Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat kemungkinan akan mengundang panitia seleksi yang diketuai Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo soal 21 nama yang lolos seleksi menjadi calon Dewan Komisioner Otoritas Jass Keuangan.
Nama-nama yang lolos tersebut didominasi pejabat atau mantan pejabat di tiga instansi, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesi, dan Bank Mandiri.
“If all of them fit with the needed criteria, then we can conduct a fit and proper test for OJK commissioner posts, but if only a few of them or even all of them do not fulfill our requirements, then we might reject their candidacy and ask President Susilo Bambang Yudhoyono and the selection committee to propose other names,” House Commission XI on finance, national development planning, banking and non-bank financial institutions deputy chairman Harry Azhar Azis from the Golkar Party told The Jakarta Post by phone on Tuesday.
Penjelasan saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan dinilai mempertegas posisi DPR dalam perkara sengketa kewenangan antar Lembaga Negara antara Presiden, DPR dan BPK mengenai pembelian saham PT. Newmon Nusa Tenggara (NNT).
“Kita sudah sama-sama mendengar pendapat ahli dari BPK, ahli MK yang menyatakan dengan tegas DPR sudah pada posisi yang benar sesuai dengan kewenangannya, ini jelas melegakan kita,” kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis usai mengikuti sidang di Gedung MK, Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (4/4/12).
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Harry Azhar Azis (kiri) dan wakil ketua Komite II DPD RI, Intsiawati Ayus (kanan) berdebat dan saling mempertahankan pendapatnya mengenai usulan penolakan kenaikan BBM anggota DPD RI yang diabaikan dan tidak dianggap oleh DPR RI pada saat berlangsung Dialog Kenegaraan berthema "Dimensi Konstitusionalitas APBN-P", Rabu, 04/04/2012 di Gedung Parlemen RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat.
Menurut Harry Azhar Azis selama tugas dan wewenang DPD RI hanya sebatas mengusulkan dan tidak bisa ikut membahas sebuah RUU, DPD RI tidak bisa protes, karena hal itu tidak melanggar konstitusi dan kalau mau menggugat silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara Ayus menyatakan idealnya setiap usulan DPD RI, hendaknya dibahas dan dijadikan bahan pertimbangan oleh DPR RI.
JAKARTA (Suara Karya): Hubungan kerja DPD dan DPR dianggap bermalasah, terutama di bidang legislasi. Karena itu, Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Intsiawati Ayus, mempertanyakan mekanisme relasi antara DPD dengan DPR terkait pembahasan perundang-undangan. Sebab, meski telah ditetapkan dalam aturan pembahasan legislasi, namun hingga kini banyak undang-undang yang disahkan DPR tidak memberikan perimbangan yang sesuai untuk terakomodirnya usulan dari DPD.
"Ini menyangkut posisi di dalam mekanisme hubungan kerja antara DPR dengan DPD. Yang kita perjuangkan selama ini tidak hanya sebatas kewenangan, tetapi seberapa jauh usulan DPD terhadap suatu perundang-undangan dapat diakomodasikan," ujarnya dalam Dialog Kenegeraan bertema Dimensi Konstitusionalitas APBNP, di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (4/4).
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Harry Azhar Azis menyatakan, pihaknya cukup lentur dalam menawarkan solusi pembenahan RUU Pemilu. Jika saat ini bersikukuh dengan angka PT 5% dan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka, itu adalah sikap awal yang masih dapat dikompromikan.
“Saya harap partai lain jangan terburu-buru menganggap Golkar kaku.Kami fleksibel dan masih membuka segala bentuk kompromi.Misalnya PT 5% bisa saja kita turunkan jadi 4% atau di bawahnya. Ini hanya soal waktu.Keputusan akhir kan di paripurna,”jelasnya.
