Jika LPS tak mampu menjual saham dengan harga penuh, DPR akan mengambil keputusan politik.
Lembaga Penjamin Simpanan wajib menjual saham PT Bank Mutiara Tbk (sebelumnya bernama Bank Century) selambat-lambatnya tiga tahun setelah pemberian dana talangan dilakukan.
"November ini LPS harus melepas saham," kata Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Harry Azhar Aziz saat dihubungi VIVAnews.com, Selasa 21 Juni 2011.
Berdasarkan pasal 42 Undang-undang No 24 Tahun 2004 mengenai LPS dinyatakan, LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 tahun sejak penyerahan dengan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
DPR meminta kepada Menkeu untuk memahami permasalahan pembelian 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara. Sejak tahun 2006 dan 2007 Menkeu sudah menyatakan tidak berminat terhadap divestasi 31% saham Newmont.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis menegaskan setelah divestasi mencapai 24% saham Newmont tetapi tiba-tiba setelah 7% menyatakan akan membeli saham tersebut.
"Itu sudah ada surat resminya ke DPR pada 2006 dan 2007 tidak tertarik membeli 31% saham Newmont, bukan 24% saja," tegasnya kepada INILAH.COM, Senin (20/6).
Tidak adanya batasan tingkat kemiskinan yang jelas antara masyarakat miskin dengan masyarakat tidak miskin membuat sebagian kalangan mempertanyakan akan hal itu.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengungkapkan masih mempertanyakan soal patokan garis kemiskinan sebesar Rp7.000 per orang per hari atau Rp212.000 per orang per bulan yang telah ditetapkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Ketika dihubungi via telepon oleh Media Indonesia, Minggu (19/6), dirinya menjelaskan bahwa jumlah tersebut dinilai belum layak untuk ditetapkan sebagai batas kemiskinan.
JAKARTA-- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa hadir dalam rapat konsultasi DPR RI-Pemerintah.
Hal itu dikatakan oleh Harry terkait hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan Komisi VII dan XI DPR RI tentang pembelian sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 7 persen pada Jumat (17/6).
Anggota Komisi Keuangan, Harry Azhar Aziz, mengatakan, kepada Presiden akan ditanyakan tentang penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembelian divestasi 7 persen saham PT Newmont. “DPR menyatakan tidak setuju apabila APBN digunakan untuk membeli saham Newmont,” kata Harry kepada Tempo kemarin.
Menurut Harry, surat itu akan segera dikirim ke Istana. Adapun jadwal dan tempat pertemuan akan disesuaikan dengan kesempatan Presiden. Yang pasti, rapat konsultasi tersebut akan dihadiri pimpinan Dewan, anggota dan pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan, serta Komisi Energi DPR.
Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Aziz menilai, peningkatan pajak impor film memang akan membuat harga tiket tinggi.
“Namun saya tidak yakin, kenaikan harga tiket akan melunturkan minat masyarakat Indonesia untuk menonton film impor,” katanya.
Apalagi penonton bioskop umumnya adalah masyarakat kalangan menengah ke atas yang akan terus meningkat. “Jadi permintaan akan terus meningkat dan bisnis importir film akan baik-baik saja,” katanya.
Satu per satu ketua fraksi partai politik pendukung pemerintah memasuki kantor Sekretariat Gabungan di Jalan Diponegoro 43, Menteng, Jakarta Pusat, Senin pekan lalu. Malam itu, Sekretariat, yang dipimpin politikus Partai Demokrat, Syarif Hasan, menggelar rapat dadakan dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk membahas keputusan pemerintah membeli tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.
Empat partai mengirim ketua fraksi. Fraksi Partai Demokrat diwakili Jafar Hafsah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan oleh Hazrul Azwar, Fraksi Partai Amanat Nasional oleh Tjatur Sapto Edy, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa oleh Marwan Jakfar. Partai Keadilan Sejahtera mengutus sekretaris fraksi Abdul Hakim dan Partai Golkar mengirim anggota Komisi Keuangan, Ade Komaruddin. "Pertemuan ini mendadak karena biasanya jadwal rapat Sekretariat adalah Selasa dan Kamis," tutur sumber Tempo.
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai target pangsa pasar perbankan syariah 10% dari total aset perbankan, kurang realistis. Alasannya, perbankan syariah masih menghadapi banyak kendala sehingga sulit tumbuh cepat. Rintangan itu, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), produk, sistem teknologi informasi dan penerapan pajak ganda.
Muliaman D. Hadad, Deputi Gubernur BI, mengatakan perkembangan perbankan syariah sejauh ini sudah berada di jalan yang benar. Laju pertumbuhannya pun terbilang tinggi, meski industri ini memiliki banyak keterbatasan. "Target harus didukung SDM dan sistem. Sekarang SDM masih kurang. Jadi saya pikir pencapaian saat ini relatif baik," katanya.
Pimpinan Komisi XI DPR membubarkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan yang mengagendakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Hal itu karena informasi batas garis kemiskinan yang disampaikan pemerintah tidak sama. Garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik adalah setara 1,5 dollar AS atau Rp 12.000 sehari, padahal dalam usul Menkeu pada level Rp 7.000 per hari.
”Ini pembohongan (terhadap) publik, sebaiknya rapat dibubarkan saja,” ujar pemimpin rapat, Harry Azhar Azis, di Jakarta, Senin (13/6/2011).
JAKARTA - Target pangsa pasar (market shared) perbankan syariah yang dipatok Bank Indonesia (BI) harus segera dievaluasi. Menurut anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, hal ini penting agar pertumbuhan bank syariah meningkat signifikan ke depan.
