Kepala Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Aziz meminta pemerintah tak selalu memakai alasan krisis ekonomi global sebagai pembelaan atas melesetnya beberapa target pendapatan negara termasuk penerimaan pajak. “Kita harus mendapat penjelasan faktor-faktor apa saja yang di luar kendali yang menyebabkan itu,” kata Harry di Jakarta, Kamis (12/11).
Ir. Sudirman Almoen (Ketua Badan Kehormatan Gapensi Provinsi Kepri dan Fungsionaris DPP Partai Golkar)
Provinsi Kepri dengan 2.508 pulau serta posisinya yang amat strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa negara lain, seperti Singapura, Semenanjung Malaysia, Vietnam, dan Kamboja tentunya menjadi salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Provinsi Kepri jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ditambah pula dengan adanya penerapan FTZ (Free Trade Zone) di BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan CBT (Cross-Border) atau sentra perdagangan lintas batas di beberapa titik di Provinsi Kepri misalnya di Belakangpadang, Bulang Lintang, Tanjunguban, Senayang, dll), yang tentunya akan sangat mendukung pergerakan investasi di Provinsi Kepri.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Harry Azhar Azis ketika dihubungi, Rabu (2/12/2009). "(Pengelolaan utang) Tidak transparan karena utang yang dimunculkan dalam usulan APBN adalah nominal utang. Tidak pernah ada kejelasan term and conditions -nya," tegasnya.
Asumsi harga minyak Indonesia yang dipatok pemerintah dalam APBN Perubahan 2009 US$ 61 per barel. Dengan harga ICP sebesar itu, pemerintah telah menyiapkan subsidi BBM di 2009 sebesar Rp 54,3 triliun.
"Penggunaan kata 'mendesak' itu langsung jadi perdebatan," kata Ketua Panggar DPR-RI, Harry Azhar Azis. Sebagian besar anggota Panggar yang hadir tak sepakat dengan pilihan kata "mendesak" itu untuk seluruh mata anggaran yang diajukan pemerintah lantaran terkesan dipaksakan. "Karena tidak semua anggaran yang disetujui itu mendesak untuk digelontorkan," tutur politikus dari Partai Golkar itu.
Dubai World Kamis lalu telah meminta para kreditur untuk bersabar dalam menerima pembayaran utang hingga Mei 2010. Utang pokok yang harus ditanggung Dubai World sebesar US$ 60 miliar.
Kepala PPATK, Yunus Husein, menyatakan siap menyerahkan data aliran dana Century kepada pihak lain. Namun, Yunus meminta adanya perlindungan hukum sebelum menyerahkan data tersebut. Hal ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 10A dan 17A UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pada bagian lain, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis menyarankan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang kala itu diketuai Menkeu Sri Mulyani Indrawati berinisiatif untuk mengungkap tekanan yang mungkin dialami dalam proses pengambilan keputusan.
Pernyataan Harry ini menanggapi penjelasan Sri Mulyani kemarin yang membantah hasil audit BPK dan menegaskan keputusan KSSK saat menyelamatkan Century tidak melanggar ketentuan
Menurut Sri Mulyani, keputusan dirinya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Gubernur BI saat itu, Boediono, untuk menyelamatkan Bank Century semata-mata berdasarkan fokus pada penyelamatan perbankan nasional dan sistem keuangan nasional, bukan karena hanya ingin menyelamatkan Bank Century. Itu disebabkan jika Bank Century tidak diselamatkan, ada 23 bank dengan kondisi setara Bank Century dan bahkan lebih kecil akan terkena imbasnya.
Keputusan DPR meminta BPK melakukan investigasi untuk tujuan tertentu pada dasarnya merupakan langkah politik DPR untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip ini secara tegas dirumuskan Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 bahwa "...pengelolaan keuangan negara...dilaksanakan secara terbuka [transparan] dan bertanggung jawab [akuntabilitas]..."
"Kami akan melakukan tindakan internal yang berangkat dari hasil audit BPK dan segera dikembalikan dana penyertaan modal Rp 6,7 triliun kepada negara," kata Presiden dalam penjelasan di Istana Negara, Jakarta, Senin 23 November 2009.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, dari hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) mengagendakan pembahasan hak angket Bank Century pada Rapat Paripurna pada 1 Desember nanti. "Untuk diputuskan diterima atau tidak hak angket itu," ujar Priyo usai Rapat Bamus, Kamis (26/11).
Komisi XI berencana menggelar hak angket kasus aliran dana bait out Bank Century. Fraksi dari partai Golkar dan PDIP menjadi motor penggerak rencana ini.
Ketua Badan Anggaran Harry Azhar Azis mengatakan dengan perkiraan yang lebih valid maka dapat terlihat pos-pos yang penting yang akan terganggu fluktuasi harga. "Agar dampaknya bisa seminimal mungkin," ucapnya usai diskusi APBN 2009 dan Tantangannya di 2010, Sabtu (31/10).
Harry Azhar Azis, Ketua Badan Anggaran DPR, mengatakan kenaikan harga minyak Indonesia (ICP) sebesar US$5 per barel akan menyebabkan penambahan beban subsidi sebesar Rp50 triliun. Menurut dia, dana risiko fiskal Rp8,6 triliun hanya untuk menahan tekanan harga minyak hingga US$75 per barel.
Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Harry Azhar Aziz mengatakan hasil audit tersebut masih simpang siur dan belum bisa dipastikan. "Pemberitaan yang beredar tidak bisa dipegang, karena memang tidak ada yang mengetahui isi dari hasil laporan tersebut selain BPK sendiri," ungkapnya ketika dihubungi detikFinance di Jakarta.
Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis berpendapat, perkembangan penyelesaian kasus pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah saat ini, dalam jangka panjang akan memunculkan ekspektasi positif kalangan investor
Anggota Komisi XI DPR yang juga Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, dalam hasil audit sementara yang sudah disampaikan BPK ke DPR, ada dua hal utama yang menjadi sorotan. ”Pertama, ada indikasi kuat tindak pidana. Kedua, ada beberapa nama pejabat yang terlibat,” ujarnya saat dihubungi JPNN kemarin (13/11). Menurut Harry, BPK akan berupaya melengkapi berbagai data hasil audit investigatif untuk membuktikan dugaan adanya tindak pidana dalam kasus penyelamatan Bank Century. ”Jika indikasi itu makin kuat, maka akan berlanjut ke penyelidikan,” katanya.
sumber : Gatra.com 
