Sumber: http://economy.okezone.com 14 Januari 2011
Anggota komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai pemerintah harusnya melindungi masyarakat dari inflasi. Adapun dalam Undang-Undang Dasar (UUD) dikatakan jika negara perlu melindungi rakyat, termasuk melindungi dari inflasi yang tinggi.
"Kalau Anda baca UUD itu kan perlu melindungi rakyat, dan menurut perhitungan kami (komisi XI) itu sudah termasuk inflasi," ungkap Harry ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (14/1/2011).
Sumber: http://economy.okezone.com 14 Januari 2011
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis yang menjadi ketua panja ini mengatakan, pembentukan Panja Inflasi dan Suku Bunga dilatarbelakangi belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur tanggung jawab pemerintah apabila target inflasi tidak tercapai. Selama ini, pemerintah dinilai cenderung mencari kambing hitam untuk menjelaskan melesetnya target inflasi.
"Penjelasan pemerintah hanya remeh-remeh. Ini seperti faktor bencana dan iklim.Bahkan, sangat saya sayangkan, ada pejabat negara yang bilang dihapus saja cabai dari komponen inflasi," tuturnya di Jakarta kemarin.
Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, performance Garuda dalam beberapa tahun terakhir dinilai relatif bagus. “Oleh karena itu, dalam penentuan harga jangan hanya dilihat laporan keuangannya. Persepsi masyarakat terhadap Garuda juga bisa menambah harga. Itu harus dipertimbangkan, jangan sampai kasus Krakatau Steel terulang lagi,” kata Harry, saat dihubungi, Kamis (13/1).
Sebelumnya, Garuda berencana menjual sebanyak 36,47 persen atau 9,4 miliar lembar sahamnya melalu proses IPO. Sebanyak 28,93 persen saham yang akan dijual adalah saham pemerintah dan 7,54 persen adalah saham divestasi milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Rapat internal Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (12/01/2011), sore memutuskan agenda kerja masa sidang III DPR hingga 9 April 2011 nanti. Dalam kurun waktu tiga bulan itu, Komisi yang membidangi keuangan negara, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional ini akan memprioritaskan penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU) Akuntan Publik dan RUU Mata Uang.
"Juga dengan membentuk Panja Inflasi dan Suku Bunga, Panja Utang dan Piutang Negara serta Panja Transfer Dana ke Daerah," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis dalam pesan singkatnya ke Tribunnews.com, Kamis (13/01/2011).
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis menegaskan, lembaganya akan mempertanyakan dugaan manipulasi laporan keuangan PT AMS saat dilakukannya pertemuan dengan Dirjen Pajak.
“Masalah pengemplang pajak seperti ini jelas harus dihentikan, mengingat menyangkut pendapatan negara sehingga bisa merugikan negara. Kita tunggu saja nanti,” katanya, kemarin.
Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Harry Azhar Azis mengungkapkan kebijakan exit policy yang diberlakukan bank sentral terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi bank bermasalah dengan alasan krisis sudah berakhir dinilai tidak berlandaskan hukum.
"Padahal kita tidak punya definisi krisis, jadi lebih baik BI tidak menggunakan terminologi definisi krisis untuk mengembalikan pada posisi aturan CAR (Rasio Kecukupan Modal) diposisi 8% untuk mendapatkan FPJP," ujar Harry ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Senin (9/1/2011
Hal itu dikatakan anggota Pansus RUU OJK, Harry Azhar Azis kepada INILAH.COM, Senin (10/1). DPR sepertinya mau disalahkan bila pembahasan ini molor berkepanjangan. Pasalnya UU ini saja kemungkinan baru akan dibahas pada Maret mendatang.
“Pilihannya cuma dua, mengikuti DPR yang sesuai dengan UU BI atau melanggar peraturan yang telah disepakati,” tegas anggota FPG ini.