“Target lima persen dari 2008 ini sudah lama,” katanya kepada Republika saat ditemui seusai Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) CEO Forum pekan lalu. Ia menilai, sudah selayaknya BI melakukan pembaruan pada target ini. Menurutnya, dengan target baru, bank syariah bakal lebih termotivasi untuk meningkatkan aset dan pasar. Dengan begitu, aset dapat meningkat dari yang sekarang cuma 3,4 persen.
Komisi Keuangan DPR menghentikan rapat kerja dengan pemerintah karena terjadi perbedaan pendapat mengenai penghitungan nilai standar kemiskinan. Pemerintah menggunakan standar pengeluaran sebesar Rp 12 ribu per kapita perhari. Sementara anggota Komisi Keuangan DPR berpendapat standar kemiskinan yakni Rp 7 ribu per kapita per hari. Berikut suasana rapat antara Pemerintah dengan Komisi Keuangan DPR sebelum dihentikan
Komisi Anggaran DPR RI mendesak agar target penurunan pengangguran dan kemiskinan dimasukkan dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Hal itu muncul dalam rapat kerja antara Komisi dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Wakil Ketua Bappenas, Senin, 13 Juni 2011.
Pemimpin rapat, Harry Azhar Azis, meminta pemerintah untuk menegaskan standar apa yang digunakan untuk menghitung kemiskinan dan pengangguran. "Kami menginginkan masalah kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan di tahun 2012," kata Harry.
Pembahasan Rancangan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) antara pemerintah dengan DPR komisi XI masih butuh waktu panjang.
Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis menyatakan belum ada titik temu antara pemerintah dan DPR soal Dewan Komisioner yang akan duduk di dalam OJK.
"Pihak pemerintah tetap ngotot bahwa OJK ini tidak berdiri mandiri atau tidak independen, sedangkan DPR meminta tetap independent," ujarnya saat dihubungi oleh INILAH.COM, Minggu (12/6).
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis. Menurut politikus Partai Golkar ini, konstruksi anggaran yang diajukan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, kurang mendukung percepatan pembangunan. Betapa tidak, sebutnya, struktur anggaran masih didominasi belanja pegawai.
"Jauh dari kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Padahal harusnya, adalah infrastruktur. Itu jika memang kita mau mendukung program MP3EI yang diluncurkan 27 Mei lalu," kritik Harry Azhar.
Jakarta–Dalam mendukung dan mempercepat pertumbuhan perbankan syariah, Komisi XI DPR RI mewacanakan pembentukan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang syariah.
“Kami pikir sudah saatnya ada Deputi Gubernur BI bidang syariah. Jabatan tersebut bisa menempati satu kursi Deputi Gubernur yang sudah lama kosong,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, dalam talkshow optimalisasi peran Pemerintah dan DPR dalam meningkatkan market share Lembaga keuangan syariah di Indonesia, di Jakarta, Rabu, 8 Juni 2011.
JAKARTA. Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR yang membidangi masalah perbankan dan keuangan menilai, perbankan syariah membutuhkan pejabat khusus di Bank Indonesia. Pejabat itu merupakan deputi gubernur BI yang mempunyai kewenangan pengambilan keputusan.
Memang, saat ini BI belum memiliki deputi gubernur khusus yang menangani masalah bank syariah. Perbankan syariah baru ditangani khusus oleh pejabat setingkat direktur.
"Bila ada deputi gubernur khusus di perbankan syaraiah, maka bakal semakin mendorong pertumbuhan industri ini," ujar Harry, Kamis (9/6).
JAKARTA: Komisi XI DPR mewacanakan pembentukan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang syariah guna mengakselerasi pertumbuhan perbankan syariah. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis dalam talkshow optimalisasi peran Pemerintah dan DPR dalam meningkatkan panga pasar lembaga keuangan syariah di Indonesia, tadi malam.
“Kami pikir sudah saatnya ada Deputi Gubernur BI bidang syariah. Jabatan tersebut bisa menempati satu kursi Deputi Gubernur yang sudah lama kosong,” ujarnya.
JAKARTA (Suara Karya): DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigasi atas proses pembelian sisa 7 persen saham dalam divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh pemerintah pusat cq Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Sebab, hingga saat ini belum ada persetujuan atas kontrak pembelian saham tersebut kepada pemerintah pusat. Apalagi dengan menggunakan dana dari pusat investasi pemerintah (PIP).
Ini dikemukakan anggota Komisi VII DPR (bidang energi) Satya W Yudha dan Azwir Dainy Tara serta Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis dan anggota Komisi XI DPR Jaini Rachman di Jakarta, kemarin, menyikapi perkembangan masalah pembelian sisa saham Newmont.
Hal itu dikatkaan Direktur Utama PT Daerah Maju Bersama (DMB), Andy Hadianto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/6). Menkeu hendaknya rela melepas saham 7 persesn itu untuk daerah. Apabila terus berlarut-larut dapat membuat masyarakat NTB terpecah dan ini saham Menkeu mengadu domba antar masyarakat daerah dan juga pusat.
“Serahkan pada daerah, sebab mereka yang paling tahu dan paling relevan dalam memanfaatkan keuntungan saham itu untuk membangun daerahnya. Daerah akan maksimal karena bisa menempatkan dua direksi dan tiga komisaris,” papar Andy.
INILAH.COM, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit investigasi atas pembelian sisa 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR Harry Azhar Azis, anggota Komisi XI DPR Jaini Rachman, dan anggota Komisi VII (Pertambangan dan Energi) Azwir Dainis Tara, hari ini (Selasa, 7/6/2011).
