HMI Dipersimpangan Jalan : Merajut Harapan dan Tantangan
Merupakan suatu keniscayaan sejarah, bila gerak suatu organisasi mengikuti model pendulum yang terus berayun secara zig zag mengikuti ritme dan dimanika yang merupakan hasil dari proses interaksi antara struktur dan aktor dalam organisasi tersebut. Hal yang sama terjadi pada HMI yang merupakan salah satu organisasi Mahasisa Islam terbesar di Indonesia juga mengalami periode gerak pendulum yang bergerak keatas yang merepsentasikan periode keemasan dan kebawah yang merepsentasekan periode krisis kader.
Memasuki satu dekade terakhir, dikalangan internal HMI, baik kader HMI maupun Alumni HMI berkembang autokritik tentang mulai nampaknya gejala degradasi kualitas sistem perkaderan HMI atau degradasi kualitas intelektual HMI. Begitu pula kritik atas perilaku sejumlah alumni HMI yang dianggap menyimpang dari norma-norma yang diajarkan dalam proses kaderisasi HMI. Sebutlah, misalnya, bahwa beberapa koruptor yang terungkap adalah alumni HMI tidak secara otomatis dapat diserahkan pertanggungjawabannya kepada sistem perkaderan HMI. Masih banyak alumni alumni yang tidak terkontaminasi oleh perilaku korupsi atau kejahatan lainnya, yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan memegang teguh norma-norma ajaran yang diterimanya ketika menjadi anggota HMI.
Maka dalam kerangka itu, menjadi strategis untuk menjadikan pelaksanaan Kongres HMI XXVI di Palembang pada Akhir juli 2008 sebagai momentum untuk memikirkan secara lebih detil dan memetakan tentang sejumlah tantangan untuk keluar daeri periode krisis kader HMI. Tulisan singkat ini mencoba melihat apa yang seharusnya menjadi perhatian PB HMI untuk dua tahun mendatang, yang mungkin saja merupakan suatu periode HMI yang krusial untuk masa-masa selanjutnya.
Sekali lagi, Independensi atau Interdependensi ? Bagi HMI, independensi telah diangap sebagai sifat dan karakter organisasi. Dalam konteks politik selalu diartikan sebagai menjaga “jarak sama” dengan kekuatan politik yang ada. Dalam hampir semua momentum? Secara dinamis mungkin harus diartikan pula, begitu suatu kekuatan politik berubah, HMI harus berubah pula untuk tetap menjaga symmetrical position-nya, sebab kalau tidak demikian HMI dapat menjadi tidak independen lagi paling tidak bagi kekuatan politik yang berubah itu. Apakah benar demikian? Impelemntasi oragnisatoris yang diberlakukan, mungkin sampai sekarang (?), adalah pengurus HMI tidak boleh rangkap jabatan atau yang lebih sederhana, pengurus HMI tidak boleh membuat pernyataan yang seolah mendukung suatu partai politik, apalagi mendukung pemerintah. Dulu, di tahun 1980an, Tonni Ardi pernah di reshuffle sebagai Ketua PB HMI karena ikut menandatangani suatu pernyataan yang mendesak pelaksanaan Muktamar PPP. Ketua Umum PB HMI Ferry Mursyidan Baldan, begitu menjadi anggota Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) MPR RI, di tahun 1990an, langsung diganti oleh Pleno PB HMI dengan menunjuk penggantinya yaitu Pj Ketua Umum A Rahman Segaff.. Ini bentuk konflik nyata yang berkaitan dengan tafsir independensi HMI. Tentu masih banyak kasus lain di tingkat Badko atau Cabang, yang menambah deretan pekerjaan rumah organisatoris HMI, yang hikmahnya tentu saja juga menambah daftar kekayaan pengalaman internal organisasi. Independensi model ini umumnya ditafsirkan sebagai independensi organisatoris. Bahwa, HMI baik secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh terkait dengan kekuatan politik manapun. Soal “karak sama” terhadap partai politik adalah suatu hal yang lain lagi.
