DR. HARRY AZHAR AZIS, MA | WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI I DPP GOLKAR 2009 - 2015
Populer dilihat
Situs lain
Peluang Hubungan Dagang Indonesia-China

I. Pendahuluan
People’s Republic of China (PRC) kembali ke era open-door policy setelah 30 tahun (1949-1979) hidup dalam ekonomi autarky, di bawah Partai Komunis China (PKC) Mao Zedong. Autarky adalah perekonomian self-reliance dan tertutup dari interaksi perekonomian global. China kini kembali menarik perhatian ekonomi dunia. Sejarah China modern relatif unik dibanding negara-negara lain di Asia. Sebenarnya, gerakan China modern dan gerakan menegakkan sistem demokrasi telah di mulai sejak awal abad 20, ketika revolusi kaum nasionalis tahun 1911 mampu meruntuhkan 2000 tahun sistem kerajaan menjadi sistem republik. Revolusi ini ternyata menimbulkan konflik baru yang berkepanjangan dan memunculkan PKC di 1921 yang akhirnya justru mengalahkan kaum nasionalis di tahun 1949.

Mao Zedong memproklamasikan PRC di hadapan setengah juta massa di Tiananmen Square pada Oktober 1949, dengan sistem baru, central atau state planning, meninggalkan sistem demokrasi yang diintrodusir kaum nasionalis. Kaum nasionalis yang kalah kemudian membentuk negara China-Taiwan, yang sampai kini tetap menjadi persoalan dalam hubungannya dengan PRC. Pada Juni 1989, 40 tahun kemudian, Tiananmen Square kembali membuat sejarah – yang kini berdarah – akibat pembantaian pemerintah atas kaum protestor yang menuntut China menjadi lebih demokratis sebagai pengganti konsep central planning.
Deng Xiaopeng yang dikenal sebagai tokoh paling reformis di PKC, yang in charge, telah memainkan peranan penting mengantarkan China dari centrally planned economy menuju market-oriented economy. Menurut Deng, to get rich is glorious. Bahkan, ia menyatakan bahwa untuk membuat China menjadi lebih makmur, China dapat menggunakan market economy tanpa harus berubah sebagai negara sosialis, istilah yang kemudian dikenal sebagai socialist market economy. Sikap kebijakan ini oleh Lasserre dan Schutte (1999) disebut sebagai economic pragmatism karena tidak terlalu jelas dan refromasi ekonomi bersifat open-ended. Dengan sikap yang pragmatis, Deng menyatakan bahkan it doesn’t matter whether the cat is black or white, so long as it catches mice. Setelah Deng tiada, kemungkinan reformasi di bidang ekonomi akan terhambat karena munculnya kembali kaum hardliners yang ingin mengembalikan China ke era sosialis murni. Tetapi, banyak pengamat ekonomi China cenderung menyatakan bahwa proses reformasi yang sedang berjalan di China sesungguhnya merupakan proses yang disebut sebagai point of no return (Taylor, 1995).Para pemimpin China yang datang kemudian, sampai sekarang, tampaknya tidak punya pilihan lain kecuali meneruskan ide open-door policy sebagai pilihan kebijakan yang diangap dapat meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Pilihan inilah yang kini menarik dan makin meyakinkan dunia bahwa China makin menuju ke sistem terbuka dan makin terintegrasi dalam interaksi ekonomi dunia (Mayer, et.al., 1993).

Tulisan ini mencoba menelaah proses modernisasi di China, khususnya dalam kebijakan ekonomi, dan peluang yang mungkin diraih oleh Indonesia dalam hubungan China-Indonesia.

II. Ekonomi Politik Open-Door Policy China
Proses menuju pembaharuan kebijakan di bidang ekonomi yang lazim disebut sebagai open-door policy sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari situasi domestik dan perubahan lingkungan global. Pemimpin China di Bejing cenderung mempertimbangkan stabilitas politik domestik dan ancaman luar sebagai faktor utama dalam merumuskan strategi kebijakan ekonomi dan politik. Pada di akhir 1940an dan tahun 1950an, misalnya, pemimpin China kharismatik Mao Zedong melihat dunia terbagi dalam dua camps, yaitu kubu sosialis (the east wind) dan kubu kapitalis (the west wind) dan menempatkan China sebagai junior partner dari Uni Soviet. Karena itu, sistem ekonomi dan perdagangan luar negeri yang dibangun disesuaikan dengan paham ini yang harus mengontrol ketat kegiatan ekonomi dan perdagangan, baik domestik maupun dengan pihak luar negeri. Pada periode ini hubungan dagang antara China dan Uni Soviet serta negara-negara Eropah Timur meningkat. Sampai 1955, China hanya berhubungan dagang dengan negara-negara kubu sosialis ini. Sementara itu, hubungan dagang dengan Blok Barat seperti Amerika Serikat, Jepang dan Eropah Barat terhenti. Pada periode ini, China menempatkan diri sebagai negara sepenuhnya dalam kubu sosialis.

