Sumber: Rakyatmerdeka.co.id 16/01/2010 Wakil Sekjen Partai Golkar Harry Azhar Aziz memiliki penilaian lain. Menurut anggota Pansus Angket Bank Century itu, sebagian menteri belum paham menjalankan tugasnya. Bagaimana penilaian anggota Komisi XI DPR ini terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, penegakan demokrasi, dan hukum? Berikut wawancara Rakyat Merdeka, dengan Harry Azhar Aziz kemarin.
Wawancara dg DR. Harry Azhar Azis, MA Ketua Badan Anggaran DPR RI
Rencana DPR untuk membangun gedung baru menimbulkan polemik. Apakah pembangunan tetap akan dilaksanakan?
Kami sudah mengesahkan aggaran untuk pembangunan tahun ini sebesar Rp 250 miliar. Sekarang tinggal, sekjen DPR sebagai penguna anggaran melakukan proses pembangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Misalnya, karena pembangunan tersebut nilainya di atas 50 juta, maka sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa prosesnya harus melalui tender. Kini proses selanjutnya bukan tugas kami lagi. Tugas kami hanya sampai mengalokasikan anggaran.
Kalau permohonan kami dikabulkan, setiap anggota DPR harus mendatangi daerah tempat pemilihannya untuk mencatat dan menerima masukan apa saja yang perlu dan harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk wilayah sekitar. Kalau yang dibutuhkan dalam waktu dekat ini, misalnya fasilitas jalan umum, maka anggota DPR mencatatnya, kemudian melaporkan.
Dari laporan inilah, kemudian pemerintah memasukkan dalam anggaran yang akan diambil dari APBN berdasarkan nota kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Selanjutnya, untuk pelaksanaan pembangunan pemerintah akan melimpahkan kepada kementerian atau lembaga terkait yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk melakukan pembangunan itu.
Apakah program ini justru dapat mengurangi ketimpangan desa dan kota ?
Berdasarkan jumlah penduduk desa-kota (Data SUPAS tahun 2005) maka penduduk desa sebesar 56,88 % dan kota sebanyak 43,11 %. Data BPS pada Maret 2009 juga mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin sebagian besar berada di desa (17,35 %) daripada di kota (10,72 %). Oleh karena itu bisa diasumsikan bahwa anggota DPR kita sebagian besar dapilnya berada di desa, sehingga program ini akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat desa sehingga secara perlahan dapat mengurangi ketimpangan desa-kota.
Justru dengan menjabat sebagai wakil ketua Komisi XI DPR, saya mendapatkan kesempatan dan tantangan yang baru dalam bekerja. Kalau di Banggar tugas saya lebih pada masalah budgeting atau pengelolaan anggaran negara.
Tapi di posisi yang baru, saya akan bekerja sama dengan pemerintah, melakukan pengontrolan, masukan atau penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait masalah keuangan dan moneter.
Sebagai kader yang baik dan loyal terhadap partai, keputusan apapun yang diambil oleh fraksi harus dijalankan dengan baik dan tidak perlu ada tawar menawar, apalagi berpikiran negatif.
Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis tidak menampik jika pihaknya penggagas pertama dengan kemunculan catatan terhadap Darmin Nasution. Hanya saja, Harry membantah jika catatan itu sebagai upaya Partai Golkar terhindar dari kehilangan muka di depan publik karena saat Pansus Century bersepakat Darmin Nasution sebagai pihak yang turut bertanggungjawab.
“Tidak juga. Ini justru mempertegas karena selama ini mencampuradukkan antara politik dan hukum,” cetusnya kepada INILAH.COM di Gedung DPR seusai pemilihan Gubernur BI, Kamis (22/7) malam. Berikut wawancara lengkapnya:
Harry adalah satu di antara tiga anggota DPR yang mewakili Kepri. Namun, dari catatan media massa, boleh dibilang Harry-lah yang rutin datang ke Kepri berdialog dengan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Ia juga tak pernah mengelak tiap kali dihubungi media.
‘’Kewajiban saya menyuarakan suara masyarakat Kepri di pusat,’’ ujarnya.
RDP kali ini akan mendengarkan paparan direksi LPEI 2010 dan rencana PLM LPEI sebagaimana rancangan kerja kemarin. Sudah disampaikan 2010, tetapi ada di sana ini. Harusnya pada awal tahun lalu, selesai, ini sudah mendekati lebaran, semoga bisa diselesaikan.
“Terlepas nanti anggaran yang tidak terserap itu akan kembali ke kas negara, tetap saja Pimpinan instansi tersebut mesti mempertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, kemarin.
Anggota Fraksi Golongan Karya ini menilai, dengan tidak terserapnya anggaran secara keseluruhan, maka artinya akan ada target yang tidak tercapai.
“Penyerapan anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kinerja sebuah instansi. Dari penyerapan anggaran dapat diketahui masalah kecepatan, ketepatan, dan kualitas penggunaan anggaran. Dari situ akan terlihat apakah anggaran yang diberikan digunakan dengan baik atau tidak,” paparnya.
BANK BUMN dan perbankan lainya terus dipantau Bank Indonesia (BI) secara ketat agar tidak terulang peristiwa yang tak menguntungkan semua pihak. Kini BI mengeluarkan aturan agar suku bunga dasar kredit diinformasikan kepada masyarakat.
Bagaimana tanggapan Dr H Harry Azhar Azis, MA, anggota Komisi XI DPR RI, yang membidangi masalah Keuangan, Perbankan, Perencanaan, dan Pembangunan? Berikut wawancaranya:
Yawadwipa, perusahaan yang belum genap berusia sebulan, menyatakan niatnya untuk membeli saham Bank Mutiara yang sebelumnya bernama Bank Century. Tak tanggung, harga penawaran yang diajukan dalam surat elektronik itu mencapai 6,7 triliun rupiah. Sontak saja, sejumlah kalangan merespon hal itu dengan curiga.
Wakil Ketua Komisi Keuangan Harry Azhar Azis berbincang soal ini.
Ketua MPR Taufik Kiemas bertemu dengan alumni Kelompok Cipayung di Jakarta, Kamis (9/2). Antara lain Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Presidium KAHMI Harry Azhar Aziz, Achmad Basarah, dan Nurmansyah E Tanjung.
Harry Azhar Aziz mengakui, pertemuan seperti itu hal biasa. Tidak membahas politik praktis. Itu forum silaturahmi saja antara alumni Kelompok Cipayung dengan Taufik Kiemas.
“Beliau dulu anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan juga anggota kehormatan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Acara itu hanya silaturahmi dan membicarakan kebangsaan,’’ papar Wakil Ketua Komisi XI DPR itu kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (10/2).
Sumber:rakyatmerdeka.co.id 06 Maret 2011
Sumber: Harian Pelita 07 Maret 2011
