Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mempertanyakan rencana penyatuan zona waktu yang dilontarkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Dia menilai rencana itu sekadar wacana saja.
"Saya curiga ini wacana untuk pengalihan isu dari kenaikan BBM," kata Harry saat dihubungi VIVAnews. Saat ini, imbuhnya, pemerintah tengah 'diserang' rakyat karena rencana menaikkan BBM, April mendatang. "Menurut saya lebih baik dipikir ulang soal timezone itu."
Senada dengan Achsanul, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis juga mempertanyakan alasan pemerintah. "Kalau pertimbangan rasional, kami oke. Tapi kalau mau mengorbankan kekayaan kita untuk mengikuti zona Singapura, apa itu masuk akal?" kata Harry. Dia mengatakan Wita itu hampir mirip dengan Singapura.
Tapi, imbuhnya, DPR tidak akan menanggapi secara serius jika pemerintah hanya berwacana saja. "Kecuali kalau pemerintah memang serius dengan ide itu," kata politisi asal Fraksi Golkar ini.
Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 70 persen diperuntukkan pembiayaan pembangunan di Pulau Jawa. Diharapkan perlu diatur agar lebih adil lagi.
"APBN 2012 sejumlah Rp1.439 triliun jika bisa dibagi merata, maka perekonomian tidak akan hanya terpusat di Jawa," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis pada Lokakarya Regional Sumatra Economic Outlook 2012 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (12/3).
Jakarta - Komisi XI DPR telah memilih 2 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru setelah melalui proses seleksi atau fit and proper test selama 8 hari.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, 2 Anggota BPK baru ini dipilih melalui proses voting pada Rabu (7/3/2012), ada 33 calon Anggota BPK yang diseleksi.
Sumber : www.publiknasional.com - Senin, 05 Maret 2012
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, besaran utang memang dibatasi hingga sebesar 3 persen dari PDB atau sekitar Rp 250 triliun. Hanya saja, kendati sudah memutuskan penerbitan SBN, Kemenkeu belum menentukan denominasi SBN yang akan diterbitkan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, saat dihubungi mengaku jika DPR belum bisa memutuskan untuk meluluskan niat pemerintah menambah utang. “Defisit ini soal lain lagi, kecuali jika defisit digunakan untuk subsidi. Untuk apa utang ditambah? Ini menjadi subjek pembahasan di DPR,” tuturnya.
Sumber : www.bisniskeuangan.kompas.com - Senin, 05 Maret 2012
Tony menyebutkan, sulit untuk membagi mana masyarakat yang berhak mendapatkan BLT. Pengalokasiannya pun sulit dilakukan. Dengan begitu BLT pun bisa salah sasaran. Masyarakat yang berhak tidak menerima, sementara yang tidak berhak justru menerima.
Selain itu, pemberian bantuan secara tunai ini juga bisa menimbulkan aji mumpung. Maksudnya, terang Tony, masyarakat yang menerima BLT lantas menggunakan itu untuk keperluan yang tidak seharusnya, seperti pembelian pulsa.
Jadi, sebagai solusi, lebih baik kompensasi tidak diberikan secara tunai. Masyarakat diberikan kompensasi dalam bentuk kupon sembako sehingga jelas peruntukannya. "Di Amerika Serikat juga begitu, masyarakat pengangguran diberikan kupon sembako," kata Tony.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis. Harry menyebutkan, Fraksi Partai Golkar masih mempertanyakan soal pemberian kompensasi secara tunai kepada masyarakat tidak mampu seiring dengan kenaikan harga BBM.
Sumber : www.ekbis.rakyatmerdekaonline.com - Senin, 05 Maret 2012
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan akan memanggil Menkeu dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany untuk mempertanyakan kejelasan kasus Dhana Widyatmika (DW) alias Gayus jilid II yang diduga melakukan penggelapan uang pajak.
