Pembicaraan pendahuluan tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal seperti amanat Pasal 13 UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara telah dilakukan DPR dan pemerintah pada 11 Juni 2009. Minggu ini diselesaikan pembahasan besaran sementara belanja negara pusat dan daerah.
Pembicaraan pendahuluan sebenarnya masih dalam tahap proses perencanaan, yang menjadi wilayah kerja pemerintah dalam menyusun RAPBN 2010, yang tertuang dalam kebijakan umum dan prioritas belanja pemerintah. Pada pertengahan Agustus nanti pemerintah resmi menyampaikan RAPBN 2010 beserta nota keuangannya kepada DPR yang dibahas dan diputuskan menjadi APBN 2010.
Karena pembicaraan pendahuluan bersifat masukan DPR kepada pemerintah, asumsi makro adalah dalam angka kisaran. Misalnya untuk pertumbuhan ekonomi 5-6 persen, inflasi 4-6 persen, nilai tukar Rp 9,500-10,500 per 1 dolar AS, SBI 3 bulan 6-7,5 persen, harga minyak 50-70 dolar AS per barel, dan lifting minyak 960,000 barel per hari.
Walaupun demikian, panitia anggaran mendesak pemerintah mengupayakan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, nilai tukar Rp 10,000 per 1 dolar AS, SBI 3 bulan 7 persen, dan lifting minyak mencapai 970,000 barel per hari. Angka mana yang disampaikan nanti dalam nota keuangan merepresentasikan politik anggaran pemerintah.
Pemerintahan sekarang berakhir 19 Oktober karena 20 Oktober dilantik presiden yang baru hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Walaupun DPR dan pemerintah baru memiliki kewenangan mengubah apa yang diputuskan DPR dan pemerintah sekarang, paling rasional perubahan itu mungkin terjadi pada pertengahan tahun depan. Artinya, sampai akhir semester I tahun 2010, program kerja pemerintah baru bergantung pada hasil keputusan sekarang.
Dari tiga pasangan calon presiden (capres), angka pertumbuhan ekonominya berbeda. Bila terpilih, SBY-Boediono menargetkan 7 persen, JK-Wiranto 8 persen, dan Mega-Prabowo 11-12 persen. Target dan realisasi pertumbuhan ekonomi hasil kombinasi rencana dan kerja keras pemerintah sebagai faktor terkontrol serta faktor lain di luar kontrol.
Selama ini pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan faktor di luar kontrol, seperti dampak krisis global dan fluktuasi harga minyak, sebagai alasan gagalnya pencapaian target. Walaupun ada faktor yang seharusnya terkontrol, ternyata tidak mampu dikontrol, seperti realisasi anggaran tiap tahun di bawah target.
Apakah itu alasan pemerintah mematok angka rendah pertumbuhan ekonomi? Bila birokrasi diperbaiki, kualitas realisasi anggaran makin baik. Bila pemerintah menggunakan referensi IMF/World Bank, justru mereka memperkirakan ekonomi dunia tahun depan tumbuh lebih dari 1,9 persen (prediksi April) ke 2,4 persen (Juni).
Dengan pola ini, desakan panitia anggaran pertumbuhan ekonomi 7 persen masih realistis. Bila angka 5 persen yang diajukan pemerintah disetujui, berarti tidak sesuai target semua capres yang ada. Pertumbuhan ekonomi tinggi akan memaksa pemerintah terus bekerja ektrakeras mengatasi masalah dasar selama ini, yaitu pengangguran. Kita tunggu nota keuangan pemerintah Agustus nanti. Kita putuskan yang terbaik untuk rakyat
