JAKARTA - Pemerintah dinilai lebih baik menetapkan besaran subsidi BBM secara tetap sebesar Rp2.000 per liter ketimbang menaikan harga menjadi Rp6.000 per liter.
"Waktu saya jadi ketua badan anggaran dulu, saya usulkan begitu juga. Subsidi tetap saja 30 persen dari harga keekonomian, tetapi waktu itu pemerintah tidak setuju," ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz ketika dihubungi okezone, Rabu (29/2/2012).
Harry menilai, dengan memberikan subsidi tetap, harga BBM di pasar akan berfluktuasi setiap waktu sehingga masyarakat akan terbiasa.
"Kalau Indonesian Crude Price (ICP) naik, BBM naik, kalau turun (ICP) BBM turun. Itu lebih baik karena permanen. Kemiskinan dan inflasi lebih terjaga, karena sudah biasa (naik dan turun)," lanjut dia.
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menegaskan, pemerintah tidak boleh ragu menentukan harga baru bahan bakar minyak bersubsidi. Harry mengatakan, perubahan harga baru BBM harus diajukan paling lambat awal Maret 2012.
Harry mengatakan pemerintah harus tegas dalam menentukan nasib rakyat, karena hingga kini belum ada rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Komisi Keuangan DPR memberi batas waktu hingga akhir bulan ini kepada pemerintah untuk menyampaikan rancangan APBN Perubahan 2012 ke DPR. Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis mengatakan, pembahasan perlu segera dilakukan karena kebijakan pembatasan BBM subsidi harus diterapkan pada April mendatang.
Sedangkan proses pembahasan APBN Perubahan memerlukan waktu paling cepat satu bulan. Satu-satunya cara untuk bisa menaikkan BBM subsidi adalah dengan mengubah UU APBN 2012.
Jakarta - Persoalan PNS punya usaha sampingan jadi wilayah 'abu-abu' sampai saat ini. Jika PNS ingin mempunyai usaha sampingan, biar aman ini tipsnya.
Sumber: detik.com
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan, PNS boleh mempunyai usaha sampingan tapi harus menggunakan nama orang lain.
"Mungkin tidak menggunakan nama dia, tapi nama orang lain. Karena menurut saya PNS itu tidak boleh punya usaha, ada aturannya. Saya lupa," kata Harry saat ditanya soal apakah PNS boleh mempunyai usaha. Hal tersebut dikatakan Harry di Gedung MNC Tower, Jakarta, Senin (27/2/2012).
JAKARTA : Mantan Kepala Badan Pengatur Hilir dan Gas Bumi Tubagus Haryono mengundurkan diri dari bursa calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan, karena merasa melanggar Undang-undang BPK No 15 Tahun 2006.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menuturkan Tubagus Haryono telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Komisi XI hari ini. Pasalnya, Haryono merasa tidak memenuhi syarat administratif sebagai calon anggota BPK.
Menurut pasal 13 butir j UU BPK No 15 Tahun 2006, disebutkan calon anggota BPK harus paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.
Konflik kepentingan dalam pemilihan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan marak dan melibatkan politikus, pemerintah, pengusaha, pelaku bisnis, dan investor, termasuk kemungkinan adanya intervensi asing.
"Seleksi anggota Dewan Komisioner OJK (DK-OJK) yang melibatkan Istana dan DPR, akan menjadi ajang pertaruhan berbagai kepentingan ekonomi-politik strategik di Indonesia," ungkap Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, dalam Seminar Nasional bertajuk "Mencari Pimpinan OJK dalam Pusaran Ekonomi-Politik: Antara Tantangan dan Harapan" , di Jakarta, Selasa (28/2/2012) malam.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dipimpin orang-orang yang memiliki integritas, kemampuan, dan pengalaman di atas rata-rata penduduk Indonesia, bahkan manusia setengah dewa.
Itu perlu karena OJK akan mengawasi sektor keuangan, yang kini mengelola dana masyarakat sekitar Rp 7.000 triliun.
"Bank saja kini mengelola uang masyarakat sekitar Rp 3.000 triliun, lalu pasar modal dengan jumlah hampir sama, lalu di industri asuransi sekitar Rp 400 triliun, dana pensiun Rp 250 triliun, dan reksadana Rp 300 triliun. Oleh karena itu, sekarang kita sedang mencari manusia setengah dewa untuk memimpin OJK," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, di Jakarta, Selasa (28/2/2012).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja pegawai Direktorat Pajak.
Hal ini dimintakan Harry karena kembali terungkapnya dugaan tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum Direktorat Pajak DA dan suaminya DW yang baru pindah dari Ditjen Pajak ke Dispenda DKI per Januari lalu.
Harry menegaskan perlu dilakukan audit perpajakan, khususnya audit terhadap para petugas pajak, yang selama ini tidak pernah atau sulit dilakukan oleh BPK.
Terkait dengan rencana pemberian BLT itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berharap pemerintah benar-benar menyiapkannya dengan matang. "Harus jelas perhitungannya, berapa orang hampir miskin yang jatuh ke miskin, berapa orang miskin jatuh ke sangat miskin, dan berapa orang sangat miskin yang akan mati," ujarnya.
Selain itu, pemberian BLT harus tepat sasaran atau memiliki tujuan yang jelas. "Dulu BLT kan dipakai buat beli genteng, buat beli baju. Uang cash itu bisa dipakai untuk apa saja," ujar Harry.