Belum selesai bergembira menyambut hangat tahun baru 2011, muncul kecemasan baru bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) akan kembali naik. Namun, pemerintah buru-buru menyatakan harga BBM tidak akan naik. Pernyataan itu memang wajar untuk mencegah spekulasi. Apabila harga BBM meloncat di atas kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), belum tentu at all cost pemerintah mampu menahan harga domestik tidak naik, paling tidak untuk BBM nonsubsidi. Asumsi harga BBM pada APBN 2011 adalah 80 dolar AS/barel. Kini, harga BBM dunia mendekati 100 dolar AS/barel. Artinya sudah 25% di atas perkiraan dalam APBN.
"Siapa bilang inflasi masih terkendali? Inflasi itu sekarang bukan saja 'memakan' daya beli mata uang terutama rakyat miskin dan bependapatan tetap tetapi sekaligus menurunkan nilai tukar mata uang kita," ujar Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (7/1/2011).
Harry mengungkapkan, jika pola inflasi seperti ini berlangsung terus maka nilai tukar dan daya beli mata uang akan terus menurun. Menurutnya jauh lebih penting BI memikirkan soal inflasi daripada mencoba mengangkat kembali isu redenominasi.
Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis meminta pemerintah sebaiknya tidak buru-buru mengatakan tidak akan menaikkan harga minyak dengan kondisi pergerakan harga minyak dunia yang cenderung menaik saat ini. Apabila memang gap harga minyak sudah dirasa cukup membebani APBN, sebaiknya pemerintah segera melakukan penyesuaian harga minyak.
“Kalau kecenderungannya seperti sekarang, kalau saya memperkirakan bisa sampai US 100 lebih sedikit, pemerintah bisa mengajukan revisi APBN,” katanya saat dihubungi, Rabu (5/1)
Hingga masa sidang I 2010-2011 berakhir pemerintah dan DPR masih belum mendapat titik temu dalam pembahasan RUU OJK. Pangkal masalahnya adalah soal ketentuan penempatan dan hak suara pejabat ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam Dewan Komisioner OJK. "Penempatan pejabat ex-officio justru bertentangan dengan pasal 34 ayat 1 UU 3/2004 tentang Bank Indonesia," ujar Harry Azhar Aziz, Anggota Pansus RUU OJK, Selasa (4/1).
Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Selasa (4/1/2011). "Hingga saat ini tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai reward and punishment terkait penggunaan dana dalam APBN oleh Kementerian dan Lembaga. Sehingga tidak ada efek jera dan benchmark keberhasilan dan kegagalan pemerintah," ujar Harry.
Ia mengungkapkan, banyaknya target yang tidak tercapai dalam APBN 2010 seperti rendahnya penyerapan anggaran oleh Kementerian/Lembaga sudah seharusnya mendapatkan ganjaran. Sanksi tersebut, lanjut Harry sudah seharusnya diberikan kepada K/L yang tidak mampu memenuhi target dan lebih utama ketika penyerapan anggarannya rendah.
Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id 04 Januari 2011
Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis mengatakan, bila pertumbuhan ekonomi naik 0,1 persen atau 5,9 persen, inflasi justru memburuk 1,66 persen dari target APBNP 2010.
"Pemerintah atau BI tidak boleh lepas tanggung jawab atas situasi makro ekonomi ini. Efek negatif terbesar tetap saja pada rakyat kecil miskin dan berpendapatan tetap, karena inflasi bahan makanan masih di atas 12 persen," ujar Harry Azhar Azis kepada Rakyat Merdeka Online, (Selasa,4/1).
Sumber: http://www.inilah.com & golkar.or.id 04 Januari 2011
Anggota Panja RUU OJK Harry Azhar Azis mengatakan, DPR siap melanjutkan lagi pembahasan RUU OJK di 2011. Pada pembahasan terakhir, DPR dan pemerintah belum menyepakati independensi OJK dan Dewan Komisioner. “Kita mulai masa sidang lagi 10 Januari dalam forum Pansus RUU OJK akan disusun jadwal pembahasan lagi," ucapnya.
Harry mengakui lembaga OJK sudah dua kali gagal terbentuk. Pertama, UU BI 1999 mengamanatkan OJK harus terbentuk pada 2002. Kedua dalam UU BI Tahun 2004, OJK harus terbentuk akhir 2010. Namun batas waktu tersebut selalu terlewati dan OJK belum terbentuk juga. "Untuk DPR semangatnya sama antara 2002 dan 2010. “Tetapi tahun ini pemerintah baru mengajukan RUU OJK pada Juni 2010 lalu," jelasnya.
