Rapat kerja Panitia Anggaran DPR dengan pemerintah pada 3 September 2009 menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 menjadi 5,5%. Ada pun inflasi 5%, nilai tukar rupiah/dolar Rp 10.000, SBI 6,5%, harga minyak Indonesian crude price (ICP) 65 dolar AS per barel, lifting minyak 965.000 barel per hari, dan produk domestik bruto (PDB) Rp 5.981,4 triliun.
Melalui perdebatan alot, pemerintah akhirnya sepakat menaikkan 0,5% untuk pertumbuhan ekonomi dan 5 dolar AS per barel untuk harga minyak ICP di atas usul RAPBN 2010. Walaupun variabel asumsi makro-ekonomi lainnya ditetapkan sama dengan RAPBN, usulan presiden agar SBI 6,5% patut dipuji sebagai langkah maju dibanding 7,5% tahun 2009.
Bank Indonesia (BI) sebagai pengendali moneter dan perbankan harus berupaya keras mempertahankan ini karena kecenderungan naiknya inflasi 2010 juga perlu diwaspadai. Kebijakan BI mengaitkan SBI dengan suku bunga kredit perlu terus dipertahankan agar investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa didorong.
Untuk harga minyak ICP tentu bergantung pada situasi harga minyak dunia. Bila harga minyak dunia melambung di atas asumsi, dipastikan itu akan mengubah postur APBN, yang berdampak pada kenaikan harga BBM domestik atau belanja subsidi BBM dan listrik.
Pada APBN lalu, solusi kombinasi memotong belanja kementerian dan lembaga, dan menaikkan harga BBM dilakukan. Kini, harga minyak dunia sudah di atas 70 dolar AS per barel, dan tampaknya terus berlanjut seiring dengan recovery ekonomi global. Dengan menaikkan harga minyak 5 dolar AS per barel, belanja subsidi BBM juga meningkat dari Rp 49,3 triliun (RAPBN 2010) menjadi Rp 57,4 triliun (kesepakatan DPR dan pemerintah) atau naik Rp 8 triliun.
Perinciannya, subsidi premium dan biopremium naik Rp 4,9 triliun, minyak tanah Rp 697 miliar, dan solar serta biosolar Rp 2,4 triliun. Walaupun perhitungannya tidak proporsional, dapat dibayangkan apa akibatnya bila harga minyak dunia naik kembali di atas 100 dolar AS per barel pada tahun 2010 dan dampaknya terhadap peningkatan subsidi BBM.
Pencapaian pertumbuhan ekonomi terkait kinerja pemerintahan baru tahun 2010. Bila pertumbuhan ekonomi lima tahun mendatang ditargetkan rata-rata 7%, seperti janji presiden terpilih, target pertumbuhan ekonomi setelah 2010 harus lebih tinggi lagi, yang menuntut kinerja pemerintah lebih produktif dibanding target 2010.
Selama ini angka pertumbuhan ekonomi dalam APBN tidak pernah terkait langsung dengan penurunan pengangguran dan kemiskinan. Namun, penetapan target pengangguran 8% dan kemiskinan 12% sampai 13,5% pada tahun 2010 masih terkesan minimalis dibanding angka pengangguran 8,1% dan kemiskinan 14,1% tahun 2009. Perumusan besaran rupiah pendapatan, khususnya belanja APBN ke depan, sebaiknya makin diperjelas kaitannya atas target-target peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, amanat UUD 1945 bahwa APBN digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kemakmuran rakyat semakin bermakna.***
