Inilah "kontrak politik" yang memuat sembilan butir itu: Setelah mengikuti proses fit and proper test, Komisi XI DPR RI secara musyawarah mufakat menyetujui saudara Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia 2010-2015, yang berkomitmen memenuhi hal-hal sebagai berikut:
JAKARTA (Suara Karya): Darmin Nasution, calon tunggal yang diajukan pemerintah untuk mengisi posisi Gubernur Bank Indonesia (BI), Kamis malam akhirnya terpilih secara aklamasi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) selama dua hari berturut-turut di Komisi XI DPR sejak Rabu lalu.
Namun penerimaan itu dengan sejumlah catatan fraksi-fraksi yang mengikat Darmin. Antara lain, Darmin harus mundur apabila menjadi tersangka atau terdakwa kasus Bank Century atau kasus hukum lain yang kini masih bergulir seperti kasus-kasus perpajakan. Catatan lain, Darmin harus bersedia segera menurunkan suku bunga kredit agar sektor riil tidak mandek.
Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis berpendapat bahwa UU tentang APBN 2011 perlu mencantumkan sanksi dan penghargaan (reward and punishment) guna mendorong penyerapan anggaran yang lebih efektif.
"Sekarang pelaksanaannya hanya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, mestinya mekanisme reward and punishment tertuang dalam UU dan diharapkan sudah disepakati masuk dalam UU paling lambat pada 2011.
Jakarta, Kompas.com - Wakil Ketua Komisi XI asal Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis mengatakan, fraksinya masih menunggu seluruh jawaban calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, sebelum menentukan sikap menyetujui atau menolak calon tunggal usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
"Belum ada keputusan konkrit bagaimana. Kami hanya diperintahkan untuk mengamati jawaban-jawaban Beliau," kata Harry, di Gedung DPR, Jakarta.
Dijadwalkan, uji kelayakan dan kepatutan akan dimulai pukul 10.00. Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengatakan, hal-hal yang akan dikonfirmasi terhadap Darmin seperti layaknya uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pejabat lembaga negara. "Saya kira hal-hal yang akan ditanyakan standar normal saja, mengenai visi-misi, kepemimpinan, dan track record-nya," kata Harry kepada Kompas.com, pagi ini.
Darmin akan dibedah mengenai apa yang akan dilakukannya ketika memimpin BI, pandangan dan kebijakan ekonomi serta pola kepemimpinan apa yang akan diterapkannya.
Mengapa Harry Azhar Azis dipindah ke Komisi XI dari posisi sebelumnya di Badan Anggaran sebagai ketua?
Ini hanya rotasi biasa saja, kami berpikir bahwa Harry lebih mengetahui mengenai soal-soal makro ekonomi, maka dia akan lebih pas di Komisi XI. Sedang Mekeng mengerti soal-soal ekonomi mikro dan dia praktisi juga, maka lebih tepat di Banggar. Jadi ini soal penyesuaian saja. kami mencari siapa yang lebih pas saja di Badan Anggaran.
Bagaimana Partai Golkar menilai kinerja Harry selama ini?
Oke banget. Kami sama sekali nggak ada konflik internal, nggak ada udang dibalik bakwanlah. Lagipula, soal dana aspirasi itu kan bukan kekeliruan Pak Harry juga, ini politik perlu langkah-langkah dan conditioning.
"Pak Harry akan menduduki posisi yang lebih penting di Komisi XI. Tugasnya jauh lebih berat dan memiliki prestise," ungkap anggota banggar yang juga dari Fraksi Partai Golkar Bambang Susatyo, di gedung DPR, Senin (19/7) sore.
Menurut Bambang, di Komisi XI diharapkan Harry akan bisa banyak membantu tugas komisi yang akan berat di hari-hari mendatang. Salah satu diantaranya adalah untuk menyeleksi calon Gubernur Bank Indonesia yang salah satu kandidatnya Darmin Nasution.
Tribun Manado - Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Dr Harry Azhar Azis, mengatakan, perbankan harus berani mengubah kebijakan arah kredit ke industri dan pertanian, karena kedua sektor tersebut cepat menyerap tenaga kerja.