Pada 1960an, China mengubah strateginya dengan mempromosikan a world-wide revolution yang berakibat retaknya hubungan China dengan Uni Soviet. Sementara itu, China tetap berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. China mulai memainkan peran sebagai pemimpin kubu sosialis, yang terlepas dari radian Uni Sovyet. Peran ini semakin terlihat ketika China berupaya mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan kaum sosialis khususnya di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, konsolidasi hubungan itu tercermin dari pola hubungan yang erat antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan PKC. Pola hubungan ini bahkan meningkat sampai ke level negara seperti terkenal dengan poros Jakarta-Bejing.

Strategi ini terus berlanjut di tahun 1970an dimana China mulai memandang dirinya sebagai a self-styled third word leader, yang berbeda dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uniknya, di pertengahan 1970an, China mulai membentuk aliansi strategis dengan Amerika Serikat untuk memperkuat kedudukannya di mata Uni Soviet. Sebenarnya perubahan hubungan dengan Blok Barat, khususnya dengan Jepang dan Eropah Barat, telah dimulai setelah kasus Great Leap Forward di tahun 1958/1959 dan bencana nasional di tahun 190-62. Walau hubungan dengan blok Barat itu tidak begitu signifikan, dapat dikatakan bahwa China mulai bersikap lebih independen, khususnya dalam kaitannya dengan Uni Soviet.

Di tahun-tahun Cultural Revolution (1966-1976) terjadi setback dalam hampir semua kehidupan domestik dan hubungan internasional. Pada masa ini, kelompok garis keras sosialis-komunis China memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan pemerintah, yang menentang perbaikan hubungan China dengan negara-negara kubu kapitalis. Sebagai akibat Revolusi Kebudayaan ini, hampir semua sektor ekonomi mengalami kemunduran pada masa itu. Sebagian pendapat menyatakan masa ini sebagai China’s ten bad years. Secara umum, share China dalam perdagangan internasional menurun dari 1.2% menjadi 0.8% selama tahun 1953-1978. Setelah Mao Zedong meninggal dan jatuhnya Gang of Four pada tahun 1976, yang menandai berakhirnya Revolusi Kebudayaan, serta diterimanya open-door policy di tahun 1979, PRC mulai memasuki era baru yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Di tahun 1980an, China mulai berusaha menjadi an independent player di peta politik maupun ekonomi dunia. Pembangunan ekonomi dan meningkatnya kontribusi perdagangan internasional mendorong pertumbuhan ekonomi secara pesat di China. Setelah bipolar system berubah menjadi multipolar system, di awal 1990an, yang ditandai dengan runtuhnya Berlin Wall dan terpecah serta berubahnya negara Uni Sovyet dan negara-negara blok sosialis di Eropah Timur, China menjadi satu-satunya kubu sosialis terbesar di dunia. China kemudian berusaha merumuskan strategi baru dalam perubahan cepat lingkungan dunia sebagai agent of development and peace, seperti diungkapkan Sekjen PKC Jiang Zeming dalam pidato politik di depan Kongres ke-14 PKC, Oktober 1992. Kebijakan ini menekankan pentingnya kebijakan luar negeri yang mampu mendukung kepentingan domestik dan bagaimana pola hubungan baru China dengan negara-negara lain mampu bekerja untuk program modernisasi China. Sejak tahun 1979, pertumbuhan PDB China mecapai rata-rata 9% pertahun, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia pada periode yang sama sebesar rata-rata 3-4%. Rata-rata pertumbuhan ekspor China mencapai 17%, sedang impor sebesar 15% per tahunnya. Kini, China telah menjadi 10 negara pengekspor terbesar dan 12 importir terbesar dunia. (Qiu, 2000; Hu, 1995).

