangkutan tampak pede alias percaya diri.
Persaingan calon menuju kursi Deputi Gubernur BI semakin seru. Setelah, Perry Warjiyo dan Ronald Waas, kali ini DPR bakal melakukan fit and proper test pada dua calon lainnya, yakni Muliaman Hadad yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, dan Riswinandi yang kini menjabat sebagai Wakil Direktur Bank Mandiri.
Keduanya rencananya bakal bersaing untuk mengisi posisi Deputi Gubernur BI Bidang Pengaturan Bank yang kini masih dijabat Muliaman dan bakal segera habis periode Desember ini. Rencananya, keduanya akan menjalani tes pukul 13.00 wib dan 15.00 wib nanti.
Menurut Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Aziz, DPR bakal menguji keduanya, terutama terkait masalah moral hazard dan conflict of interest. "Selain itu, kita juga ingin tahu tanggapan mereka tentang suku bunga," katanya, Selasa (6/12)
Hari ini Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi XI) melanjutkan uji kelayakan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad dan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi akan dicecar pertanyaan oleh Komisi XI. Keduanya akan memperebutkan kursi Deputi Gubernur BI di bidang pengaturan dan penelitian perbankan yang saat ini dijabat oleh Muliaman Hadad. Seperti diketahui masa jabatan Muliaman akan segera berakhir. Untuk Muliman, uji kelayakan itu akan dimulai pukul 13.00 WIB. Sedangkan untuk Riswinandi dimulai pukul 15.00 WIB.
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, membocorkan keduanya akan banyak ditanya mengenai regulasi perbankan dan prudential bank, bagaimana komitmen tentang suku bunga, inflasi, nilai tukar. "Selain itu juga akan ditanya azas resiprokal dengan negara lain, bagaimana pandangannya terkait otoritas jasa keuangan," ujar Harry kepada VIVAnews.
JAKARTA (Pos Kota)- Komisi XI DPR RI (keungan dan perbankan) mulai hari ini giliran uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test ) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Komisi XI menguji Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Perry Warjiyo dan Direktur Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI, Ronald Waas.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, menuturksn pukul 10.00 WIB, uji kelayakan dan kepatutan dilakukan terhadap Perry Warjiyo. Berikutnya pukul 14.00 WIB giliran Ronald Waas. Keduanya akan bersaing untuk menggantikan jabatan yang ditinggalkan almarhum Budi Rochadi.
MayaSuryanti, Lis Darmansyah, Gatot Winoto, Fauzi Helmi, Mastur Taher, Husnizar Hood, Bobby Jayanto, Ade Angga, dan sederet lainnya belakangan menjadi lebih sering dibicarakan. Tak hanya di kedai kopi yang menjadi tempat paling hangat mengembangkan isu maupun membumbuinya, juga serius dibicarakan para petinggi Parpol.
Warga kadang juga dibuat bertanya-tanya dengan pernyataan politisi yang dimuat di media massa. Contohnya, saat petinggi partai Golongan Karya (Golkar) yang juga pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Harry Azhar Aziz mengatakan dukungan Golkar akan condong ke Maya Suryanti, langsung mendapatkan reaksi.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan pengeluaran pemerintah, sampai saat ini, masih relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang paling parah adalah realisasi belanja modal, khususnya untuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, padahal total belanja modal itu akan mengatasi kemungkinan PHK dari industri yang terkena krisis.
"Jadi, ada timbal baliknya. Di satu sisi terjadi PHK, di sisi lain pemerintah menggenjot investasi publik yang bisa menyerap tenaga kerja," kata Harry.
Peran swasta dalam mengatur distribusi pangan nasional sangat besar. Akibatnya, naik turunnya sejumlah bahan pokok pangan ditentukan pasar, dan tentunya keuntungan yang dikejar oleh pihak swasta. Ketidaktegasan pemerintah dalam mengatur harga pangan dikhawatikan akan menimbulkan praktik oligopoli, penawaran satu jenis barang dikuasai oleh segelintir perusahaan.
"Terkait dengan stabilitas harga pangan pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Harga pangan sangat ditentukan oleh pasar," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz di Jakarta, Senin (29/11).
Bank Dunia menilai masa transisi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi Indonesia sangat beresiko, terutama dalam menghadapi ancaman krisis global.
Namun pernyataan Bank Dunia ini dibantah oleh anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis. Harry menilai Bank Dunia tidak memahami hukum dan sistem perbankan di Indonesia.
"Pernyataan itu mengada-ada," kata Harry kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 2/12).
JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah memberlakukan aturan reward and punishment terhadap Kementerian/ Lembaga untuk menngoptimalisasi penggunaan anggaran belanja negara.
“Dulu di LKPP [Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah] tahun 2008 sudah sepakat dengan Sri Mulyani, tapi menteri keuangan sekarang mengatakan tidak ada. Saya mengusulkan harus ada Undang-undangnya,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Harry Azhar Azis kepada Bisnis, kemarin.