Harry menambahkan, perubahan sikap ini sama sekali bukan lantaran Golkar mengantisipasi langkah PDIP. Menurut dia, semua opsi ada pilihan politiknya. Sejauh ini Golkar masih memegang konsep ideal yakni PT 5%, pemilu proporsional dengan daftar calon tertutup, dan alokasi 3 hingga 6 kursi per daerah pemilihan (dapil). “Pada akhirnya semua bisa berubah tergantung titik temu dalam lobi-lobi lanjutan.Kalau buntu, nasib RUU Pemilu ya mau tak mau tergantung hasil voting di sidang paripurna DPR.Tapi Golkar sudah punya konsep untuk mengambil sikap di paripurna dan siap dengan voting,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis menegaskan bahwa suara Golkar adalah suara rakyat. Suara rakyat, menurut Harry, mayoritas menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik.
"Intinya adalah suara Golkar, suara rakyat. Suara rakyat mengatakan mayoritas (harga BBM) bersubsidi tidak naik," sebut Harry ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (29/3/2012).
Harry menerangkan, posisi Fraksi Partai Golkar memang telah menyetujui postur APBN di mana subsidi BBM sebesar Rp 137,38 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun. Ini merupakan opsi pertama dari dua opsi yang bergulir dalam pembahasan APBN-Perubahan 2012 di Badan Anggaran. Tetapi penyetujuan postur tersebut tidak lantas bisa diartikan bahwa Golkar menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi.
JAKARTA. Komisi XI DPR RI meminta pemerintah mengalokasikan dana untuk nasabah dan para pemilik obligasi subordinasi Bank Global International (Bank Global). Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis menyampaikan, nasabah dan pemegang obligasi telah memenangkan gugatan mereka di Mahkamah Agung (MA). Konsekuensinya, Kementerian Keuangan wajib bertanggungjawab mengganti dana tersebut.
Para pemilik obligasi itu antara lain PT Insight Investments, PT Insight Investment Management, Dana Pensiun Perumnas dan Dana Pensiun Krakatau Steel. Mereka menuntut Bank Global senilai lebih Rp 400 miliar, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menyampaikan informasi yang menyesatkan berkaitan dengan penawaran umum obligasi subordinasi pada 2003 silam.
Jakarta - Anggaran belanja pegawai yang dibayarkan kepada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2012 ternyata mencapai Rp 215 triliun. Jika dihemat sampai 10%, setidaknya bisa memperkuat anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Anggaran belanja pegawai di APBN 2012 sebesar Rp 215 triliun, tampaknya tidak ada perubahan pada RAPBN-P 2012, jadi kalau 10% dipotong, anggaran bisa dihemat," kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis ketika dihubungi, Selasa (27/3/2012).
Partai Golkar siap dalam kondisi apapun dalam paripurna Jumat (30/3/2012) besok untuk memutuskan mendukung atau menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Voting yang kemungkinan terjadi, tekait pengesahan APBN Perubahan 2012.
"Memang agak aneh akan dilakukan voting, tapi tidak apa-apa karena memang dalam demokrasi bila tidak tercapai musyawarah mufakat maka voting adalah jalan keluar terakhir dan itu sah-sah saja," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Harry Azhar Azis, di Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Komisi XI DPR RI akan melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon Dewan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekitar Mei 2012 mendatang.
"Kami dengar dari Presiden SBY, awal April akan kirim jadi 14 nama calon ke DPR," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (23/3/2012).
Saat ini Panitia Seleksi (Pansel) OJK telah menyerahkan 21 nama calon bos OJK kepada Presiden. Selanjutnya Presiden akan memilih 14 nama untuk diserahkan kepada DPR agar diseleksi.
"Namun tampaknya 21 nama itu kok orangnya hanya dari Kementerian Keuangan, BI dan Bank Mandiri saja?" kata Harry.
BATAM - Keterbatasan lahan untuk pendirian perusahaan baru dan regulasi investasi yang berbelit dianggap menjadi penghambat perkembangan investasi di Batam. Padahal, banyak perusahaan asing yang hendak berinvestasi di Batam.
Hal ini diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri John F Kennedy dalam acara Focus Group Discussion Komite Ekonomi Nasional di Hotel Harmoni One, Batam Centre, Rabu (21/3). Diskusi ini juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Batam Asroni Harahap, dan pengamat ekonomi Umar Juoro.