“Kami akan bertanya kepada Menteri dan Dirjen, kenapa mereka terlambat tahu mengenai DW. Sebab, menurut Kejaksaan, mereka mengetahui kasus ini dari laporan masyarakat. Artinya masyarakat lebih aspiratif soal hal ini dibandingkan Ditjen pajak, komisi pengawas pajak bahkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK),” ucapnya saat dihubungi Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Sumber : www.finance.detik.com - Senin, 05 Maret 2012
Komisi XI DPR menyatakan bakal memanggil Dirjen Pajak Fuad Rahmany dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk menjelaskan terkait ramainya kasus mantan pegawai pajak Dhana Widyatmika terkait dugaan korupsi dan pencucian uang.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2012). "Kita akan panggil Dirjen Pajak terlebih dahulu sekitar tanggal 20 Maret. Kalau belum bisa menjelaskan dengan detil maka akan kita panggil Menkeu," tegas Harry.
Harry mengatakan, Komisi XI juga akan melakukan rapat internal dan berpikir untuk mengundang pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan (PPATK) untuk melihat laporan yang diberikan terkait kasus transaksi mencurigakan.
Sumber : http://www.infobanknews.com - Senin, 05 Maret 2012
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melihat perlu adanya ukuran atau pakem dalam menilai kinerja Dewan Gubernur Bank Indonesia. Hal tersebut akan diperlukan dalam penyesuaian perolehan kenaikan gaji, yang didasarkan terhadap kinerja per individu.
“Kami belum mempunyai ukuran kinerja individu dewan gubernur,” ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis, dalam rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 5 Maret 2012.
Menurutnya, diperlukan indikator kinerja utama dalam menilai kinerja per individu dewan gubernur. DPR sendiri tidak akan segera meminta indikator tersebut, namun akan memberikan waktu kepada Gubernur BI dalam penyusunannya.
Sumber : http://www.keuangan.kontan.co.id Senin, 05 Maret 2012
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis menuturkan, dalam mengamendemen UU, PPATK perlu mengajukan surat kepada DPR RI. Karena anggota dewan dapat mengatur pembentukan UU.
Harry mengusulkan, sebaiknya PPATK tidak hanya mengusulkan transaksi keuangan perbankan, namun juga pada transaksi keuangan di pasar modal dan asuransi. "PPATK juga perlu mengusulkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)," tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengungkapkan, pembatasan nilai transaksi tunai yang diusulkan PPATK, yaitu sejumlah Rp 100 juta.
Kenaikan gaji pegawai BI ini mulai diberikan sejak April 2012 setelah Peraturan Gubernur BI diteken. Kenaikan gaji di Januari 2012 hingga Maret 2012 yang belum diberikan akan dirapel pada April 2012 juga.
"Kenaikan gaji disetujui mulai Januari 2012. Nanti diberikan setelah peraturan Dewan Gubernur BI keluar," kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2012).
Menurut Harry, karena kenaikan gaji disetujui dari awal 2012 maka nantinya pegawai BI akan mendapatkan rapelan kenaikan gaji yang belum dibayarkan sejak Januari 2012.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengungkapkan pihaknya berupaya mensahkan UU APBNP 2012 pada 26 Maret 2012, melalui sejumlah tahap pembahasan. Dengan begitu, pemerintah tidak akan melanggar UU APBN 2012 yang mengamanatkan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 April 2012.
“Kemungkinan tanggal 26 Maret disahkan, tapi belum tahu detailnya di Banggar [badan anggaran] atau sudah fix di [sidang] paripurna, kami usahakan tanggal segitu,” ujar Harry kepada Bisnis, Minggu 4 Maret 2012.
Kasus pemilikan simpanan hingga miliaran rupiah oleh pegawai pajak terulang lagi. Setelah Gayus Tambunan, kini muncul Dhana Widyatmika yang memiliki simpanan hingga Rp 60 miliar rupiah.
Ini menyita perhatian publik sebab pegawai pajak yang gaji bulanannya tidak melebihi Rp 10 juta memiliki simpanan hingga miliaran rupiah.