Selama dua bulan berturut-turut, BI menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate dari 6,75 persen menjadi 6,5 persen, kemudian turun lagi menjadi 6 persen. Menurut Kemal, bank asing sudah ada yang menurunkan bunga, namun bank nasional rata-rata masih menetapkan rate di atas 6 sampai 10 persen.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi Keuangan Perbankan DPR Harry Azhar Azis mengatakan belum diturunkannya suku bunga kredit membuat daya saing industri melemah dan inflasi akan terus meningkat. Ia berjanji akan membahas masalah suku bunga ini secara khusus dalam panitia kerja.
Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera menyerahkan draft amandemen UU BI. "Jika tak mampu menyelesaikan, kami akan mengambil alih. Pembuatan RUU bisa kami yang lakukan," katanya, Selasa (29/11).
Meski amandemen ini penting, Harry meminta BI tak perlu galau bin risau. Sebab, UU OJK sudah mengakomodir semua kewenangan BI dalam mengawasi perbankan besar. "Transisi OJK dan amandemen UU adalah dua hal terpisah. Jadi, kalau transisi OJK selesai duluan sementara UU BI belum berubah, ya tidak apa-apa," katanya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz mengatakan perimbangan keuangan pusat dan daerah ke depan memang harus dicarikan landasan atau dasar yang kuat. Idealnya, memang dana transfer ke daerah tidak hanya sebesar 50 persen belanja Negara namun dapat mencapai 70 persen. Namun, perlu dipertimbangkan juga pembagian beban anggaran yang kini ditanggung oleh pemerintah pusat, seperti beban subsidi.
Jika dana transfer daerah disepakati 70 persen atau sekitar Rp 900 triliun dari APBN, kata Harry Azhar Aziz, maka rata-rata daerah akan mendapatkan dana transfer sebesar Rp600 miliar hingga Rp700 miliar per tahunnya.
Formulasi dana bagi hasil di antara daerah yang memiliki sumber daya alam dinilai tak adil.
Ada kesenjangan yang cukup besar dari persentase dana bagi hasil di Papua dan Aceh dengan daerah penghasil sumber daya alam lainnya di Indonesia, seperti Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur.
Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR, Harry Azhar Azis, di Jakarta, Selasa (29/11/2011), karena pemerintah takut dengan daerah yang menuntut secara keras, maka alokasi dana bagi hasil (DBH) daerah tersebut diperbesar.
"Kalau ada menteri kenal baik dengan pengusaha, terus si pengusaha meminta agar proyek di kementerian itu diberikan kepadanya. Menteri lalu meminta kepada dirjen agar menganggarkan, katakanlah Rp 100 miliar untuk proyek tersebut. Kemudian dicarikan alasan agar proyek itu dijalankan. Sampai ke DPR, ternyata DPR juga tak tahu di balik proyek itu, dan meloloskannya. Pertanyaannya, apakah si menteri tak dapat apa-apa dari pengusaha?" kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Harry Azhar Azis di Jakarta, Selasa (29/11/2011) malam.
Menurut Harry, sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan anggaran, pemerintah juga bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab di balik terjadinya korupsi anggaran.
Pemerintah diminta segera mengantisipasi risiko membengkaknya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebesar 1,5 juta kiloliter dan menyiapkan sumber pembiayaannya. Apabila tidak ingin hal serupa terus berulang, opsi menaikkan harga BBM secara bertahap perlu dipertimbangkan. Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengungkapkan pemerintah harus memutuskan skema pembiayaan kelebihan kuota subsidi BBM dengan jelas agar beban fiskal yang ditimbulkan dapat segera dimitigasi.
“Bisa saja diajukan dalam APBNP 2012. Jadi, APBNP diajukan lebih cepat, mungkin Maret atau Februari, termasuk salah satunya perubahan terhadap alokasi kuota tahun depan,” ujarnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melihat lebih jauh dan memeriksa proyek di daerah sampai kepada rekening para bendahara. Pasalnya, PPATK menemukan banyak praktek penyimpangan pengelolaan rekening pemerintah pusat oleh bendahara di tingkat pemerintah daerah
"Kalau ada indikasi korupsi harus dinyatakan tegas oleh PPATK, dimana saja dan apa kerugian negara yang diakibatkannya. Kita minta lembaga yang secara langsung bertanggungjawab untuk turun tangan, kan ada Kejaksaaan atau KPK," kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (29/11/2011).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, menyebutkan laju pendanaan ke sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan dalam 9 tahun terakhir. Menurut data Bank Indonesia, pendanaan turun dari 7 persen ( 2002 ) menjadi 5,25 persen ( 2010 ). Sementara, laju pendanaan ke sektor keuangan tidak demikian.
"Laju pendanaan industri pengolahan (pun) searah (turun juga) dengan pertanian yaitu 23,91 persen di tahun 2002 menjadi 23,23 persen di 2010 , sementara (pendanaan) untuk sektor keuangan meningkat yaitu dari 9,18 persen di tahun 2002 menjadi 10,87 persen di 2010 ," sebut Harry dalam seminar 'Peluang Usaha Ekonomi Kerakyatan Solusi Menengah Menghadapi Dampak Krisis Global, di Jakarta, Selasa ( 29/11/2011 ).