Hal itu dikatakan anggota Panja RUU OJK, Harry Azhar Azis kepada INILAH.COM, di Jakarta Senin (3/1).
"Kita mulai masa sidang lagi tanggal 10 Januari, dalam forum Pansus RUU OJK akan disusun jadwal pembahasan lagi," katanya.
Harry mengakui lembaga OJK sudah dua kali gagal terbentuk. Pertama dengan amanat UU BI tahun 1999, OJK harus terbentuk pada tahun 2002. Kedua dalam UU BI Tahun 2003, OJK harus terbentuk akhir tahun 2010. Namun batas waktu tersebut selalu terlewati namun OJK belum terbentuk juga. "Untuk DPR semangatnya saham antara tahun 2002 dan 2010. Tetapi tahun ini pemerintah baru mengajukan RUU OJK pada Juni 2010 lalu," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis menyarankan pemerintah memotong sejumlah anggaran yang tidak perlu di Kementerian. Misalnya anggaran sosialisasi menteri, anggaran kunjungan menteri ke luar negeri dan sebagainya.
Pemotongan ini terkait soal kenaikan harga minyak dunia. Meski harga minyak selangit, harga bahan bakar minyak tak harus naik. "Jika kenaikan harga minyak dunia saat musim dingin mencapai 25-30 persen pun, hanya menyebabkan kenaikan harga tahunan hingga 10 persen," kata Wakil Ketua Komisi XI. DPR Harry Azhar Azis, ketika dihubungi, Selasa (28/12).
Anggota Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Harry Azhar Aziz, mengatakan kenaikan harga minyak tak harus diikuti kenaikan harga bahan bakar. "Kenaikan harga minyak dunia saat musim dingin sebesar 25-30 persen hanya mengakibatkan kenaikan harga tahunan sekitar 10 persen," katanya.
Masih ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga minyak mentah. Antara lain, melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar bersubsidi mulai tahun depan. Cara lainnya, melakukan pemotongan anggaran pemerintah.
"Anggaran yang bisa dipotong adalah anggaran yang paling tidak diprioritaskan." Misalnya, anggaran sosialisasi menteri atau anggaran kunjungan menteri ke luar negeri.
Harga minyak dunia yang melambung mendekati US$ 100 per barel membuat Dewan Perwakilan Rakyat khawatir. Pemerintah harus sukses menjalankan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jika tak ingin ada pembengkakan anggaran di tahun depan.
"Perhatian kami adalah bagaimana pemerintah menjaga anggaran subsidi tak bertambah," ujar Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Aziz di Jakarta, Senin (27/12).
Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak meski harga minyak mentah dunia melonjak mendekati US$ 100 per barel. "Jangan tanya apakah kita akan menaikkan harga bahan bakar. Tidak ada," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam jumpa pers seusai rapat kabinet terbatas di kantor Presiden kemarin.
Harga minyak mentah pada Jumat pekan lalu telah menembus rekor tertinggi dalam dua tahun terakhir, yakni US$ 94,7 per barel. Kenaikan harga minyak dipicu membaiknya perekonomian dunia pascakrisis. Di bursa minyak London, minyak jenis Brent diperdagangkan pada level US$ 93,4 per barel. Sedangkan di bursa New York, harga minyak mencapai angka tertinggi selama 26 bulan terakhir, yakni US$ 91,6.
Komisi XI DPR akan membentuk panitia khusus untuk mengawasi potensi dugaan kerugian negara dari penerimaan pajak sebesar Rp 1,7 triliun. Rencana ini akan dilakukan saat Komisi XI DPR menggelar rapat pleno internal pada Januari mendatang. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, panitia khusus ini akan melihat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penerimaan pajak enam perusahaan.
"Nanti kalau ada salah satu dari itu terbukti, kami serahkan ke aparat penegak hukum untuk memprosesnya," kata Harry, Selasa (28/12).