"Terdorongnya sektor industri dan pertanian akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu, maka perbankan harus lebih berani mengubah kebijakan kreditnya," kata Harry Azhar, pada seminar dan panel diskusi "Pentingnya Kredit UMKM dan Revitalisasi Pertanian Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Nasional," di Manado, Jumat (16/7/2010).
"Rata-rata margin didapat bank masih di kisaran 10 persen karena menetapkan suku bunga pinjaman hingga 16 persen, padahal di negara maju marginnya hanya 2-3 persen dari suku bunga penjaminan," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI, DR Harry Azhar Azis, dalam seminar ekonomi di Manado, Jumat (16/7/2010) .
Menurut Harry, DPR mendapat laporan sejumlah industri menghitung TDL baru ternyata membuat biaya produksi mereka melonjak sampai 80 persen. Bila yang disampaikan industri itu terjadi, Harry mengkhawatirkan target inflasi 2010 akan terganggu.Dalam APBN-P 2010, pemerintah dan DPR sepakat inflasi ada di posisi 5,3 persen. Sementara kenaikan TDL 15 persen akan menaikkan inflasi 0,36 persen. "Kalau ternyata kenaikan TDL di lapangan lebih dari 15 persen, ini yang kita khawatirkan. Karena, akan memengaruhi inflasi dan dana cadangan risiko fiskal yang sebesar Rp 3 triliun pula," kata Harry, Kamis (15/7).
Jakarta -- Dewan Perwakilan Rakyat mendukung langkah Direktorat Jenderal Pajak melakukan paksa badan (gijzeling) untuk menagih tunggakan wajib pajak yang tak kooperatif. "Gijzeling bisa dilakukan," kata Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis melalui sambungan telepon kemarin. Menurut Harry, tindakan hukum semacam itu bisa dilakukan asalkan sesuai dengan aturan perundang-undangan. "Dan tidak melampaui kewenangan Ditjen Pajak," katanya.
Direktorat Pajak baru-baru ini mengumumkan, hingga Juni lalu ada tunggakan pajak sebesar Rp 59,6 triliun. Jumlah itu merupakan akumulasi dari tunggakan pajak yang belum kedaluwarsa selama 10 tahun terakhir.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, pembengkakan subsidi tersebut jelas tidak bisa sepenuhnya ditutupi dengan cadangan risiko fiskal yang telah dialokasikan dalam APBN-P 2010. Sebab, cadangan risiko fiskal dialokasikan hanya Rp1,5 triliun. Pemerintah bisa mengajukan RAPBN-P kedua untuk mengantisipasi masalah tersebut.
"Dengan pola APBN-P 2010 tidak ada lagi dana tersedia untuk menambah kekurangan tersebut. Pemerintah harus mengajukan lagi APBN-P ke-2 jika memang diperlukan. Sikap Banggar tentu akan ditentukan oleh rapat Banggar bila ada usulan itu dari pemerintah," ujar Harry dalam pesan pendeknya kepada kabarbisnis.com, Selasa (13/7/2010).
“Tidak bisa digunakan indeksasi. Selama ini BI menikmati keuntungan dari pembayaran APBN dengan diterapkannya metode itu, itu yang membuat saya marah,” tandasnya. Harry juga menilai defi sit tidak bisa menjadi alasan karena yang menyusun defisit itu BI sendiri. Gilanya lagi, demikian Harry, DPR tidak pernah bisa mengontrol penetapan anggaran bank sentral. Menurut data, BI sejak 1999 hampir selalu membukukan defisit (sebelum pos luar biasa) kecuali pada 2000, 2004, 2005, dan 2008. Bank sentral untuk anggaran tahun ini juga sudah mengajukan defisit sebesar 12,3 triliun rupiah, naik dari anggaran 2009 yang defi sit 11,9 triliun rupiah.
Badan anggaran DPR meminta PT PLN (Persero) segera membuka hitung-hitungan rinci kenaikan tarif dasar listrik (TDL) kepada DPR, pengusaha dan masyarakat. Jika rata-rata TDL di atas 10%, maka pemerintah dinilai telah melanggar UU APBN-P 2010.