Bagaimana menafsirkan independensi HMI dalam konteks nilai-nilai? Secara etis biasanya ditafsirkan bahwa HMI tunduk (tidak independen) kepada nilai-nilai kebenaran mutlak baik yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadist maupun yang tertulis di alam raya, termasuk mungkin hukum-hukum sosial yang berlaku. Ketika premis berubah atau berbeda, sikap juga boleh berubah? Cak Nur (Dr Nurcholish Madjid) pernah menyatakan, yang menjadi sangat legendaris, bahwa “Islam Yes, Partai Islam No!” di tahun 1970an, yang ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai mendukung partai-partai nasionalis (non-Islam), dimana ketika itu Golkar juga memperoleh benefitnya. Tetapi di dekade berikutnya, Cak Nur justru mendukung PPP, yang notabene adalah Partai Islam, dalam suatu kampanye dengan penyataannya “memompa Ban Kempis.” Nilai apa yang didukung Cak Nur? Mungkin saja keseimbangan politik, walaupun pada masa itu dapat dianggap melawan arus yang mapan. Kesimbangan politik (check and balance) dianggap sebagai nilai etis yang harus diperjuangkan. Benarkah? Bagaimana HMI harus menempatkan diri dan berjuang dalam konteks arus pergumulan nilai-nilai etis tentang pemahaman ajaran Islam atau pemahaman atas kondisi masyarakat. Sebut saja, misalnya, antara sekarang yang disebut Islam Liberal dan Islam mainstraiming. Antara MUI dan Ahmadiah. Antara Lia Aminuddin dan Hizbut Thahrir. Antara goyang Rhoma Irama/Camelia Malik dan Goyang Inoel. Antara jumlah penduduk miskin yang bertambah dan tersangka koruptor yang sering dibebaskan di sidang pengadilan. Antara kedukaan murid SD yang bunuh diri karena ketiadaan biaya dan kegembiraan Negara memabayar utang yang dikorupsi. Dabn lain-lain. Dan lain-lain.
Bagaimana membuat batas antara meningkatkan idealisme perjuangan (high-terrain politics) dan menghindari politik praktis (low-terrain politics)? Biasanya, ujung idealisme perjuangan adlah penegakan moral, sedang politik praktis adalah akumulasi kekuasaaan. Dua hal yang di dunia utopia sebenarnya tidak berbeda. Ketika kekuasaan diasumsikan benevolent (bijak bestari), maka moralitas merupakan cahaya penerang (enlightment). Ketika kekuasaan dianggap corrupt, moralitas sering menjadi trading-house. Mampukah HMI dengan sifat independensinya membedakan kedua hal tersebut dengan honest, sehingga ia tidak menabarak jalur yang dibuatnya sendiri. Atau, mungkihkah dalam independensi HMI tersebut sesungguhnya dalam derajat tertentu terkandung interdependensi? Karena dalam pola hubungan yang semakin terbuka, modern dan kompleks dewasa ini, hakekat saling mempengaruhi atau saling ketergantungan tidak dapat dihindari. Dalam model yang lama, independensi yang pasif menjadi hampir tidak mungkin. Beberapa interpretasi tentang “rangkap jabatan” dan “pemihakan” diperlukan untuk memahami indepensi HMI yang lebih bersifat aktif. Ketika HMI “tetap” yang lain semua berubah, maka organisasi ini menjadi kehilangan konteksnya. Apa yang sesungguhnya diperjuangkan HMI? Dilema etis ini mungkin dapat dijelaskan dalam kasus dimana seorang ahli jantung harus memutuskan sorang pasien yang didiagnosa kena “stroke” harus segera doperasi atau tidak. Secara prosedur, ahli jantung itu harus memperoleh izin dari ahli warisnya. Bila izin itu, karena sesuatu hal, tidak diperoleh, dan berdasarkan diagnosanya pasien itu harus segara dioperasi agar jiwanya “terselamatkan,” maka apa keputusannya? Operasi tanpa izin berhadapan dengan jalur hukum, operasi menunggu izin berhadapan dengan misi kemanusiaan, penyelamatan jiwa. Pilih mana? Kasus-kasus pengambilan keputusan di HMI, jelas dipengaruhi oleh sifat independensinya (misi etis yang aktif) dan interdepensinya (resiko hukum atau sosial-politik lainnya).
Miskinnya jumlah anggota di kampus-kampus besar dan beralihnya mahasiswa baru ke organisasi yang lebih spesifik seperti LSM atau kelompok gerakan instant mahasiswa menjadi tantangan organisasi HMI yang makin mapan ini. Pakar manajemen sering menyebut like the big elephant which cannot dance.. yang mungkin menjelaskan situasi HMI sekarang, tentang kelemahan suatu oragnisasi yang telah established, yang besar dan lamban dalam mengambil keputusan. Ketika saya dan teman PB HMI, dulu, menghadapi kasus Asas Tunggal, HMI masuk ke wilayah yang amat interdependen atau mungkin dependen.. HMI adalah organisasi mahasiswa terakhir yang mampu bertahan lama dalam mengambil keputusan, karena dibutuhkan waktu yang cukup lama (dua tahun) untuk sampai kepada keputusan dan satu tahun tambahan untuk sampai keputusan itu diakui secara formal (Kongres HMI). Organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, sebut saja NU, Muhammadiyah, bahkan KAHMI, telah masuk terlebih dahulu kepada keinginan politik saat itu, dengan berbagai interpretasinya