Nah, bagaimana agar kejadian serupa tidak terulang lagi dikemudian hari? Wakil Ketua Komisi XI (Komisi Keuangan) DPR RI Harry Azhar Azis punya solusinya.
Heboh pegawai pajak punya simpanan hingga miliaran rupiah kembali terkuak. Setelah Gayus Tambunan, kini muncul Dhana Widyatmika. Salah seorang pegawai golongan IIIC yang diduga memiliki simpanan hingga Rp 60 miliar. Kini, Dhana sudah menginap di 'Hotel Prodeo' Kejaksaan Agung.
Sejumlah media heboh melansir, tak hanya Gayus dan Dhana, banyak pegawai pajak lainnya yang memiliki simpanan hingga miliaran rupiah. Kalau bekerja secara jujur, keduanya baru muungkin punya rejeki, simpanan hingga miliaran, jika sudah bekerja berpuluh-puluh tahun di Ditjen Pajak. Gaji pegawai golongan IIIC seperti Dhana sebulan hanya sekitar Rp 5.000.0000 (take home pay).
Jakarta - Soal pemberantasan kemiskinan, pemerintah terus mendapatkan kritikan. Kali ini, pemerintah dikritik lebih condong sejahterakan PNS ketimbang rakyat miskin.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis dalam seminar Bank Dunia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (1/3/2012).
"Anggaran kesejahteran dalam APBN itu RP 67 triliun, lalu Rp 161 triliun untuk infrastruktur. Ini nilainya lebih sedikit dari anggaran belanja pegawai Rp 215 triliun. Pemerintah menyejahterakan pegawai, bukan rakyat miskin. Ini tercermin dari anggaran," kata Harry.
Pemerintah dinilai lamban dalam mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012. Dampaknya, kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sangat sulit dilaksanakan April nanti.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, kemarin, mengatakan proses pembahasan revisi APBN diperkirakan memakan waktu satu bulan.
Semestinya APBN-P 2012 sudah diajukan ke DPR hari ini sehingga pimpinan DPR dapat mengagendakan rapat paripurna untuk mengusulkan pembahasan revisi pada awal Maret. Pengajuan revisi harus dilakukan secepatnya mengingat DPR akan memasuki masa reses 6 April-5 Mei.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak untuk mempertanyakan kasus DW alias Gayus jilid II, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penggelapan pajak.
"Kami akan bertanya kepada Menteri dan Dirjen, kenapa mereka terlambat tahu mengenai DW, sebab menurut Kejaksaan, mereka mengetahui kasus ini dari laporan masyarakat. Artinya masyarakat lebih aspiratif mengenai hal ini dibandingkan dengan institusi pajak, komisi pengawas pajak bahkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)," kata dia di Jakarta hari ini (2/3).
JAKARTA:Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah hanya mengajukan satu skema kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam draf perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menegaskan pemerintah tidak dapat mengajukan dua opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, klausul pengendalian subsidi BBM akan menjadi pembahasan langsung dalam pertemuan DPR dengan pemerintah.
JAKARTA - Mantan Anggota Komisi XI DPR Nursanita Nasution mengundurkan diri di hari terakhir fit and propert test calon anggota BPK pada hari ini. Tidak ada alasan yang jelas terkait pengundurannya tersebut.
"Tadinya ada 35, tetapi Tubagus Haryono mengundurkan diri, lalu Nursanita juga mengundurkan diri. Jadi saat ini tinggal 33 calon saja. Pengunduran dirinya tersebut tidak jelas kenapa," ujar Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis usai fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon anggota BPK, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
JAKARTA - Kompensasi untuk rakyat miskin jika harga BBM subsidi naik harus jelas dan terarah. Kompensasi ini harus fokus pada sektor pangan dan transportasi.
"Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu tidak fokus policy. Kalau pemerintah mau kasih kompensasi harus fokus, misalnya kalau kenaikan BBM berdampak pada daya beli ya, sektor pangan dan transportasi yang diberi kompensasi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz ketika berbincang dengan okezone, Rabu (29/2/2012).