"Saya kira kategori tarif listrik per golongan harus dibuka oleh PLN agar semuanya clear. Yang disepakati kan rata-rata kenaikannya 10%, kalau di atas itu maka pemerintah langgar UU," ujar Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Azis, Jumat (9/7/2010).
"Memang harus melalui DPR dulu. Kalau pemerintah menambah atau mengubah besaran subsidi tanpa persetujuan DPR, maka mereka melanggar Undang Undang," jelas Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis kepada Media Indonesia, Kamis (8/7).
Menurut dia, meskipun ada ruang untuk asumsi harga minyak, yaitu US$80 per barel pada APBNP 2010 padahal saat ini harga minyak berada pada kisaran US$70-US$75 per barel, namun pemerintah harus meminta persetujuan dari DPR jika ingin menggunakannya sebagai tambahan subsidi BBM akibat lonjakan konsumsi. "Itu harusnya berada dalam SILPA," kata dia.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Harry Azhar Azis menyambut gembira keputusan pemerintah untuk merealisasikan alokasi kurang bayar DBH migas tahun 2008 ini. "Perjuangan Banggar DPR RI agar (alokasi) kurang bayar (DBH) SDA migas TA (tahun anggaran-red) 2008 menjadi kenyataan," kata Harry Azhar Azis melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkannya ke telepon selular Sijori Mandiri, Selasa (6/7).
Menurut anggota DPR dari Provinsi Kepri ini, pembayaran alokasi kurang bayar DBH migas tahun 2010 telah dianggarkan dalam APBN-P 2010. Nilainya sebesar Rp6 triliun. Selain itu, kata politisi Partai Golkar itu, pemerintah dan Banggar DPR juga telah menyepakati sisa pembayaran alokasi kurang bayar DBH migas kepada daerah penghasil sebesar Rp2 triliun harus diselesaikan dengan mengalokasikannya pada APBN 2011.
JAKARTA - Kebijakan pembangunan dinilai belum menyentuh masyarakat perdesaan. Hal itu terlihat dari angka kemiskinan perkotaan yang turun lebih besar dibandingkan di perdesaan. Hal tersebut dinilai merupakan dampak dari pola pembangunan yang diterapkan selama ini.Demikian ditegaskan Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis di Jakarta, Selasa (6/7).
"Strategi pembangunan memang tidak memihak kepada desa, tetapi lebih pada wilayah kota atau pro-urban," kata dia.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mempertimbangkan usulan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan kandidat baru Gubernur Bank Indonesia selain Darmin Nasution.
Posisi Darmin Nasution yang diduga terlibat skandal bank Century bakal menjadi batu sandungan saat uji kepatutan dan kelayakan dilakoninya di Komisi XI DPR RI.
Bentuk RUU Perekonomian nasional itu bisa macam-macam, sekarang masih diwacanakan,” kata Kepala Badan Anggaran Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz di Jakarta, kemarin. Dalam RUU Perekonomian Nasional tersebut nantinya bisa saja indikator makroekonomi Indonesia ditambahkan dengan memasukkan indikator kemiskinan per tahun atau indikator-indikator lain seperti angka pengangguran yang bertujuan untuk mempertegas perkembangan ekonomi nasional.
"Tekanannya apakah Rp 1 Miliar/desa ataukah berdasarkan jumlah penduduk yang berada dalam satu daerah dan mengggunakan APBD Propinsi atau Kabupaten," kata Ketua Badan Anggaran DPR, Dr Harry Azhar Azis dalam diskusi "Dana aspirasi untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah" di DPD/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 2 Juli 2010.
Namun demikian, kata anggota Komisi XI DPR F-Partai Golkar ini, pihaknya merespon positif usulan DPD soal P4D mengenai dana aspirasi bagi tiap anggota dewan untuk diberikan kepada konstituennya. "Saya sambut positif ide dan gagasan ini. Namun usul ini tetap harus dipelajari. Saya pribadi terkejut dengan usulan ini, karena mempunyai aspirasi yang sama," paparnya.