HARRY AZHAR AZIS, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai kembali terungkapnya dugaan tindak pidana penggelapan pajak membuktikan renumerasi belum mampu memperbaiki mentral moral dan produktifitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Padahal, tegasnya, program renumerasi pertama kali dilakukan di Indonesia tahun 2007 adalah di Direktorat Jenderal Pajak.
"Saya kira ini menunjukkan renumerasi di sektor keuangan belum mampu memperbaiki moral dan produktifitas PNS di lingkungan pajak," kata Harry.
Jakarta - Seorang pegawai Direktorat (Ditjen) Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diduga melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Reformasi birokrasi pajak dinilai gagal total.
Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis ketika dihubungi detikFinance di Jakarta, Jumat (24/2/2012).
Komisi XI DPR telah menerima 35 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari DPD. Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap ke-35 calon akan dilakukan pada 22-29 Februari, yang kemudian diumumkan pada 7 Maret 2012.
Komisi XI berjanji akan berhati-hati dalam memilih calon anggota BPK. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, pihaknya telah menerima nama-nama calon anggota BPK.
Dari semua calon yang direkomendasikan, ada dua nama yang dicoret oleh komisi dengan alasan tidak memenuhi syarat administratif dan faktor usia yang masih muda, yakni di bawah 35 tahun.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi XI Fraksi Golkar Harry Azhar Azis mengatakan kebijakan kenaikan BBM bersubsidi yang diambil SBY merupakan langkah maju.
"Ya, saya kira itu langkah maju yang diambil oleh SBY, dulu pengumuman kenaikan harga selalu dilakukan oleh Pak JK, sekarang tidak ada di kabinet yang mau mengambil dan mengumumkan itu sehingga SBY terpaksa mengumumkan sendiri, saya kira ini satu kemajuan," tuturnya.
Hal ini menurut Harry berarti menunjukkan tidak ada yang berani atau mau mengambil resiko mengumumkan kenaikan BBM.
The Attorney General’s Office (AGO) has named a former official at the taxation directorate general a suspect for alleged corruption believed to have inflicted losses on the state larger than those made by notorious tax official Gayus Tambunan.
AGO investigation director Arnold Angkauw said on Friday that the tax official, identified only by the initials DW, had been investigated after receiving information from the public about his family’s wealth.
Arnold said that the AGO then coordinated with the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to follow up on the report and found out that DW had numerous assets and accounts.
JAKARTA. Pemerintah telah menyelesaikan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dalam waktu dekat, Presiden SBY akan mengirimkan draf tersebut ke DPR agar bisa dibahas legislatif. Pemerintah berharap pembahasan RUU JPSK bisa kelar tahun ini.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) telah menyelesaikan harmonisasi RUU JPSK, dan sudah siap diteken oleh Menteri Koordinator Perekonomian. "Draf RUU JPSK sudah siap dikirimkan ke Presiden, selanjutnya akan dibawa ke DPR," ujar Agus Martowardojo, Selasa (21/2).
JAKARTA- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium sebesar Rp1.500 per liter dinilai sebagai solusi yang tepat untuk menjaga agar APBN tetap sehat.
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengungkapkan besaran kenaikan harga premium sebesar Rp1.500 merupakan langkah yang tepat karena sudah mempertimbangkan banyak faktor seperti harga minyak mentah dunia dan kemampuan daya beli masyarakat.” Kenaikan ideal adalah Rp1.500, jadi ada kenaikan harga sekitar 30% karena harga minyak dunia rata-rata mencapai USD110–115 per barel.Itu pun tanpa memperhitungkan apayangterjadidiSelatHormuz (Iran),” tutur Harry saat dihubungi SINDO,kemarin.
Pemerintah menyatakan pengajuan pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak pemerintah. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pengajuan permasalahan ini sebagai langkah mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat perlu tidaknya izin pembelian saham Newmont ke Dewan Perwakilan Rakyat.
"Karena untuk menjalankan kegiatan itu perlu ada kepastian," kata Agus saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu 22 Februari 2012.
35 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR memunculkan banyak kekhawatiran. Selain ada yang ketuaan, ada juga yang berlatar belakang politisi.
Dari segi usia, dari 35 calon itu ada calon yang umurnya sudah 64 tahun. Padahal, dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2006 Tentang BPK pasal 18 huruf C menyebutkan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan keputusan Presiden atas usul BPK karena telah berusia 67 tahun.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara (SKLN) tentang gugatan pemerintah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sidang ini akan membahas divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara. Sidang digelar hari ini, Selasa 21 Februari 2012, pukul 14.00 WIB.
Juru bicara dan salah seorang hakim MK, Akil Mochtar, mengatakan materi gugatannya adalah pemerintah tidak ingin jual beli saham itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Dari pihak pemerintah kemungkinan diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo.
DPR berharap panitia seleksi (Pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertahankan minimal tiga orang calon dari Bank Indonesia. Hal ini agar salah satunya bisa ditempatkan sebagai direktur eksekutif perbankan OJK.
Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan, di dalam OJK akan ada tiga bidang utama yaitu perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank, yang masing-masing bidang akan dipimpin oleh direktur eksekutif. Dan untuk mempermudah jalannya OJK, ia menilai posisi direktur eksekutif pengawas perbankan harus berasal dari kalangan BI.
"Ini agar fleksibel dan siap, karena OJK kan lembaga baru," tuturnya kepada INILAH.COM di Jakarta.