Yang menarik, walau China kini lebih berorientasi ke sistem pasar di bidang ekonomi, tetapi tetap mempertahankan sistem sentral di bidang politik. Beberapa analis memprediksi bahwa sistem politik China yang masih bersifat sentralistik hanya mungkin ditunda oleh PKC, tetapi tidak mungkin dihindari. Artinya, China di masa depan akan terus menuju ke arah yang lebih demokratis di bidang politik sebagai akibat demokratisasi di bidang ekonomi. Tuntutan memperbesar ruang demokrasi, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang politik menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditolak di masa depan China (Hu, 1995).

Pendapat di atas berbeda dengan paham atas budaya China yang cenderung menghormati unconditinal power of emporer sebagai heavenly mandate. Seperti loyalitas dan harmoni yang mencerminkan moralitas Confucian. Menurut paham ini, pemberontakan rakyat terhadap otoritas pemerintahan lebih untuk mengubah cara memerintah, bukan kepada perubahan struktur, nilai-nilai ataupun budaya China. Terminologi “China” (Zhongguo) yang berarti pusat kekuasaan (central kingdom) yaitu sebagai pusat budaya dunia (the center of world culture), dianggap pola budaya yang mampu menyatukan China selama 2000 tahun (Fairbank, 1968). Dalam paham ini, China tradisional cenderung memiliki sifat xenophobia yaitu sifat kuatir, curiga dan kurang respek kepada orang asing, karena dipandang sebagai dapat merusak kehidupan rakyat China, yang telah memiliki kebudayaan tinggi. Sifat ini yang selalu membuat China tetap bersatu dari kemungkinan ancaman pihak luar seperti tergambar dalam monumen the Great Wall, sebagai perisai menghadapi kemungkinan serangan luar. PKC telah mampu membangun semacam central kingdom, yang mirip old emperor of China, yang mempersatukan China hingga hari ini. Pemberontakan Tiananmen 1989, yang menuntut kebebasan berpolitik lebih luas, tidak mampu meruntuhkan sistem politik yang mempersatukan China tersebut. Jawaban Deng Xiaoping melalui reformasi ekonomi tampaknya dianggap tepat tanpa perlu mengubah struktur politik China. Pola ini mirip seperti yang dilakukan di Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapore atau mungkin juga Indonesia di masa Orde Baru. Pola politik yang biasanya disebut sebagai neo-authoritanism atau neo-conservatism ini mencerminkan kehendak bagaimana memodernisasikan negara (terutama) di bidang ekonomi secara cepat tetapi di bidang politik secara gradual sehingga tidak menganggu stabilitas kehidupan politik negara. Hu (1995) menyebut pola ini muat strategi open-door policy yang mampu:
(1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan yang secara relatif terbebas dari KKN, ketergantungan pada modal asing maupun kelompok interest;
(2) Pemerintah yang memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi atas mekanisme pasar dan aspek-aspek sosial-ekonomi kehidupan rakyat;
(3) kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dan komunitas bisnis.


III. Liberalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi China
Reformasi dan liberalisasi kebijakan ekonomi yang dimulai sejak tahun 1979 ternyata telah mendorong pertumbuhan ekonomi China yang cukup signifikan sebesar rata-rata 9% (1978-1994), 8,3% (1996-2000) dan 7,9% (2000), 7,3% (2001) dan 6,8% (2002). Walau angka ini relatif menurun sejak tahun 2000, tetapi persentase pertumbuhan PDB riel China adalah tetap yang tertinggi di dunia. Bahkan, sementara negara-negara Asia Timur dan Tenggara mengalami krisis ekonomi dan pertumbuhan negatif, pertumbuhan ekonomi China tetap positif. China termasuk negara Asia yang bebas dari  pengaruh krisis Asia tahun 1997/98 (IMF, 2001).

