VIVAnews - Kebijakan remunerasi atau kenaikan penghasilan secara besar-besaran bagi pegawai di Departemen Keuangan terus dipersoalkan menyusul terbongkarnya kasus makelar pajak Gayus Tambunan.
Sejumlah anggota DPR, termasuk Wakil Ketua DPR bidang Kordinasi Ekonomi dan Keuangan, Anis Matta mendesak dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program remunerasi karyawan Departemen yang kini berubah nama menjadi Kementerian Keuangan itu.
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Azis saat dihubungi VIVAnews, Rabu malam, 31 Maret 2010. Menurut dia, program reformasi birokrasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan memang terdapat banyak kelemahan.
"Dalam konsep remunerasi, saat diajukan ke DPR sebenarnya tidak terlalu jelas soal ketentuan mengenai beban, risiko dan tanggung jawab jabatan," kata dia. Padahal, remunerasi gaji semestinya juga diimbangi dengan merit system yang mengedepankan kompetensi.
Namun, karena pertimbangan moralitas untuk mengurangi korupsi serta agar bisa segera dijalankan, Badan Anggaran DPR menyetujuinya. Itu kemudian diperluas ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Selanjutnya, juga akan terus ditambah ke kementerian lainnya.
Persoalannya, kata dia, kemudian banyak instansi lain yang mempersoalkan ke Badan Anggaran DPR. Kebanyakan dari mereka mempertanyakan secara informal apakah Departemen Keuangan paling hebat sehingga harus diprioritaskan kenaikan gajinya.
"Apakah pegawai Depkeu nomor satu, apakah kami lebih rendah?" kata Harry menirukan pertanyaan dari pegawai departemen lainnya. "Kami tentu saja sulit menjelaskan apakah pegawai Depkeu lebih strategis ketimbang polisi yang risikonya lebih besar."
Namun, kata Harry, DPR juga sulit untuk menolak usulan Depkeu. Sebab, bila dibandingkan dengan gaji karyawan Bank Indonesia, gaji Depkeu masih lebih rendah. Ketika itu ditanyakan ke BI, mereka beralasan gaji direksi BUMN lebih tinggi. "Ini kan jadinya repot, masak mau bicara tinggi-tinggian."
Padahal, kata dia, jika bicara soal gaji semestinya gaji tertinggi adalah gaji Presiden RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, gaji Presiden lebih rendah ketimbang Gubernur BI, apalagi dibandingkan Direksi BUMN.
Karenanya, Harry menekankan agar tidak terus menerus dipersoalkan semestinya ada aturan baku soal remunerasi nasional dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, setiap departemen tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Sayangnya, Depkeu tak pernah mau masuk ke wilayah itu dengan alasan pendanaannya terlalu besar."