masing-masing atas keputusan yang diambil. Begitu pula organisasi mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Kelompok Cipayung. Munculnya MPO, yang menolak asas Pancasila, adalah resiko yang harus di hadapi HMI setelah keputusan penerimaan asas Pancasila diambil. Resiko apa pula yang akan dihadapi HMI bila ternyata HMI menolak asas Pancasila ketika itu? Tentu saja cerita selanjutnya telah kita pahami bersama. Dilema ets inilah yang dihadapi HMI, yang bukan hanya menyangkut waktu dan kondisi yang berlaku, tetapi juga menyangkut harapan dan kecemasan, bukan saja pada angota HMI tetapi bahkan pada jaringan alumninya. Dengan kondisi yang berubah sekarang ini, apakah sama derajatnya konflik HMI-MPO dulu dengan “konflik” dua organisasi ini sekarang? Ini pula yang harus dijawab oleh PB HMI dan PB MPO sekarang. Kembali ke Perkaderan Sementara network HMI banyak dipuji kalangan luar, perkaderan HMI justru mendapat sorotan negatif kalangan alumni HMI dan juga sebagian anggota HMI. Cak Nur pernah minta HMI dibubarkan karena sistem perkaderan HMI ternyata tidak mampu menghasilkan alumni yang “insan kamil.” Kasus-kasus korupsi yang melibatkan beberapa alumni HMI menjadi tema utamanya, walau mungkin koruptor yang bukan alumni bisa saja lebih banyak lagi. Mungkinkah ia hanya berwacana atau sekedar memberikan shock terapy bahwa sesuatu harus diperbaiki dalam perkaderan HMI? Walau pertanyaan-pertanyaan itu bisa saja bersifat educatainment, hasil perkaderan HMI memang harus diuji oleh outputnya, yaitu alumni HMI. Di banyak universitas maju, kebanggaan atas universitas itu salah satunya adalah apabila para alumninya dapat menduduki jabatan-jabatan penentu dengan gaji yang tinggi. Di dunia politik atau juga birokrasi, memang banyak alumni HMI. Mungkin berikutnya adalah dunia intelektual, perguruan tinggi dan aktivitas sosial. Di dunia bisnis, mungkin dapat dihitung dengan jari. Sayang, HMI atau KAHMI tidak memiliki data yang akurat sehingga kita memperoleh informasi, misalnya, tentang value added dan produktifitas para alumni secara periodik.
Brand image HMI sebagai organisasi pencetak pemimpin memang memukau. Tetapi pemimpin apa? Pemimpin yang bagaimana? Mungkinkah kita terlalu berharap banyak terhadap sistem perkaderan HMI, sementara added value bagi mahasiswa yang menjadi anggota HMI sulit diukur melalui komptensi maupun karakternya? Berbeda dengan suatu perguruan tinggi yang relatif memilik data tentang kompetensi awal mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi tersebut sehingga output akhirnya bisa diukur. Di HMI, mungkin karena karakter voluterisme para angotanya, data seperti itu memang hampir tidak mungkin dimiliki. Kalau begitu, apa yang mungkin dilakukan? Inilah pertanyaan dasar bagi PB HMI sekarang, yang bisa saja dijawab melalui semacam needs simulation para anggota dan masyarakat terhadap HMI. Mirip seperti menjawab Panglima Besar Sudirman ketika menyatakan bahwa HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia. Apa itu? Proses selanjutnya adalah proses manajemen organisasi, yang lazim disebut strategic management atau kadang-kadang disebut juga sebagai visionary management.
Perkaderan HMI memang harus meluas (widening) dan mendalam (deepening). Dari bersifat administrative menjadi institutional leadership. Karena keahlian HMI adalah mencetak pemimpin, maka fokus perkaderan HMI melahirkan pemimpin dari yang bertumpuk di suatu bidang (politik atau birokrasi) menjadi ke semua bidang kepemimpinan. Tentu ini tidak mungkin dilakukan oleh PB HMI satu periode saja. Apabila HMI kembali dengan serius menekuni kegiatan perkaderannya, yang terus-menerus dimodifikasi sesuai perkembangan kebutuhan, dan tantangan zamannya, tampaknya kecemasan atas merosotnya mutu perkederan organisasi ini tdak perlu muncul lagi di masa datang. BIla tidak, bila HMI terlalu terpukau oleh “kebesaran” networking para alumninya, bila HMI makin terjerumus dengan kegiatan politik praktis, bila HMI terlalu responsif terhadap situasi yang bersifat current event, maka organisasi ini secara pasti akan semakin menjadi myopic, minat mahasiswa untuk menjadi anggotanya semakin minimal dan seterusnya, dan seterusnya. Karena peristiwa-peristiwa datang dan pergi, kemampuan menagkap essence perubahan, dengan memahami gejala-gejalanya atau tanda-tandanya, adalah kemampuan yang telah terbukti diperani oleh HMI selama 61 tahun sejarahnya. Karena itu, peran sesungguhnya HMI bukanlah lagi sekedar menjaga eksistensi dirinya, tetapi selalu mencari dan menemukan kembali substansi perannya dalam zaman yang terus berubah ini. Itulah sesungguhnya tugas utama setiap pengurus HMI, di semua tingkatannya, seusai sifat independensinya dalam situasi masyarakat dunia yang makin terinterdependensi.