Reformasi ekonomi yang dimulai sejak tahun 1979 di China diawali oleh sektor pertanian dengan inti gerakan reformasi pada penekanan hak-hak milik (terutama atas tanah), liberalisasi harga produk pertanian dan pengembangan pasar domestik. Pada masa ini, sumbangan modal asing dan perdagangan internasional relatif tidak berarti bagi pertumbuhan ekonomi China. Sampai sekitar tahun 1995, komposisi tenaga kerja sekitar 80% berada di sektor pertanian. Pada tahun 2000, angka tersebut menurun menjadi sekitar 70%. Dari sekitar 711,5 juta angkatan kerja di tahun 2000, 499 juta penduduk bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 150 juta orang dari angka ini diperkirakan migrasi ke daerah kota untuk mencari pekerjaan yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Dari Survey Pertanian di tahun 1996, sekitar 25% yang hidup di pedesaan tidak bekerja sebagai petani tetapi bekerja di industri pedesaan/rumah tangga atau jasa-jasa (Economist, 21 April 2002) Beramaan dengan tumbuhnya industri-industri di wilayah perkotaan di tahun 1980an, peranan investasi asing dan perdagangan internasional semakin nyata dalam perekonomian China (Eckaus, 1997).

Kini, tahun 2000, China telah menempati posisi penting dalam perhitungan PDB di dunia sebagai negara ke-7 terbesar, di tahun 1970 China masih menepati urutan ke-11.  Perdagangan China menempati urutan ke-9 terbesar (tahun 1970 masih pada peringkat 32). FX Reserves menempati urutan ke-2 terbesar, sedangkan FDI yang mengalir ke China adalah yang terbesar di dunia. Setelah bergabung dengan World Trade Organization (WTO), akhir Desember 2001, China bahkan diperkirakan akan menjadi bagian dari konsorsium negara-negara maju yang tergabung dalam Kelompok 7 (Group of Seven).

Yang menarik, investasi China di luar negeri bahkan telah merambat ke banyak negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Mexico, Peru dan Hong Kong. Banyak perusahaan-perusahaan China telah going global

Perkembangan China tidak terlepas dari Overseas Chinese yang tersebar di luar China, yang jumlahnya mencapai sekitar 50 juta penduduk. Total kekayaan yang dimiliki oleh Overseas Chinese diperkirakan mencapai USD 450 milyar (1995) dan di tahun 2001 meningkat menjadi sekitar USD 700 milyar, hampir 5 (lima) kali total PDB Indonesia di tahun yang sama. Banyak pengusaha China overseas mengambil opportunity untuk menanamkan modalnya di China, khususnya di daerah-daerah China yang disebut sebagai Special Enterprise Zones (SEZ) di sepanjang pantai China Timur dan Selatan. Ditambah dengan pembangunan infrastruktur yang pesat, misalnya, yang menghubungkan antara Bejing dan Shanghai dan expressways lainnya yang menghubungan antara pusat-pusat perdagangan ini dengan wilayah daratan China lainnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus berlanjut pada masa-masa datang.
Perkembangan yang pesat ini dapat dipandang sebagai opportunity dan mungkin juga sekaligus threat bagi negara-negara lain. Tidak heran, bila Napoleon pernah berkata: Let China Sleep, for when it wake up it will shake the world (Taylor, 1995)  
dan belajar dengan cepat keahlian dalam perdagangan dunia. Perusahaan seperti the China International Trust and Investment Coporation (CITIC) di tahun 1995 saja telah mampu melakukan investasi sebesar USD 5 milyar ke beberapa negara seperti Hong Kong, Australia dan Kanada. Sementara itu, FDI yang masuk ke China sesuai urutannya adalah Hong Kong, NIEs (Singapore, Taiwan dan Korea), Amerika Serikat, Jepang dan Eropah Barat (terutama Inggris) (Asiaweek dan UNCTAD World Investment Report, 2001).

Tabel 1: Indikator Utama Ekonomi China, 2000

    Sumber: IMF, International Financial Statistics

Dengan diterimanya China sebagai anggota WTO, pasar China semakin terbuka bagi kegiatan perdagangan international.  China tidak dapat menghindari kecuali mengikuti aturan perdagangan dunia seperti yang daitur oleh WTO.  Dengan mengikuti aturan tersebut, skema tarif perdagangan China (Tabel 2) akan semakin memungkinkan masuknya produk-produk dari negara lain dengan lebih mudah dan murah, termasuk dari Indonesia.