Jakarta - Pemerintah berencana memberikan program perlindungan sosial untuk rakyat sebagai kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan nama program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), pemerintah menyediakan dana Rp 25,6 triliun. Uang itu akan dibagikan kepada sebanyak 18,5 juta keluarga miskin, setara dengan 74 juta jiwa atau Rp 150.000/kepala. Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mempertanyakan masalah angka kemiskinan tersebut. Ia menyatakan menolak skema BLSM jika pemerintah bohong mengenai angka tersebut.
JAKARTA (Suara Karya): Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, usulan kenaikan biaya operasi produksi minyak dan gas yang harus dikembalikan oleh negara (cost recovery) dinilai tidak masuk akal. Usulan kenaikan sebesar 23 persen oleh Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) ini juga dianggap berlebihan serta mencerminkan kinerja BP Migas yang tidak optimal.
Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, alasan kenaikan cost recovery karena perubahan harga minyak Indonesia (Indonesia crude price/ICP) sangat tidak tepat.
"Justru yang berhubungan langsung dengan cost recovery adalah lifting (produksi riil minyak--Red). Jadi tidak berhubungan langsung dengan ICP. Usulan kenaikan ini jelas mengada-ada dan tidak masuk akal," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Minggu (18/3).
Suku bunga perbankan yang masih tinggi dinilai kurang mendukung daya saing dunia usaha. Saat ini rata-rata suku bunga kredit perbankan di Jawa Tengah masih di atas satu digit.
Beban UMKM semakin berat karena tingginya suku bunga kredit, ditambah lemahnya daya saing produk terhadap produk impor, danmenurunnya daya beli konsumen terhadap produk lokal akibat ACFTA.
Demikian garis besar pertemuan antara pengurus Kadin Jateng dan Komisi XI DPR RI Panja Suku Bunga saat berkunjung ke kantor Kadin Jateng di Gedung JDC Jl Imam Bonjol, hari ini.
JAKARTA. Penyusunan revisi Undang-Undang (UU) perbankan tengah berlangsung. Komisi XI DPR RI, penggagas UU menargetkan, proses pembahasan selesai pada tahun ini, sehingga UU baru bisa diberlakukan sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beroperasi penuh. Bank Indonesia (BI), selaku regulator perbankan, sudah memberikan beberapa masukan.
BI menilai, UU perbankan yang berlaku saat ini belum menjelaskan aturan mengenai tujuan perbankan. Yang ada hanya penjelasan fungsi bank. Beberapa aturan lama juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri.
JAKARTA: State deficit is predicted to swell by IDR144 trillion this year if the government does not raise the price of subsidized fuels.
The cancelation of subsidized fuel price hike will increase the deficit-to-GDP ratio by 1.8% to 3.3%, compared to 1.5% in the earlier assumption.
“Every 0.1% of the ratio is equivalent to IDR8 trillion. So, we can calculate the increase by 1.8%,” said Bambang Brodjonegoro, acting head of Fiscal Policy at Ministry of Finance.
Batam (ANTARA) - Pemerintah Pusat berencana membatasi belanja tidak langsung APBD setiap daerah hingga menyebabkan pegawai negeri sipil terancam dipecat.
"Dalam RUU Perimbangan Keuangan Daerah, pemerintah membatasi belanja tidak langsung hingga 50 persen saja," kata anggota Komisi XI Harry Azhar Azis, Kamis.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diajukan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah terhadap DPR dan BPK. Sengketa itu berkaitan dengan pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) Tahun 2010 sebesar 7 persen.
"Pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang telah didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan konstitusional Pemerintah yang dilaksanakan Menteri Keuangan," kata Menkeu Agus DW Martowardojo, saat sidang di MK, Jakarta, Rabu (14/3).
Lemahnya monitoring (pengawasan), memicu banyaknya terjadi tindak korupsi. Demikian dinyatakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Hadi Poernomo saat meresmikan Kantor BPK RI perwakilan Provinsi Kepri di Jalan Engku Putri, Batam Centre, Selasa (13/3). "Monitoring yang lemah, menyebabkan terjadinya korupsi. Kalau monitoringnya kuat, tentu tidak akan terjadi," ujarnya.