Tabel 2: Reduksi Tarif (%) setelah China masuk WTO


IV. Hubungan Dagang Indonesia-China
Hubungan dagang Indonesia-China dilihat dari data ekspor non-migas tidak terlalu signifikan dibanding dengan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Jepang atau Singapore. Pasar ketiga negara tersebut mampu menyerap hampir mencapai 50% dari total ekspor non-migas Indonesia. Sedangkan pasar China hanya mampu menyerap tidak lebih dari 3,7% dari total ekspor non-migas Indonesia, hampir sama dengan rata-rata negara lain di luar Amerika Serikat, Jepang dan Singapore. Angka ekspor Indonesia ke China relatif stabil sejak tahun 1998. Bagi Indonesia tahun 1998 merupakan tahun dampak terbesar bagi perekonomian, tetapi setelah tahun tersebut sampai 2001, ekspor Indonesia ke negeri China tidak berubah banyak. Malah tahun 2001 cenderung menunjukkan penurunan dibanding tahun 2000, yaitu dari USD 1,8 juta menjadi hanya USD 1,6 juta.

Kondisi perdagangan Indonesia-China yang relatif tidak berubah ini dapat disebabkan oleh beberapa pertimbangan: (1) Pengusaha ekspor Indonesia tampaknya masih memandang bahwa pasar utama yang menggiurkan tetap ketiga negara tersebut. Sebenarnya kalau diteliti lebih jauh, pasar utama Indonesia adalah Amerika dan Jepang. Singapore lebih merupakan pasar antara (intermediate export market), sebab umumnya produk Indonesia yang menuju Singapore umumnya di re-ekspor oleh Singapore ke negara lain sebagai final destination; (2) Indonesia belum menganggap China sebagai pasar yang prospektif, terutama karena umumnya produk-produk Indonesia masih berorientasi primary sector; (3) Pasar China relatif baru bagi Indonesia karena itu memerlukan upaya dan biaya yang lebih besar dibanding dengan pasar ekspor utama yang telah terbangun selama ini.

Tabel 3:
Ekspor Non-Migas Indonesia sesuai Tujuan Negara
(USD juta)

*) Januari-September
Sumber: BPS, Foreign Trade Statistics

V. Peluang Menerobos Pasar China
Untuk menerobos pasar China, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

  • Memahami sistem politik China yang masih bersifat sentralistik, yang dalam beberapa kasus boleh jadi amat sukar diprediksi.
  • Memahami budaya China yang lebih mementingkan hubungan yang bersifat kepercayaan dan personal dibanding hubungan yang bersifat expertise.
  • Memahami konsep SEZ sebagai bagian utama kegiatan ekonomi pasar di China.
  • Memahami sistem hukum yang belum sepenuhnya dapat ditegakkan berdasarkan standar hukum internasional.
  • Memahami port of business entry terutama yang berkaitan dengan modal, teknologi dan sumber daya manusia

Kepustakaan:

  • Eckaus, Richard (1997). “China.” Dalam Going Global: Transition from Plan to market in the World Economy. Desai (ed). MIT Press.
  • Fairbank, John K. (1968). The Chinese World Order: Traditional China’s Foreign Relations.  Cambridge, Mass: Harvard University Press.
  • Hu, Weixing (1995). “China’s Scurity Agenda After the Cold War.” The Pacific Review. Volume 8: Number 1.
  • International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook, December 2001: The Global Economy After September 11. Washington: IMF Publicaton Services.
  • Lasserre, Philippe dan Hellmut Schutte (1999). Strategies for Asia Pacific: Beyond the Crisis. London: Macmillan Press Ltd.
  • Mayer, Lawrence C., John H. Burnett and Suzanne Ogden (1993). Comparatie Politics: Nations and Theories in a Changing World. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
  • Taylor, John H. (1995). Global Investing for the 21st Century. Chicago, IL: Toppan Company (S) Pte. Ltd.
  • Qiu, Larry D. (2000). “Case Study: People’s Republic of China.” Dalam Asian Export oleh Dilip K. Das, (ed.). New York: Oxford University Press.

* Pengamat ekonomi internasional, Ph.D dari Oklahoma State University (AS). , Direktur Institute for Transformation Studies (InstranS), Staf Pengajar Paska Sarjana Uinversitas Indonesia. Disampaikan pada Seminar Peluang Dalam Hubungan Dagang Indonesia-China, diselenggarakan oleh Indonesian Managers Club (IMC), 27 April 2002, Hotel Cempaka, Jakarta.

| Created by : Admin | Viewed : 23894
Form Komentar
Name:
Email:
Display email Yes No
Homepage:
Subject:
Message:
Verification:
Jul 2014
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Agenda
Artikel
Visitor
Today : 734
Yesterday : 1466
This month : 31689
This year : 557099
All : 1734434
Terbaru